Tekankan Pentingnya Investasi, Presiden Minta Daerah Selesaikan Dua Masalah Besar
Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat saat membuka Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023, di SICC, Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023). (Foto: Humas Setkab/Oji)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya investasi sebagai salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023. Presiden pun meminta para kepala daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap investasi ini.
“Terus saya sampaikan agar investasi ini menjadi perhatian kita semuanya. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan,” ujar Presiden pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia, di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/01/2023).
[Simak Podkabs Episode Terbaru, Sandiaga: Pernah Di-PHK, Kita Target 4,4 Juta Lapangan Kerja]
Presiden menyampaikan, saat ini terdapat dua masalah besar yang berkaitan dengan investasi yang dihadapi daerah, salah satunya adalah masalah tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Menurut Presiden, hampir separuh daerah di Indonesia belum menyelesaikan KKPR-nya.
“Saya minta di sini ada Ketua DPRD agar dengan pemda segera menyelesaikan urusan ini,” ujarnya.
Masalah kedua adalah terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang saat ini diganti dengan istilah baru yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Presiden Jokowi menekankan bahwa penyelesaian izin yang cepat lebih penting daripada pergantian nama.
“Namanya itu sudah gonta-ganti dan ini yang ruwet kita itu. Nama itu dua kata itu cukuplah. Izin Gedung, begitu saja sudah. Yang paling penting kan bukan namanya, penyelesaiannya yang cepat begitu lho,” ucapnya.
Presiden pun menegaskan kepada para kepala daerah untuk segera menyelesaikan dua masalah tersebut. Apalagi saat ini telah terjadi pemerataan investasi di mana 53 persen investasi pada tahun 2022 berada di luar Pulau Jawa dan investasi tahun 2022 berhasil mencapai Rp1.207 triliun dari target sebesar Rp1.200 triliun.
“Saya minta gubernur, bupati, wali kota, DPRD segera menyelesaikan yang belum. Jangan ditunda-tunda,” pungkasnya. (FID/UN)
