Temui Seskab, Tokoh Disabilitas Diskusikan Perluasan Kesetaraan
Seskab Andi Widjajanto menerima Ibu Maria Madjid dan kelompok disabilitas, di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Jumat (10/4) sore
Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto didampingi Deputi Bidang Kesra Surat Indijarso menerima audiensi tokoh disabilitas Ibu Maria Madjid bersama kelompok disabilitas di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (10/4).
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Guru Besar Universitas Atmajaya Jakarta, Prof. Irwanto, yang merupakan seorang difabel (different ability) itu dibahas persoalan kesetaraan bagi orang-orang yang mengalami disabilItas, di antaranya sektor pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan olahraga.
“Tetapi kami datang kemari karena ada kasus orang dengan disabilitas yang ditangkap oleh polisi karena menjadi pengedar narkoba,” ujar Irwanto.
Seperti yang sering diserukan oleh Presiden Joko Widodo di berbagai kesempatan, saat ini Indonesia sedang darurat narkoba. Kejahatan narkoba sudah menyerang semua kalangan, termasuk kelompok disabilitas. Ada orang yang menggunakan kaki palsu, ternyata kaki palsunya diisi narkoba. Ada juga tunanetra yang tongkatnya diisi narkoba.
“Kami mulai khawatir kelompok kami ini akan menjadi kelompok yang rentan sekali untuk ditipu daya, disusupi oleh organized crime,” kata Irwanto.
Menurutnya, karena organized crime ini selalu bergerak untuk menipu aparat hukum dan keamanan, mereka selalu menggunakan orang-orang yang tidak mudah untuk dicurigai, seperti misalnya perempuan, bayi, lalu orang-orang dengan disabilitas.
Dukungan Pemerintah
Masalah-masalah tersebut hanyalah sebagian kecil dari masalah yang dihadapi kelompok disabilitas. Mereka ingin sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi, tetapi juga mendapat tugas yang sama untuk bertanggungjawab menyukseskan komunitas bersih narkotika.
Irwanto berharap, kelompok disabilitas selalu diberikan informasi terkait permasalahan ini, sehingga kejahatan terkait narkoba yang melibatkan para kelompok disabilitas dapat dicegah dan tidak terjadi lagi ke depannya.
Pada tahun 2009, kata Irwanto, Badan Narkotika asional (BNN) sudah menerbitkan buku panduan dalam bentuk braile, tapi hanya sampai proses itu dan tidak ada lagi tindak lanjutnya.
“Semoga kami dilibatkan lebih banyak, tidak hanya dalam program BNN, tapi juga program lain,” lanjut Irwanto.
Selain itu, mereka berharap ada kerja sama lintas sektor untuk mencukupi kebutuhan kelompok disabilitas. Jadi tidak hanya diurusi oleh Kementerian Sosial yang programnya adalah pengentasan kemiskinan, sementara tidak semua penyandang disabilitas miskin. Termasuk juga soal hak-hak penyandang disabilitas yang harusnya disediakan oleh pemerintah.
Irwanto menunjuk contoh di Kabupaten Sukoharjo, Solo, dimana Bupati setempat sangat membantu dan program untuk difabel bagus sekali. Contohnya tentang aksesibilitas, semua gedung pemerintah/swasta harus mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang di dalamnya mengandung aksesibilitas.
Seskab Andi Widjajanto seperti yang disampaikan oleh Irwanto menanggapi hal ini dengan positif dan akan diupayakan mengenai kesetaraan bagi kelompok disabilitas. Menurut Seskab, beberapa piagam tentang disabilitas sudah ditandatangani oleh Presiden.
Bahkan Presiden Jokowi sebelum menjadi presiden pernah didaulat oleh kelompok disabilitas sebagai Jakarta Accsessible. Jadi, sewaktu menjadi Gubernur Jakarta, beliau turun bersama gerombolan orang yang menggunakan kursi roda naik-turun jembatan, naik-turun bis kota.
Sebagai tambahan, jumlah kelompok disabilitas sangat besar yaitu sebanyak 14% dari penduduk Indonesia atau sekitar 33 juta orang.
Pertemuan tersebut juga dihadiri wakil dari Pusat Kajian Disabilitas Universitas Indonesia (Puska Disabilitas UI), BNN, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB), For All Nations (FAN) Campus, dan Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS).
(Humas Setkab/ES)
