Terima Delegasi S&P, Presiden Jokowi Sampaikan Banyak Proyek Mangkrak Telah Diselesaikan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan delegasi Standard & Poor’s (S&P) Rating Services di Istana Merdeka, Selasa (10/5) pagi. (Foto: Humas/Deni)

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan 5 (lima) orang anggota delegasi Standard & Poor’s (S&P) Rating Services, yang dipimpin Managing Director-nya Guy Deslondes,  di Istana Merdeka, Selasa (10/5) pagi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa kehadiran lima delegasi S&P ini merupakan kunjungan berkala setiap tahun untuk melakukan reviu terhadap rating investment di Indonesia, khususnya investment dalam konteks portofolio.

“Nah tahun ini mereka ingin melihat dan mendalami apakah kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan di dalam berbagai bidang, baik dalam pengelolaan ekonomi, pengelolaan keuangan negara, maupun hubungan pemerintah pusat dengan daerah,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Kantor Presiden, Selasa (10/5) siang.

Menkeu menyampaikan, di dalam pertemuan, Presiden menekankan bahwa yang menjadi fokus saat ini adalah bagaimana Indonesia mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, baik yang berasal dari budget financing-nya maupun yang berasal dari BUMN dan juga private sector.

Presiden juga menyampaikan contoh-contoh proyek yang sudah lama mangkrak, sejak lama tidak pernah ada progress, tetapi dalam masa pemerintahan saat ini dalam waktu yang relatif singkat telah berhasil diselesaikan. Terkait hal ini, Presiden Jokowi menunjuk contoh Waduk Jati Gede dan Tol di Trans Java.

“Seperti kita ketahui, saat ini dari S&P kita belum mendapatkan investment grade. Posisinya masih BB+ dengan positive outlook yang kita dapatkan waktu assesment tahun lalu,” jelas Menkeu kepada wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan delegasi S&P Rating Services di Istana Merdeka itu.

Menurut Menkeu, Presiden juga menyampaikan bagaimana cara yang ia lakukan dengan melakukan monitoring langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa proyek berjalan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi yang dibutuhkan.

“Selain itu, Presiden juga menekankan bahwa Indonesia sangat mendorong untuk menarik investasi, baik investasi dalam negeri maupun juga investasi dari luar negeri,” jelas Menkeu Bambang Brodjonegoro.

Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah dikeluarkan sejak pertengahan tahun  lalu, menurut Menkeu, merupakan salah satu cara untuk memperbaiki iklim usaha. Mulai dari pemangkasan jumlah izin, dari memangkas jumlah hari dalam proses perizinan, dan juga dalam memberikan fasilitas maupun insentif untuk investasi itu sendiri.

“Di bagian akhir, Bapak Presiden menekankan bahwa sebagai Presiden dalam pemerintahan ini, ia akan menekankan pada reform, intinya Indonesia adalah salah satu emerging economy yang commit kepada reform,” ungkap Menkeu.

Keterbukaan
Sementara itu Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong menambahkan bahwa Presiden memfokuskan program reformasi ekonomi kepada prinsip utama, yaitu keterbukaan dan kompetisi. Menurut Mendag, posisi perdagangan Indonesia relatif tenang dibandingkan dengan negara tetangga atau negara saingan, dan Presiden memahami mengenai posisi perekonomian Indonesia berada pada daya saing nasional.

“Kita akan terus membuka perekonomian kita, untuk memaksa diri kita untuk bisa bersaing,” kata Mendag Thomas Lembong dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Selasa (10/5) siang.

Mendag menyampaikan bahwa Indonesia ingin mempertajam persaingan untuk memperbaiki posisi strategi dagang dalam ekspor impor dengan neraca dagang karena berpengaruh terhadap cadangan devisa di Bank Indonesia.

Mendag juga menjelaskan kepada S&P bahwa investasi membaik karena terjadi perubahan filsafat yang total, dari sebelumnya tertutup dan defensif sekarang menjadi terbuka dan internasionalis.

“S&P cukup mengapresiasi semua upaya-upaya ini untuk meningkatkan posisi perekonomian, posisi daya saing Indonesia, termasuk melalui reformasi-reformasi perekonomian dan juga upaya-upaya untuk mengembangkan dan menyesuaikan strategi perdagangan ekspor termasuk antara lain dengan menjalin perjanjian perdagangan dengan blok perekonomian seperti di Eropa,” ujar Mendag.

Dalam pertemuan itu Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri dan pejabat Kabinet Kerja yaitu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Mendag Thomas Lembong, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.

Sementara delegasi yang hadir dari Standard & Poors Rating Services yakni Managing Director, Global Head of Sovereigns & International Public Finance Guy Deslondes; Managing Director and Lead Analytical Manager, Sovereign Ratings Anna Hughes; dan Director, Sovereigns and International Public Finance Kyran Curry.

Selain itu hadir juga Associate Director, Sovereign & International Public Finance Ratings Yeefarn Phua; Director, Public Sector & Development Organizations, Corporate & Institutional Client, ASEAN, Standard Chartered Bank Scott Wong; dan Economist, Asia-Pacific, S & P Global Ratings Vincent Conti.

Standard & Poors atau juga dikenal dengan sebutan (S&P) adalah satu di antara anak perusahaan dari McGraw-Hill yang merupakan perusahaan pemeringkat atas saham dan obligasi. (FID/ES)