Terima Gelar Doktor HC, SBY Sampaikan Kekesalannya Pada UU Pilkada
Presiden SBY saat dikukuh sebagai doktor HC
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menyampaikan kekesalannya atas keputusan DPR-RI yang menetapkan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) dengan memenangkan opsi pemiligan gubernur, bupati dan walikota oleh DPRD.
Dalam sambutannya saat menerima gelar doktor Honoris Causa (HC) dari Universitas Ritsumeikan, di Kyoto, Jepang, Senin (29/9) pagi, Presiden SBY mengaku sangat kecewa dengan keputusan DPR-RI yang mengakhiri praktek pemilihan langsung untuk pejabat lokal – dari gubernur, bupati dan walikota.
Saya benar-benar tidak setuju dengan keputusan itu, kita percaya bahwa kita harus menjaga pemilihan langsung pejabat lokal tetapi dengan perbaikan dan aturan ketat untuk menghindari politik uang, penyalahgunaan kekuasaan dan ekses lainnya, tegasnya.
SBY berjanji akan terus berjuang untuk meningkatkan pemilihan kepala daerah secara langsung bahkan setelah dirinya menyelesaikan masa tugas sebagai Presiden RI bulan depan.
Tumbuh dan Berkembang
Presiden SBY menegaskan, demokrasi Indonesia telah tumbuh dengan pesat dan berkembang. Bahkan, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) seperti layaknya jam kerja, yang rutin digelar setiap 5 tahun sekali, yaitu pada tahun 1999, pada tahun 2004, pada tahun 2009, dan tahun ini di 2014.
Dalam setiap pemilu ini, lanjut SBY, pemilih ternyata antusias untuk memilih pemimpin mereka, yaitu sekitar 85 persen pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009; dan dalam pemilihan tahun ini (2014), sekitar 70 persen rakyat menggunakan hak pilihnya.
Ini adalah angka tinggi dibandingkan dengan standar internasional, papar SBY seraya membandingkan tingkat partisipasi pemilih di Amerika Serikat (AS) yang hanya sekitar 57 persen, atau Jepang sekitar 52 persen.
SBY juga menyebutkan, demokrasi Indonesia juga menjadi lebih stabil, dimana jika sebelumnya antara 1998-2004 ada 4 (empat) kali pergantian presiden, namun sejak tahun 2004 telah kembali ke normal, sehingga ia pun bisa menyelesaikan masa tugasnya yang kedua pada 2014 ini.
Sejak tahun 2004, setiap gubernur, bupati dan walikota telah dipilih langsung oleh rakyat. Ini benar-benar seperti piramida politik terbalik, kata Presiden SBY.
Sistem pemilihan langsung gubernur, bupati dan walikota itu, ungkap SBY, telah secara dramatis mengubah lanskap politik di Indonesia. Ini membawa demokrasi ke akar rumput dengan memastikan bahwa para pemimpin lokal akan dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada pemilih lokal, paparnya.
Singkatnya, ujar SBY, demokrasi kita telah menjadi lebih stabil, lebih dewasa, lebih mengakar dan lebih hidup. Kami telah mencapai point of no return dalam kehidupan demokrasi kita. Tidak ada prospek kudeta militer di Indonesia, tegas SBY seraya mengulang betapa ia kecewa saat diberi tahu bahwa DPR mengembalikan hak pilih Kepala Daerah langsung oleh rakyat untuk diserahkan kepada DPRD.
Acara ini penganugerahan gelar doktor HC kepada Presiden SBY itu dihadiri oleh sejumlah duta besar negara sahabat, Presiden Japan-Indonesia Association (Japindo) Yasuo Fukuda, dan ratusan sivitas akademika Universitas Ritsumeikan. Hadir pula Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Mendikbud Mohammad Nuh, Menperin MS Hidayat, Mendag Muhamad Lutfi, dan Wakil Menlu Dino Patti Djalal.
(SI/ES)
