Terima Perempuan Arus Bawah, Presiden Jokowi Jelaskan Program Perlindungan Sosial Untuk Rakyat

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 6 Maret 2019
Kategori: Berita
Dibaca: 19.714 Kali
Presiden Jokowi berfoto bersama perwakilan Perempuan Arus Bawah, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/3) pagi.

Presiden Jokowi berfoto bersama perwakilan Perempuan Arus Bawah, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/3) pagi. (Foto: Deny S/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah sudah memiliki program untuk meningkatkan perlindungan sosial dan kesehatan bagi masyarakat, terutama untuk kaum perempuan. Program ini mulai dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Namun, diakui Presiden mungkin ada satu, dua, tiga sasaran yang tercecer, dan belum mendapatkan perlindungan tersebut. Hal ini menurutnya karena negara Indonesia sangat besar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dengan penduduk sudah mencapai 269 juta.

“Jadi kalau ada bercecer seperti itu ya saya kira sangat bagus sekali ada yang bisa menyisir kemudian menginfokan kepada kami untuk kita selesaikan,” kata Presiden Jokowi dalam dialog dengan Perempuan Arus Bawah, termasuk 16 perempuan pelopor, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/3) pagi.

Untuk kesehatan, Presiden menjelaskan, pemerintah sudah memiliki program bantuan sosial, berupa program keluarga harapan (PKH) untuk baik biaya tambahan gizi anak, untuk pendidikan anak sekolah, dan juga kalau ingin untuk tambahan usaha.

“Karena tahun ini yang kita berikan sudah 10 juta keluarga penerima manfaat, 10 juta jumlah yang sangat besar sekali,” ujar Presiden Jokowi.

Sementara Kartu Indonesia Pintar (KIP), menurut Presiden, ini juga untuk pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Sudah diberikan kepada 19 juta siswa dari keluarga-keluarga yang tidak mampu.

Dari program perlindungan sosial dan kesehatan itulah, lanjut Presiden, kita melihat angka kemiskinan bisa ditekan semakin mengecil, semakin mengecil.  Sekarang angka kemiskinan kita sudah 9,8 persen.

Kalau sudah angkanya di bawah 10 persen, diakui Presiden Jokowi menekannya lebih sulit untuk turun. Tapi dengan program-program perlindungan sosial dan kesehatan yang dilakukan, pemerintah berharap angka kemiskinan dapat diturunkan, dan juga angka gini ratio kesenjangan yang dulunya 0,41 sudah menjadi 0,38. “Ini juga bisa kita tekan lagi sehingga kesenjangan itu tidak semakin melebar,” ucapnya.

Program Ekomomi

Presiden Jokowi berdialog dengan para perempuan pelopor dalam pertemuan dengan Perempuan Arus Bawah, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/3) pagi.. (Foto: Deny S/Humas)

Presiden Jokowi berdialog dengan para perempuan pelopor dalam pertemuan dengan Perempuan Arus Bawah, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/3) pagi.. (Foto: Deny S/Humas)

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan, saat ini pemerintah memiliki banyak program ekonomi mikro, ekonomi kecil yang juga diharapan bisa menopang peningkatan kesejahteraan dan ekonomi keluarga.

Ia menunjuk contoh misalnya Ultra Mikro (UMi), yang merupakan kredit ultra mikro yang telah diberikan kepada lebih dari satu juta nasabah. Kemudian juga Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Program Mekaar ini juga untuk ekonomi-ekonomi mikro dan ekonomi kecil yang hampir 99% pesertanya adalah ibu-ibu. “Sudah mencapai 4,2 juta yang ikut di sini,” ungkap Presiden.

Kepala Negara mengaku sering bertemu dengan peserta UMi maupun Mekaar. Ia mengaku senang karena ada ibu-ibu yang sebelumnya jualan gorengan setelah dapat pinjaman Rp2 juta bisa jualan tambahan jualan bakso, yang dulunya jualan bakso tambah jualan nasi uduk. Sehingga ekonomi keluarganya menjadi terdukung dari kegiatan-kegiatan ini.

Pertemuan Perempuan Arus Bawah yang dihadiri oleh 16 perempuan pelopor itu, di antaranya dihadiri oleh Doliana Yakadewa, pendamping KDRT di wilayah adat Tabi, Jayapura, Papua; Jumiatun, kader pelayanan desa peduli buruh migran di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jatim; dan Eros Rosita, bidan desa di pedalaman suku Baduy, Banten.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki. (FID/DNS/ES)

Berita Terbaru