Terima PP Muhammadiyah, Presiden Optimistis Kita Bisa Keluar Dari Pelambatan Ekonomi

Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. Haedar Nashir didampingi pengurus lainnya menyampaikan keterangan pers, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/9)

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dipimpin oleh Ketua Umumnya Dr. H. Haedar Nashir bersama dengan PP Aisyiyah dibawah pimpinan Ketua Umumnya Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas pada Selasa (22/9) pagi menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, untuk bersilaturahim sekaligus memperkenalkan pengurus baru hasil muktamar di Makassar, Sulsel, bulan Agustus lalu.

Dalam kesempatan itu, PP. Muhammadiyah menyampaikan komitmen pada negara Pancasila sebagai negara hasil kesepakatan bersama. Tetapi Muhammadiyah dengan semangat Islam berkemajuan dan Indonesia berkemajuan ingin agar negara Pancasila NKRI ini tidak statis.

“Harus ada ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya memajukan, mengisi, dan membawa Indonesia ini menjadi negara yang unggul, maju, adil, makmur, bermartabat  dan berdaulat sejajar dengan bangsa lain,” kata Haerdar seraya menyebutkan, poin pentingnya pada perlunya dinamisasi dalam kehidupan kebangsaan yang menjadikan negara Pancasila ini menjadi negara yang membawa kita maju.

Terkait dengan kondisi ekonomi, Haedar menyampaikan hasil kajian tim ekonomi Muhammadiyah, bahwa Indonesia dengan pelambatan ekonomi sekarang ini memang belum termasuk dalam kategori krisis.

Tetapi, lanjut Haedar, bisa berpotensi krisis jika tidak ada kebijakan-kebijakan yang strategis yang komprehensif, dan langkah-langkah yang berani untuk mencari solusi.

“Kami juga menghargai Presiden sudah mengambil langkah Paket pertama yang diluncurkan beberapa waktu lalu,” ujar Haedar.

Terkait masukan Muhammadiyah itu, menurut Haedar, Presiden Jokowi berpesan bahwa dua hal yang perlu menjadi kerangka berpikir kita. Yang pertama soal persepsi yang harus tetap konstruktif, yang kedua optimisme bahwa kita bisa keluar dari situasi pelambatan ekonomi ini.

Reformasi Birokrasi

Selain masalah tersebut, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi itu, Muhammadiyah

menyampaikan keprihatinan tentang kebakaran hutan yang sudah cukup lama dan meluas. Muhammadiyah berharap, bahwa selain konservasi harus ada juga rekonstruksi agar SDA (sumber daya alam) yang kaya raya ini dikelola dengan baik, dan dilindungi dari berbagai macam langkah dan kebijakan yang salah. Tetapi pada saat yang sama harus kita mobilisasi agar bisa menjadi sumber daya kemakmuran rakyat.

Muhammadiyah juga menyampaikan pentingnya langkah lebih sistematis mengenai reformasi birokrasi, dengan meluaskan budaya dan langkah-langkah meritrokrasi.

“Ke depan, siapapun yang jadi menteri, gubernur, walikota, atau pejabat publik dst, dari manapun dia asalnya, parpol atau golongan, ia harus lebih mementingkan kepentingan rakyat secara objektif dan rasional. Ini yang sering jadi virus yang melambatkan dan mungkin juga jadi kendala reformasi birokrasi,” papar Haedar.

Terakhir, kami juga menyampaikan soal moderasi dan toleransi beragama, Muhammadiyah tetap concern dengan usaha-usaha moderasi dan membangun kultur toleransi. Tetapi diakui, jika hal ini memerlukan usaha kolektif di dalam kesadaran beragama yang lebih dewasa dan toleran, tapi juga lebih rasional dan objektif. (DND/RAH/ES)