Terima Ulama Jabar, Presiden Jokowi Diskusikan Ekonomi Umat dan Bank Wakaf Mikro

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 3 April 2018
Kategori: Berita
Dibaca: 16.330 Kali
Presiden Jokowi saat menerima kunjungansejumlah ulama dari Jawa Barat (Jabar), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/4). (Foto: BPMI)

Presiden Jokowi saat menerima kunjungan sejumlah ulama dari Jawa Barat (Jabar), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/4). (Foto: BPMI)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan sejumlah ulama dari Jawa Barat (Jabar), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/4) siang.

Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi menerima masukan-masukan bagi kebaikan daerah dan negara.

“Masukan-masukan yang disampaikan para ulama ini betul-betul sebuah masukan yang memang itu masalah di rakyat, masalah di umat, karena beliau-beliau setiap hari mendengar keluhan-keluhan dari bawah. Kita menampung dan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di bawah,” kata Presiden seusai pertemuan dengan para ulama Jabar itu.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekira satu setengah jam tersebut, menurut Presiden, dirinya  bersama dengan para ulama, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh masyarakat membicarakan seputar upaya untuk memajukan pondok pesantren dan ekonomi umat.

Kepala Negara juga berbicara soal Bank Wakaf Mikro sebagai kebijakan pemerintah untuk memajukan perekonomian umat, khususnya di lingkungan pondok pesantren.

“Tapi yang paling penting apabila ulama dan umara berjalan beriringan, insyaallah negara ini aman dan tenteram,” sambung Presiden.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat, K.H. Rahmat Syafe’i, yang turut memberikan keterangan dalam kesempatan yang sama menambahkan, pihaknya juga berbicara seputar fenomena berita-berita bohong (hoaks) yang belakangan ini marak ditemui.

Menurutnya, ulama memiliki kewajiban untuk mengingatkan masyarakat terkait bahaya dari penyebaran hoaks tersebut.

“Ulama mempunyai kewajiban mengingatkan bahwa berita-berita tersebut sangat menyesatkan dan harus diatasi untuk kemaslahatan,” tutur K.H. Rahmat Syafe’i. (BPMI Setpres/ES)

Berita Terbaru