Terus Gaungkan Hilirisasi, Presiden: Jangan Mengulang Sejarah Ekspor Bahan Mentah
Presiden Jokowi saat menghadiri Pengukuhan Kepengurusan DPP dan Peresmian Pembukaan Rakernas GAMKI Tahun 2023, di Lapangan Banteng, Medan, Sumut, Sabtu (19/08/2023). (Foto: BPMI Setpres)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar sejarah Indonesia sebagai pengekspor bahan mentah jangan sampai terulang kembali. Oleh karenanya, Presiden meminta seluruh pihak untuk berani mempertahankan program hilirisasi yang telah dimulai.
Hal tersebut disampaikan Presiden pada Pengukuhan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Tahun 2023 di Lapangan Banteng, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (19/08/2023).
“Sejarah lama itu tidak boleh terulang lagi. Jadi, jangan ekspor bahan mentah. Nanti tolong diingatkan pemimpin yang akan datang, jangan ekspor bahan mentah, rakyat harus berani mengingatkan mengenai itu,” ujar Presiden.
Ekspor bahan mentah yang dilakukan oleh Indonesia telah berlangsung sejak zaman VOC Belanda, yakni sudah lebih dari 400 tahun. Presiden menilai, hal tersebut tidak memberikan nilai lebih terhadap Indonesia.
“Sudah lebih dari 400 tahun kita ini selalu mengekspor bahan mentah sejak VOC, kirim bahan mentah, kirim bahan mentah. Ya kita dapat, dapat uang tapi sangat kecil sekali,” ujarnya.
Presiden menambahkan, kejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980, saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.
“Indonesia ini pernah booming minyak tahun ‘70-an tapi kita tidak mendapatkan nilai tambah dari sana. Tahun ‘80-an, saya ingat kita ini pernah booming kayu, hutan banyak yang dibabat tapi kita juga tidak mendapatkan nilai tambah dari sana,” ujarnya.
Oleh karena itu, saat ini pemerintah terus menggaungkan program hilirisasi untuk memberikan nilai tambah terhadap pendapatan negara. Presiden pun memberikan contoh nyata, lompatan penerimaan negara setelah adanya kebijakan penghentian ekspor bijih nikel.
“Waktu ekspor bahan mentah ini sebelum tahun 2020, waktu ekspor bahan mentah [nikel] kita setahun itu hanya dapat kira-kira 2,1 billion US Dollar artinya kurang lebih hanya Rp32 triliun, begitu dihilirisasi, diindustrialisasi menjadi 33,8 billion US Dollar. Dari Rp32 triliun menjadi Rp510 triliun kurang lebih, lompatannya berapa kali?” ujarnya.
Lompatan tersebut, kata Presiden, tentunya berdampak terhadap negara baik dari segi penerimaan negara hingga pembukaan lapangan kerja.
“Sebelum hilirisasi, kesempatan kerja, pembukaan lapangan kerja ada di negara lain. Setelah hilirisasi, lapangan kerja terbuka di dalam negeri. Karena negara dari nikel itu sekali lagi dapat PPN (pajak pertambahan nilai), dapat PPh perusahaan, dapat PPh karyawan, dapat royalti, dapat penerimaan negara bukan pajak, dapat biaya ekspor,” ujarnya.
Presiden menilai, ke depannya ketika ekspor bahan mentah sejumlah komoditas lainnya turut dihentikan akan dapat mendorong lagi terbukanya lapangan kerja dalam negeri.
“Kalau nanti setop bauksit, setop tembaga, setop timah, setop batu bara, setop minyak kelapa sawit (CPO), setop rumput laut, setop ekspor rumput laut mentah, setop ikan mentah, berapa yang bisa kita buka lapangan kerja di dalam negeri?,” ujarnya.
Namun, Kepala Negara mengakui bahwa untuk mempertahankan hal tersebut, selain dibutuhkan keberanian, juga dibutuhkan kekompakan dan persatuan antarkomponen bangsa.
“Tapi sekali lagi, semua itu membutuhkan kekompakan, semua itu membutuhkan persatuan, membutuhkan seluruh kekuatan komponen bangsa ini untuk bersama-sama meraih, bersama-sama berusaha,” tandasnya. (KS/DK/UN)
