Tidak Berdiri Sendiri, Presiden Jokowi Tegaskan ‘Tax Amnesty’ Menuju Reformasi Perpajakan

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers sebelum bertolak ke Laos, Senin (5/9), di Hangzhou, RRT. (Foto: Humas/Dindha)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif ini sangat penting sekali ke depannya. Karena itu, pemerintah mendukung upaya-upaya ekonomi melalui kerja sama antarnegara, melalui kerja sama antara anggota-anggota G20.

“Kita sendiri ingin agar implementasi itu segera kita kerjakan secepat-cepatnya karena tanpa itu kita betul-betul akan ditinggal,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan pada hari terakhir kunjungannya ke Hangzhou, RRT, Senin (5/9), sebelum bertolak ke Vientianne, Laos, guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Menurut Presiden Jokowi, ada dua hal penting yang perlu diwaspadai, yaitu yang pertama adanya revolusi industri baru yang mulai digaungkan oleh negara-negara besar. “Kita harus melihat peluang itu dan kita harus mengambil juga peran bagaimana kita juga jangan sampai ditinggal,” ujar Presiden.

Yang kedua, ujar Presiden adalah di bidang ekonomi digital. “Kita juga harus secepatnya mengejar ini karena semua sekarang sudah terus berbicara mengenai ekonomi digital dan terus mengimplementasikan apa yang secepatnya bisa dikerjakan. Kitapun juga sama, kita akan secepat-cepatnya mengikuti tren dunia ini agar tidak ditinggal,” jelas Presiden.

Oleh sebab itu, lanjut Presiden, selama di Hangzhou dirinya menyempatkan berkunjung ke Alibaba dan Pusat Riset Huawei, dengan harapan agar pasar lokal yang dipunyai Indonesia juga bisa dipakai sebagai sebuah pondasi menuju ke sebuah ekonomi digital dunia yang saling bergandengan.

“Kita tidak mau marketplace Indonesia ini juga ditinggal begitu saja tetapi kita juga tidak mau channeling dengan yang berkaitan dengan supply chain dunia, berkaitan dengan misalnya logistik platform-nya Alibaba, retail platform-nya Alibaba, ini juga kita harus sambung-sambungkan sehingga semuanya bermanfaat utamanya bagi ekonomi-ekonomi yang berada di kampung, produk-produk yang berada di desa-desa, yang bisa dipasarkan tidak dalam ruang lingkup nasional tapi juga internasional,” tegas Presiden.

Terkait dengan perpajakan, Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa semua peserta KTT mengatakan ke depan perpajakan ini harus dirombak. Indonesia juga demikian dan sudah mendahului dengan tax amnesty atau pengampunan pajak.

“Tax amnesty ini adalah arah menuju reformasi perpajakan kita, jangan dianggap ini berdiri sendiri, tidak. Tax amnesty adalah menuju kepada reformasi perpajakan kita yang juga mengikuti tren dunia,” jelas Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan, jangan sampai misalnya Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan), Undang-Undang PPh (Pajak Penghasilan), dan Undang-Undang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Indonesia ditinggal oleh tren dunia yang sudah menuju ke arah-arah pembaharuan total. “Ini juga harus diikuti, agar kita juga tidak ditinggal,” ujarnya.

Adapun terkait dengan pemberantasan korupsi, Presiden Jokowi menjelaskan, bahwa dunia sekarang ini mengarah kepada hal itu karena korupsi telah menyebabkan adanya kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan.

“Karena titik ini merupakan sebuah titik krusial yang juga harus diberantas bersama-sama dan dengan cara tadi: keterbukaan informasi, keterbukaan perpajakan, keterbukaan perbankan. Saya kira ini akan arahnya tren dunia akan menuju ke sana,” jelas Presiden Jokowi.

Menuju Laos
Setelah berada di RRT sejak Jumat (2/9) lalu, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninggalkan Hangzhou pada Senin (5/9) malam pukul 19.25 Waktu Setempat (WS) guna bertolak menuju Laos melalui Bandar Udara Internasional Hangzhou Xiaoshan dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1. Di Vientiane Laos, Presiden diagendakan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-28 dan ke-29.

Turut menyertai Presiden dan Ibu Negara Iriana dalam penerbangan ke Laos antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Darmansyah Djumala, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Hadi Tjahjanto, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andri Hadi, Staf Khusus Presiden Johan Budi dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono. (DID/ES)