Tidak Sekedar Pilih Pemimpin, Menko Polhukam: Pemilu Tentukan Lima Tahun Masa Depan Bangsa

Menko Polhukam Wiranto menjadi pembicara pada Forum Koordinasi dan Sinkronisasi  di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (6/2). (Foto: Humas Kemenko Polhukam)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengemukakan, negara Indonesia menganut demokrasi, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Tetapi karena rakyat tidak bisa memimpin sendiri, maka kemudian ada demokrasi perwakilan seperti sila keempat Pancasila.

Dalam mengambil keputusan rakyat diwakili oleh para wakil pemimpin. Pemilihan umum, pilkada serentak, lanjut Menko Polhukam, adalah memilih pemimpin rakyat ini untuk mengatur negeri ini selama lima tahun ke depan nanti.

“Sehingga menurut saya, pemilu itu tidak hanya sekedar memilih pemimpin, tapi sebenarnya pemilu adalah rakyat menentukan lima tahun masa depan bangsa lewat memilih pemimpin,” kata Wiranto saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Guna Menyukseskan Pemilu 2019” di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (6/2).

Menko Polhukam menegaskan, pemimpin itu instrumen dari rakyat untuk mencapai kebaikan. Gubernur, Bupati, dan walikota, tegas Menko Polhukam, itu bukan raja yang menentukan segala-galanya. Tapi dia adalah wakil rakyat untuk membuat negeri ini lebih makmur, lebih sejahtera lagi.

Jadi, tegas Menko Polhukam, Gubernur, Bupati, Walikota itu hanya instrumen dari satu demokrasi. Presiden juga alat dari demokrasi sebagai figur untuk bagaimana mencapai kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ini yang harus dipahami, jangan sampai rakyat terjebak kepada hanya sekedar pilih pemimpin, fanatik, dayhard, lalu berkelahi, itu sangat disayangkan,” ujar Menko Polhukam Wiranto.

Lalu bagaimana agar masa depan lima tahun itu menjadi lebih jelas, lebih tenang, lebih aman? Menko Polhukam Wiranto menyarankan cari pemimpin yang baik, cari pemimpin yang benar, bukan hanya Presiden dan Wakil Presiden tapi juga DPR RI, DPRD, Provinsi di DPRD Tingkat II, tingkat Kabupaten/Kota.

Pemimpin yang benar itu, menurut Menko Polhukam, adalah pemimpin yang punya kompetensi, pemimpin yang punya kualitas, pemimpin yang tahu tugas-tugasnya, pemimpin yang tahu bahwa dia mewakili rakyatnya.

Menko Polhukam menyitir dalam islam sendiri sudah dicontohkan bagaimana pemimpin yang dicontohkan oleh Rasulullah, shiddiq, amanah, fathonah, dan tabligh.

Karena itu, Menko Polhukam mengingatkan, tugas kaum intelektual, kaum terpelajar, karena pemilihan umum one man one vote, adalah mencerahkan masyarakat, jangan dikomporin supaya mereka mau berkelahi satu dengan yang lain.

“Tapi kita cerahkan bahwa ayo kita pilih pemimpin yang baik, pemimpin yang benar agar lima tahun ke depan nasib kita tidak untung-untungan, nasib kita tidak tergadaikan karena kita salah memilih pemimpin. Hakekat pemilu adalah seperti itu,” ucap Wiranto.

Hadir dalam kegiatan tersebut  Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Damisnur AM, dan seluruh jajaran stakeholder di Provinsi Sumatera Barat. (Humas Kemenko Polhukam/ES)