Tidak Terlibat Politik Praktis, Presiden Jokowi: TNI Harus Dukung Politik Negara

Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam dan Panglima TNI menyaksikan kendaraan yang digunakan TNI, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (16/12)

Dalam rapat pimpinan TNI yang berlangsung di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (16/12), Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengingatkan, perlunya untuk membangun kekuatan pertahanan. Karena itu, lajut Presiden, kita harus memenuhi kebutuhan alutsista  secara terpadu, baik di laut, udara, maupun darat.

Presiden mengemukakan, saat ini hampir semua negara berlomba-lomba untuk memajukan teknologi pertahanannya. Karena itu, menurut Presiden Jokowi, kita harus melakukan upaya membangun postur pertahanan TNI yang kokoh, yang semakin kokoh, alutsista yang semakin lengkap dan semakin modern.

“Modernisasi teknologi pertahanan harus dilakukan untuk mengimbangi kemajuan jaman. Kita juga harsu mewujudkan kemandirian pertahanan dengan mengurangi ketergantungan kepada impor kebutuhan-kebutuhan pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan nasional kita,” tegas Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta kepada seluruh pimpinan, seluruh prajurit TNI untuk meningkatkan kapasitas sebagai TNI yang profesional. Ia mengingatkan, sebagai tentara profesional, prajurit TNI harus terlatih.

“Tadi juga sudah disampaikan oleh Panglima TNI, tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi terus mendukung kebijakan politik negara, karena politik TNI adalah politik negara. Sehingga TNI harus berpijak pada kebijakan negara, karena semua yang dilakukan negara itu adalah untuk rakyat,” tegas Presiden.

Presiden juga mengingatkan, bahwa rantai komando TNI harus ditegakkan. “Hanya satu komando, tidak ke mana-mana. Tegak lurus, loyalitas, ketaatan pada perintah presiden sebagai panglima tertinggi TNI,” ujarnya.

Deradikalisasi

Sementara itu menyinggung masalah terorisme, Presiden Jokowi mengemukakan, sebagaimana yang dialami oleh hampir semua negara. Setiap ia bertemu dalam konferensi-konferensi internasional dengan kepala negara, prioritas nomor satu selalu semua negara sekarang ini adalah terorisme. “Selalu disampaikan ISIS (Islamic State on Iraqi and Syriah), selalu ke sana,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta agar di dalam negeri juga harus mulai konsentrasi di masalah ini. Ia mengingatkan, kalau kita tidak hati-hati, terorisme, ISIS betul-betul bisa menjadi sebuah ancaman yang nyata.

“Di lingkungan baik di propinsi, kabupaten, di kota, harus dimulai penyampaian-penyampaian betapa kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak deteksi secara dini, kita tidak sampaikan pada masyarakat betapa bahayanya ini, kalau nanti menjadi sebuah kenyataan yang terlambat, salah besar kita,” tutur Presiden Jokowi.

Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan agar TNI  harus hati-hati. Ia meminta pendataan, pendampingan, dan langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah terobosan untuk melakukan deradikalisasi harus terus-menerus dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan keamanan, baik yang hard approach maupun yang soft approach, pendekatan agama, pendekatan budaya.

Rapat Pimpinan TNI yang mengambil tema “Meningkatkan loyalitas, moralitas dan integritas sebagai landasan dalam mewujudkan TNI yang kuat, hebat, profesional dan dicintai rakyat” itu dihadiri oleh Menko Polhukam Luhut B Panjaitan, Menlu Retno Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Mentan Andi Amran Sulaiman, KSAD Jenderal TNI Mulyono, KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna, dan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi.(DND/AGG/ES)