Tidak Ulang Rutinitas, Presiden Jokowi Minta K/L dan Pemda Fokus Pada Maksimal 5 Bidang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, agar baik di Kementerian/Lembaga (K/L), provinsi, kabupaten, kota memberikan prioritas pada apa yang ingin dikerjakan. Prioritas tersebut tidak perlu banyak-banyak, fokus di bawah 3 sampai 5 prioritas.

“Jangan semuanya menjadi prioritas. Ini kebiasaan kita, ini rutinitas dan mengulang-ulang,” kata Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional? (Musrenbangnas) Tahun 2017, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/4) pagi.

Menurut Presiden, hampir di semua daerah, sesuai APBD dan APBN yang dibacanya, merupakan rutinitas dan mengulang-ulang. Kalau ada tambahan anggaran, misalnya APBD atau APBN ada tambahan 10%, langsung semua dinas naik 10%. Di Kementerian juga sama, naik 10% semuanya.

“Jangan seperti itu lagi. Kelihatannya ini sepele, tapi kalau tidak kita ubah, tidak akan kita memperoleh hasil yang baik,” tutur Presiden.

Kemudian, Presiden juga menyinggung mengenai APBN dan APBD dalam kaitannya dengan program prioritas pemerintah. Presiden mengingatkan kepada jajarannya, karena pemerintah fokus pada infrastruktur dan investasi, maka 65% anggaran seharusnya diarahkan semuanya kesana.

Yang lain, lanjut Presiden, mungkin tidak dapat, tidak apa-apa, pelayanan saja.

“Di dinas, Bapak/Ibu semua juga sama. Kalau ada yang tanya dinas, lho Pak tahun ini kita tidak dapat kenaikan? Enggak usah, kamu pelayanan saja,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi meyakini, dengan fokus di prioritas dan memasukkan semuanya di situ, maka hasilnya akan nampak nanti. Tapi kalau mengulang-ulang dan rutinitas dikerjakan terus, Presiden meminta agar lupakan hasilnya.

Integrasi Pusat dan Daerah

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyinggung soal integrasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Presiden menegaskan, itu harus terus dikonsolidasikan dengan baik.

Presiden mengaku ketika turun ke lapangan, dirinya menjumpai adanya waduk, tapi tidak ada irigasinya sudah bertahun-tahun, juga ada pelabuhan, tetapi tidak ada jalan. Tidak hanya 1-2.

Artinya, lanjut Presiden, tidak terkonsolidasikan dengan baik dan tidak terintegrasi antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.

“Berarti apa? Orientasinya hanya proyek, tidak menghasilkan output atau outcome,” tutur Presiden.

Karena itu, Presiden Jokowi menekankan sekali lagi kepada peserta musrenbangnas untuk mempertajam prioritas. Semakin sedikit akan semakin baik. “Satu prioritas, dua prioritas itu, akan lebih tajam, akan lebih baik,” ujarnya.

Adapun yang berkaitan dengan APBN dan APBD, ditegaskan Presiden Jokowi, jumlahnya kecil sekali. Padahal Indonesia ingin membangun infrastruktur kebutuhannya kurang lebih Rp5.500 triliun dalam 5 tahun, sementara anggaran hanya bisa menyediakan kurang lebih Rp1.500 triliun, artinya hanya kurang lebih di bawah 30%.

Sisanya, menurut Presiden, berasal dari investasi dan tidak ada jalan lain kecuali investasi atau mendapatkan investor.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar BUMN, jika sudah membangun tol segera dijual, sekuritisasi. Ia menunjuk contoh misalnya, jika membangun habis Rp10 triliun kemudian dijual jadi Rp 30 triliun, maka bisa dipergunakan untuk membangun tempat lain.

“Tiga kali lipat, nanti jadi lagi, jual lagi,  menjadi 10 kali lipat. Memang harus seperti itu,” tutur Presiden.

Yang dulu-dulu, menurut Presiden,  BUMN di Indonesia senang memiliki. Setelah dibangun, kemudian dimiliki, setiap bulan mendapat income dari tol itu.

Menurut Presiden, hal tersebut sudah kuno. Negara Indonesia membutuhkan jalan-jalan di provinsi di luar Jawa, di provinsi-provinsi yang lain, bukan hanya di Jawa saja. Jika tidak ada sekuritisasi, tidak akan jalan yang namanya infrastruktur itu.

“Inilah proses-proses yang harus kita ubah semuanya. Ingat, sekarang dunia sudah sangat berubah, era persaingan regional dan global sangat sengit sekali. Orang sudah berpikir sangat jauh,” tutur Presiden.

Forum Koordinasi

Sebelumnya Menteri PPN/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam laporannya mengatakan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional? (Musrenbangnas) Tahun 2017 ini digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 dan mengangkat tema ‘Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan’.

Musrenbangnas yang akan berlangsung hingga 9 Mei mendatang itu merupakan forum koordinasi antara kementerian/lembaga dan antara pusat dengan daerah untuk mensinergikan perencanaan pembangunan.

“Prioritas nasional, program prioritas, proyek prioritas, serta lokasinya akan dibahas bersama antara kementerian/lembaga dengan pemerintah provinsi.,” jelas Bambang.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mensesneg Pratikno, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, serta para Gubernur, Wali Kota, dan Bupati seluruh Indonesia. (FID/ES)