Tidak Usah Pesimistis, Presiden Jokowi: Jangan Kita Bandingkan Kondisi 1998 Dengan 2015

Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10) malam

Meskipun di tingkat global terjadi pelemahan ekonomi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak semua pihak untuk tidak usah pesimistis terhadap kondisi ekonomi negara kita. Karena dengan angka-angka yang sudah ada, banyak tamu yang datang ke Jakarta justru mengacungkanjempolnya.

“Jangan sampai kita membandingkan 1998 dengan 2015. Sangat beda sekali. Coba kita lihat pertumbuhan ekonomi, tahun 1998 itu jatuh pada minus 13. Saya hanya mengingatkan saja pada 2015 masih 4,7%,  yang terakhir pada triwulan yang ketiga ini sudah pada 4,85,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada rapat kerja dengan para direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10) malam.

Artinya, kata Presiden Jokowi, dasarnya, sudah mentok, kemudian kita mau naik, merangkak naik. Dan yang kita harapkan nanti pada triwulan keempat pertumbuhan ekonomi di atas 5% dikit.

Sebelumnya saat rapat kerja dengan para Gubernur, Bupati/Walikota pada sesi sore, Presiden Jokowi mempertanyakan penilaian sejumlah pihak yang menyebut adanya indikasi krisis ekonomi di tanah air.

“Krisis bagaimana? 4,7 persen kok krisis. Jangan ikut terbawa seperti itu. Kita ini harus menatap ke depan itu semuanya harus optimistis. Kalau kita nggak optimis rakyat kita bagaimana? Pusingnya kayak apapun kalau saya ingin menampilkan diri ya harus optimis, harus yakin,” tegas Presiden Jokowi dalam arahannya.

Soal nilai tukar rupiah, Presiden Jokowi mengingatkan pada 1998 itu Rp 16.500/dollar AS, sekarang Rp 13.600-13.700. Tetapi ia mengingatkan, pada 1998 itu berangkatnya dari Rp 2.000/dollar AS, meloncat ke 16.000, 8 kali lipat atau 800%. Sekarang dari Rp 12.500 menjadi Rp 13.600-Rp 13.700, atau  8% perubahannya.

“Ini jangan disambung-sambungkan. Nggak sambung, menyebabkan kita pesimis ya seperti itu. Karena angkanya sudah kayak 1998, padahal berbeda,” tegas Jokowi.

Soal kredit bermasalah atau non performing loan, Presiden Jokowi mengingatkan, pada 1998 itu sampai 30%. Sekarang masih 2,6% – 2,8%, jauh sekali. Sangat beda sekali.

Inflasi, menurut Presiden Jokowi,  kita patut bersyukur. September kemarin minus 0,05, dan  diharapkan nanti sampai akhir tahun kira-kira mungkin tidak ada 4. Sangat langsung, sangat drastis sekali dibanding tahun yang lalu, yng biasanya kita diatas 10. Tahun lalu kita 8%.

“Ini saya kira sangat bagus sekali untuk kita menuju ke depan. Dan nanti kita harapkan bunga bank bisa menurun karena inflasi sudah turun,” kata Jokowi.

Presiden menilai, kita masih punya pertumbuhan yang baik dan diberharapkan ke depan kalau arahnya betul, garisnya betul, dan semuanya mengikuti dari pusat ke daerah. “Tadi kita sudah berbicara dengan Gubernur, Bupati, Walikota. Semuanya satu arah saya kira memudahkan kita untuk menggerakkan,” kata Presiden Jokowi.

Paket Kebijakan

Menyinggung mengenai dikaluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I, II, III, dan IV, yang akan segera disusul dengan jilid V, Presiden Jokowi  mengemukakan, pemerintah ingin semuanya disederhanakan, jadi lebih simpel.

Karena itu, lanjut Presiden Jokowi, Pemerintah akan terus mengeluarkan Paket Kebijakan, bisa kelima, keenam, dan seterusnya. “Nanti paketnya kita sempurnakan terus. Nggak akan berhenti, bisa keseratus, bisa kedua ratus, bisa keempat ratus, terus setiap seminggu, setiap dua minggu,” ujarnya.

Presiden menegaskan, Pemerintah harus terus mengeluarkan Paket Kebijakan, apalagi kita ini sudah kedahuluan Vietnam, sudah pertumbuhan kalah dengan India. “Vietnam cepat sekali. Kalau kita tidak mau me-reform, tidak mau mengubah akan ditinggal betul,” ungkapnya.

Tetapi Presiden meminta agar daerah juga mengikuti. “Jangan sampai nanti ada investasi, Pak di sini sudah cepat Pak, tetapi di daerah kami di-pingpong”, misalnya. Harusnya lebih cepat lagi di daerah, lebih simpel lagi,” tutur Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, bisa dibuat Peraturan Gubernur (Pergub), bisa dibuat Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Walikota (Perwali), semuanya. Itu yang harus diakukan. “Ini ada yang lewat permen, lewat Perpres, lewat PP, sudah potong ya potong,” katanya.

Pertemuan Direksi BUMN dengan Presiden Jokowi yang membahas Rencana Kerja Pemerintah itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.(DNK/EN/DNS/ES)