Tingkat Kepemilikan Rekening Rendah, Presiden Jokowi Minta Perbankan Lakukan Terobosan Pelayanan
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla berbincang dengan Seskab Pramono Anung sebelum ratas, Selasa (26/4) sore, di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Humas/Rahmat)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Selasa (26/4) sore, membahas langkah-langkah untuk mendorong terwujudnya keuangan inklusif yang dimulai dari hal yang sangat mendasar yaitu literasi keuangan masyarakat.
“Saat di Belanda (saya) bertemu dengan Ratu Maxima, beliau adalah special adviser untuk PBB di bidang keuangan inklusif,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar dalam ratas itu.
Disampaikan oleh Presiden bahwa lembaga-lembaga dunia baik PBB, Bank Dunia, IMF, maupun Gates Foundation memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap strategi nasional keuangan inklusif yang dimiliki oleh Indonesia. Strategi ini mencakup pendidikan keuangan untuk masyarakat, instrumen hukum, dan perlindungan konsumen.
“Mereka ingin memberikan dukungan penuh terhadap program ini sehingga nantinya bulan Agustus, bersama-sama tadi yang saya sampaikan, akan berkunjung ke Indonesia untuk membahas langkah-langkah action dan langkah- langkah implementation dari program yang telah kita persiapan,” papar Presiden.
Ia menyebutkan, hasil survei nasional literasi keuangan di 2013 menunjukkan bahwa jumlah lembaga keuangan yang tercatat 2.977. Jumlah ini, menurut Presiden, belum bisa menjangkau keseluruhan masyarakat Indonesia.
Menurut Presiden, tercatat hanya 21,84% penduduk Indonesia yang literasi keuangannya atau tingkat keuangan, keterampilan, keyakinan pada lembaga keuangan serta produk jasa yang berkategori baik.
“Data itu menunjukkan masih rendahnya tingkat kepemilikan rekening di bank serta kepemilikan tabungan di lembaga keuangan formal. Dan tingkat inklusif keuangan Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga kita,” kata Presiden Jokowi.
Presiden menyebutkan tingkat inklusif di negara Singapura mencapai 96%, Malaysia 81%, sementara Thailand 78%. Dengan masih rendahnya tingkat literasi keuangan ini, lanjut Presiden, menyebabkan rendahnya tingkat inklusif keuangan.
Oleh sebab itu, Presiden mengatakan bahwa literasi keuangan di masyarakat harus diimbangi dengan beberapa langkah-langkah terobosan, misalnya perluasan jangkauan pelayanan perbankan dan lembaga keuangan formal dengan memperhatikan karakteristik geografi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Presiden meminta supaya Menko Perekonomian segera menindaklanjuti dalam menyelenggarakan terobosan pelayanan seperti Teras Kapal BRI yang tahun lalu telah diluncurkan, peningkatan kapasitas masyarakat terutama yang tadinya dikategorikan tidak layak menjadi layak, dari yang unbankable menjadi bankable dalam memberikan pelayanan keuangan.
Kemudian kebijakan atau peraturan yang mendukung keuangan inklusif, seperti peningkatan akses pelayanan keuangan terutama bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Serta, perlindungan konsumen yang menyangkut jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dan dalam memanfaatkan produk-produk layanan jasa keuangan. (FID/DND/ES)
