Tingkatkan Akses Pemerataan Pendidikan, Presiden Jokowi Bahas Status PTS Jadi PTN

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 6 Januari 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 24.459 Kali
Presiden didampingi Wapres pimpin Rapat Terbatas terkait status Perguruan Tinggi di Kantor Presiden, Jakarta (6/1)

Presiden didampingi Wapres pimpin Rapat Terbatas terkait status Perguruan Tinggi di Kantor Presiden, Jakarta (6/1)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai kebijakan status perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) di Kantor Presiden, Jakarta (6/1). Di awal pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa proses penegerian 29 PTS sudah mulai 5 tahun yang lalu sejak 2010.

Dengan pertimbangan masih adanya permasalahan yang mengiringi proses penegerian PTS-PTS itu, Pemerintah telah melakukan moratorium  perubahan bentuk PTS  menjadi  PTN. “Terhitung sejak 1 Agustus 2013 dan pada Rapat Terbatas pada Juni lalu, 29 Juni 2015, Pemerintah juga memutuskan untuk  memperpanjang moratorium peralihan PTS ke PTN,” jelas Presiden.

Analisis yang Presiden Jokowi sampaikan bahwa kebijakan ini cukup baik yakni meningkatkan akses pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

“Saya minta Menristek dan Pendidikan Tinggi untuk memaparkan  perkembangan permasalahan-permasalahan yang ada,” pinta Presiden. Permasalahan yang diminta tersebut, menurut Presiden, baik yang berkaitan dengan lahan, ketersediaan aset, kemudian serah terima yang berkaitan dengan status dosen dan pegawai yang jumlahnya kurang lebih 4.300-an orang.

Dalam ratas kali ini, turut hadir Menko Bidang PMK Puan Maharani, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Men-PAN dan RB Yuddy Chrisnandi, Menristek dan Dikti Muhammad Nasir, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Menkes Nila Moeloek, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Wamenkeu Mardiasmo. (DID/DND/JAY/OJI/EN)

Berita Terbaru