Tingkatkan Percepatan Infrastruktur, Kementerian PUPR Luncurkan Kontrak Kegiatan 8,81 Triliun

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 6 Januari 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 19.409 Kali
Suasana Video Conference Penandatanganan Kontrak Kegiatan di Ruang Pendopo, Kementerian PUPR, Jakarta (6/1)

Suasana Video Conference Penandatanganan Kontrak Kegiatan di Ruang Pendopo, Kementerian PUPR, Jakarta (6/1)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan peluncuran penandatanganan kontrak kegiatan tahun anggaran 2016, Rabu (6/1) di ruang Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta.

Menteri PUPR menyampaikan bahwa acara penandatanganan kontrak dilakukan di 5 lokasi secara bersamaan yaitu Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura. Sesuai rencana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menyaksikan secara langsung melalui video conference dari ruang Pendopo Kementerian PUPR. 

Paket yang ditandatangani di masing-masing lokasi sebanyak 10 paket. “Total paket yang ditandatangani hari ini sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp8,81 triliun”, tambah Menteri PUPR.

Dari 644 paket, menurut Basuki, sebanyak 597 paket merupakan paket kecil dengan nilai kontrak di bawah Rp50 miliar yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah-daerah, sementara 47 paket merupakan paket besar di atas 50 miliar rupiah.

 “Nilai kontrak tersebut merupakan 10,84 persen dari total belanja modal Kementerian PUPR Tahun 2016”, jelas Basuki.

Rincian Paket Kontrak

Paket kontrak tersebut, menurut Menteri PUPR, antara lain:

  1. Bidang SDA sebanyak 191 paket senilai Rp811,41 miliar untuk mendukung ketahanan pangan, antara lain pembangunan jaringan irigasi di Kelarik Kabupaten Natuna dan Sorong serta rehabilitasi jaringan irigasi di Batang Anai I Kabupaten Padang Pariaman;
  2. Bidang jalan dan jembatan sebanyak 436 paket senilai Rp7,93 triliun,  meliputi pembangunan dan preservasi jalan nasional di kawasan perbatasan dan jalan trans Papua;
  3. Bidang infrastruktur pemukiman sebanyak 11 paket senilai Rp68,87 miliar, meliputi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ibu kota kecamatan (IKK) Jatinangor ITB tahap 2, SPAM kawasan perkotaan terfasilitasi Gunung Seriang di Kabupaten Bulungan, dan SPAM kawasan perkotaan terfasilitasi Mentarang di Kab Malinau;
  4. Bidang penyediaan perumahan sebanyak 6 paket senilai Rp4,8 miliar meliputi penyusunan manajemen mutu SDM Ditjen Penyediaan Perumahan,  penyusunan evaluasi pelaksanaan SOP di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, pengembangan SIMKA Ditjen Penyediaan Perumahan.

Upaya percepatan pembangunan infrastruktur  yang dilakukan pada  tahun 2016, menurut Basuki, Kementerian PUPR memiliki 10.752 paket kontrak dengan nilai Rp73,41 triliun. Saat ini progress-nya telah melaksanakan pelelangan dini sejak bulan Agustus hingga Desember 2015 sebanyak 5.344 paket dengan nilai Rp42,74 triliun.

Kegiatan lelang dini dan penandatanganan kontrak di awal tahun 2016 bertujuan agar pekerjaan dapat dilakukan selama satu tahun penuh sehingga infrastruktur yang dibangun lebih cepat selesai dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Selama ini, menurut Basuki, pelelangan kontraktual baru dilakukan pada awal tahun anggaran  berjalan sehingga prosesnya membutuhkan waktu hingga 4 bulan.

“Hal tersebut yang kemudian membuat tanda tangan kontrak dan pekerjaan lapangan baru bisa dimulai mendekati tengah tahun”, kata Menteri PUPR.

Presiden Jokowi hari ini (6/1) juga melakukan video conference pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tol Pejagan-Pemalang, Jawa Tengah  dan pembangunan Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan pembangunan kedua proyek strategis tersebut.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang APBN  2016, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran  sebesar Rp104,08 triliun dengan rincian, belanja modal Rp81,24 triliun (78,05%), belanja barang sebesar Rp20,48 triliun (19,68%), belanja pegawai sebesar Rp2,36 triliun (2,27%)”, pungkas Basuki seraya menjelaskan peruntukan anggaran kementerian yang dipimpinnya. (FID/RAH/EN)

Berita Terbaru