Tinjau Mount Ainslie, Canberra, Presiden Pelajari Pengelolaan Ibu Kota Australia
Oleh Humas
Dipublikasikan pada 9 Februari 2020
Kategori: Berita
Dibaca: 961 Kali
Presiden Jokowi bersama CEO National Capital Authority Sally Barnes saat meninjau Mount Ainslie, Canberra, Australia, Minggu (9/2). (Foto: Humas/Dindha Moerti)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kawasan Mount Ainslie, Canberra, Australia, Minggu (9/2) pukul 16.00 Waktu Setempat.
“Jadi kita ingin apa mendapatkan sebuah bayangan seperti apa sebetulnya kota Canberra, bagaimana dikelola, kemudian dimulainya seperti apa,” ujar Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai peninjauan.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kota Canberra dibangun pada tahun 1913 dan sekarang memiliki jumlah penduduk sebanyak 400 ribu orang.
“Dan saya kira kalau kita lihat tadi tata kotanya sangat bagus sekali dan ya yang baik-baik akan kita ambil untuk pembangunan ibu kota baru, baik manajemennya baik tata kotanya,” ujarnya.
Kepala Negara juga menyampaikan bahwa jika dilihat gedung-gedung pemerintah tidak ada yang tingginya lebih dari tujuh lantai, tapi di sisi lain juga ada yang jauh dari area pemerintahan diperbolehkan untuk gedung tinggi-tinggi dan itu sangat bagus.
Mengenai kepastian kepindahan ibu kota, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa hal itu sudah dimulai dengan lomba desainnya setahun yang lalu, study-nya juga sudah dimulai 5 tahun yang lalu dan telah diputuskan, sekarang tinggal menunggu Undang-Undang dari DPR.
“Kalau Undang-Undang jadi langsung kita akan lakukan land clearing kemudian pembangunan infrastruktur dasar. Saya kira itu yang segera kita lakukan,” kata Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengiyakan bahwa perpindahan dilaksanakan tahun 2024. “Iya. Sesuai rencana seperti itu. Insyaallah sudah pindah,” sambungnya.
Pada peninjauan ini Presiden didampingi oleh Sally Barnes CEO National Capital Authority dan Duta Besar Indonesia untuk Australia Kristiarto Legowo.
Turut hadir dalam agenda kali ini adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (MAY/EN)
