TNI Ajukan Organisasi Baru, Ada Wakil Panglima TNI
Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas soal organisasi dan modernisasi TNI dan Polri, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/3)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Selasa (17/3) siang telah memimpin rapat terbatas (Ratas) kabinet yang membahas masalah organisasi dan modernisasi TNI dan Polri.
Rapat tersebut antara lain dihadiri oleh Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno, Menhamkam Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Wakil Kapolri (Plt. Kapolri) Komjen Pol. Bardodin Haiti, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Kepala Staf Presiden Luhut B. Pandjaitan, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto.
Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno, dalam rapat tersebut TNI-Polri mengajukan struktur organisasi baru yang disampaikan kepada Presiden Jokowi. Namun, Presiden tidak langsung memutuskan karena akan dipelajari lebih lanjut.
“Tadi dipaparkan dalam bentuk perencanaan. Belum diputuskan segera dilaksanakan, masih dalam satu rencana strategi (renstra) 5 tahun,” ujar Tedjo Edhi kepada wartawan seusai ratas, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/3) sore.
TNI-Polri, lajut Menkopolhukam, membutuhkan penambahan infrastruktur, personil, dan sebagainya. Namun demikian, organisasi baru yang diusulkan TNI-Polri itu tidak bisa serta merta dilaksanakan.
Bentuk-bentuk yang ditawarkan, seperti bagaimana mengajukan pendidikan, pelatihan, dan secara garis besar seperti itu, jelas Menko Polhukam.
Wakil Panglima TNI
Sementara itu Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengakui telah mengajukan usulan organisasi baru TNI, di mana di dalamnya di antaranya nanti akan ada Wakil Panglima TNI. Selanjutnya, ada Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Angkatan Udara (AU) menjadi tiga.
Selain itu, lanjut Moeldoko, Armada menjadi (tiga), bisa Armada Timur, Tengah, dan Barat. Terus Pangkoops AU I, II, III, terus Divisi Kostrad I, II, III, terang Moeldoko seraya menyebutkan, pertimbangannya, organisasi itu harus bersifat dinamis.
Menurut Panglima TNI, TNI pasti dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategik, dihadapkan dengan kebutuhan untuk melakukan penindakan. Sementara ditinjau dari aspek manajemen – kendalinya bagaimana, dan dengan anggaran, kalau anggarannya sudah mulai bagus akan disesuaikan.
Seperti Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan_ beliau setuju. Bapak Presiden hanya (pesan) dilaksanakan secara bertahap. Mungkin Kogabwilhan I dulu kita bentuk, setelah itu berikutnya II dan III, terang Moeldoko.
Yang tengah laut dan udara di mana nanti? Akan disesuaikan, bisa di Makassar, udaranya bisa di Sorong, Papua, jelas Moeldoko.
Adapun mengenai Wakil Panglima TNI, Moeldoko menjelaskan, bahwa organisasi TNI itu adalah organisasi yang bersifat penggunaan, bukan pembinaan sehingga diharapkan Wakil Panglima TNI itu kalau tidak ada Panglima TNI dia bisa act sebagai Panglima TNI. Kalau Kasum fungsinya hanya sebagai koordinator staf, pungkas Moeldoko.
Mengenai nama calon Panglima TNI, Moeldoko buru-buru menjawab belum, karena saat ini yang dibicarakan baru organisasi. Belum nama pejabatnya. (Humas Setkab/ES)
