Tol Laut Solusi Kesejahteraan Rakyat
oleh: Eddy Cahyono Sugiarto
Kita telah lama memunggungi laut, samudera, selat, dan teluk. Sekarang saatnya kita mengembalikan Jalesveva Jayamahe. Di laut kita jaya!“
(Pidato Joko Widodo dalam pengucapan sumpah sebagai Presiden RI 20142019, 20 Oktober 2014)
Jokowi telah memancangkan komitmen mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim, dengan memacu paradigma pembangunan maritim yang berkeadilan, yang didedikasikan bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan pilihan strategi mengubah paradigma pembangunan dari Jawa–sentris menjadi Indonesia–sentris.
Operasionalisasi kongkrit dari komitmen tersebut salah satunya ditempuh melalui pengembangan Tol Laut, sebagai strategi menekan disparitas harga serta memeratakan pembangunan ekonomi berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia serta peningkatan konektivitas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Pilihan strategi pengembangan Tol Laut sejatinya merupakan elaborasi dari pembangunan inklusif, yang lebih mengedepankan keadilan ekonomi dengan memberikan fokus perhatian lebih kepada wilayah Indonesia yang tertinggal terdepan dan terluar, agar dapat menikmati harga-harga komoditas kebutuhan pokok dan lainnya relatif sama dengan yang dinikmati oleh saudara-saudaranya di wilayah Indonesia lainnya.
Disamping itu, pengembangan Tol Laut juga sebagai pilihan cara untuk menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, sekaligus menjadi anti-tesis dari paradigma pembangunan eksklusif, yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata dengan menafikan aspek pemerataan dan kesinambungan.
Sebagaimana kita ketahui bersama, Tol Laut sebagai salah satu program utama Presiden Jokowi telah dicanangkan pada 4 November 2015, Program Tol Laut merupakan salah satu pilar guna mendukung Indonesia menjadi negara poros maritim dunia dalam mewujudkan visi Indonesia Hebat, sekaligus untuk menegaskan bahwa negara benar-benar hadir ke seluruh daerah lewat kapal-kapal yang terjadwal rutin berlayar.
Tol Laut sebagai sebuah konsep dirancang untuk memperkuat jalur pelayaran yang ditujukan bagi pemerataan pertumbuhan ke Indonesia bagian timur, menurunkan biaya logistik, juga menjamin ketersediaan pokok strategis di seluruh wilayah Indonesia dengan harga relatif sama sehingga kesejahteraan rakyat semakin merata.
Tol Laut memacu daya saing
Sebuah studi yang dilakukan Institut Teknologi Bandung (ITB), mengungkapkan bahwa biaya logistik di Indonesia mencapai 24 persen dari produk domestik bruto. Tingginya biaya logistik tadi tidak hanya berdampak pada mahalnya barang-barang, namun juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Di lingkup regional kondisi ini tentunya akan berdampak pada rendahnya daya saing sislognas Indonesia, dimana berdasarkan survei World Bank, skor Indeks Kinerja Logistik (Logistic Performance Index/LPI) Indonesia pada 2014 adalah 3,1 dengan peringkat 53.
Berdasarkan catatan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), biaya logistik Indonesia pada 2014 sebesar 25,7% dari produksi atau nilai barang, sementara bila dibandingkan dengan negara Asean lainnya, Indonesia masih jauh tertinggal. Pada 2014 biaya logistik Thailand 13,2%, Myanmar 13%, Singapura 8,1%, dan Vietnam 25%.
Program tol laut dirancang tidak hanya sekadar membangun konektivitas antara kawasan Barat Indonesia dengan kawasan Timur Indonesia untuk kelancaran arus barang dan logistik serta menekan biaya logistik saja. Namun Tol laut telah berkembang menjadi semacam lokomotif bagi pembangunan di Indonesia, utamanya pembangunan di kawasan Indonesia Timur.
Melalui program tol laut diharapkan akan dapat mempercepat integrasi antara kawasan pelabuhan dengan kawasan industri dan kawasan ekonomi, kawasan pertumbuhan ekonomi serta kluster-kluster ekonomi untuk menopang kebutuhan akan arus barang dan logistik di pelabuhan.
Tol laut juga menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Karena melalui program ini dikembangkan kawasan industri atau kawasan ekonomi baru di sekitar pelabuhan utama maupun pelabuhan pengumpul, agar terjadi keseimbangan pengangkutan barang.
Tol laut pada gilirannya akan mendorong berkembangnya kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi yang baru. Setidaknya kehadiran tol laut akan melempangkan jalan suatu kawasan yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada di kawasan itu, serta mendorong ketersedian infrastruktur yang memadai.
Program Tol Laut ini merupakan bentuk terobosan Jokowi dalam mengatasi disparitas harga dan kesenjangan pembangunan antara kawasan Timur Indonesia dengan kawasan Barat Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Tol laut secara bertahap telah terbukti berhasil menekan disparitas harga dengan terjadinya penurunan harga kebutuhan pokok di wilayah timur Indonesia sekitar 20%-40%, disamping itu juga terbukti mampu mendorong pemanfaatan potensi potensi ekonomi yang ada di kawasan Timur serta membuka pasar baru untuk produk yang dihasilkan di kawasan Indonesia Timur.
Evaluasi tahun 2018 terkait implementasi Tol Laut membawa secercah harapan akan percepatan terwujudnya pembangunan inklusif yang berkeadilan, manfaat nyata telah dirasakan rakyat Indonesia khususnya di wilayah timur, indikator sederhana dapat dicermati dari telah terjadinya peningkatan mobilitas manusia, mobilitas barang, harga transportasi yang lebih murah, biaya logistik yang lebih murah yang membawa manfaat turunnya harga-harga diwilayah 3 T berkisar 20% sampai dengan 40%.
Harga semen di wilayah Wamena, Papua turun berkisar 35%, dari semula Rp 500.000 per sak menjadi Rp 300.000 per sak. Daerah Wasior harga beras turun 4 %, semen 8 %, besi 10 % dan seng 9 %
Di Nusa Tenggara Timur (NTT) dampak penurunan disparitas harga cukup terasa dibanding Papua. Misalnya saja di Larantuka, penurunan harga kebutuhan pokok 5% hingga 15%, disamping itu aktivitas ekonomi lokal mulai menggeliat dengan terjaminnya jalur transportasi membawa produk ikan basah ke Surabaya, sementara di Rote NTT terjadi penurunan harga kebutuhan pokok 6 % Hingga 13 %.
Pada tahun 2018 ini pemerintah Jokowi akan terus memacu pengembangan Program Tol Laut dengan mengambil kebijakan strategis melalui penambahan trayek Tol Laut dari 13 menjadi 15 trayek, menambah 5 kapal ternak guna memastikan stabilisasi harga daging sapi, serta mendistribusikan 100 kapal untuk mendukung program tol laut, dimana 50 di antaranya merupakan kapal perintis yang juga disiapkan untuk kapal angkutan Lebaran.
Disamping itu juga sampai dengan tahun 2018 ini telah dilakukan pengembangan 5 pelabuhan utama (hub) dan 19 pelabuhan pengumpan (feeder), 162 pelabuhan perintis untuk memastikan efesiensi jalur logistik barang-barang kebutuhan pokok, melalui transportasi laut secara reguler menjangkau daerah-daerah terluar Indonesia guna menggeliatkan aktivitas ekonomi regional.
Adanya Program Tol Laut dengan masifnya pengembangan pelabuhan perintis non komersil dan pelabuhan peti kemas komersial secara perlahan tapi pasti juga telah membawa manfaat nyata bagi meningkatnya aktivitas ekonomi lokal pada daerah-daerah yang dilalui, Dari Pelabuhan Makassar pada tanggal 9 Maret 2018 telah dilakukan ekspor perdana Jagung 60.000 ton ke Filipina.
Berbagai dampak kebijakan strategis pengembangan Tol Laut merupakan indikasi awal yang membuktikan bahwa perekonomian di daerah mulai bergerak naik. Ada pengiriman barang yang berkelanjutan dan makin besar, distrisbusi barang dan jasa lancar dan harga bahan kebutuhan pokok di masyarakat telah terkendali bahkan turun, dengan distribusi barang dan jasa yang makin cepat dan tinggi, diharapkan akan bisa menekan biaya logistik nasional, sekaligus menaikkan daya saing perekonomian lokal.
Kita tentunya berharap K/L dan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan sinergitas dalam mengembangkan hinterland dan kawasan industri berbasis produk unggulan daerah, serta intermoda transportasi yang dapat mendukung berkembangnya perdagangan lokal guna mengatasi masalah imbalance trade agar pengembangan Tol Laut dapat optimal tidak hanya menekan disparitas harga, namun lebih jauh dapat mengkonversikan potensi ekonomi lokal, agar memiliki nilai tambah dalam berkonstribusi memacu pembangunan inklusif, sebagai jawaban terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara merata dan berkeadilan. Semoga.
Penulis adalah Tenaga Ahli Madya Kedeputian I Kantor Staf Presiden
