Tolak Tanggapi Gubernur BI, Seskab: Presiden Jokowi Tidak Intervensi Harga BBM

Seskab Pramono Anung

Meskipun telah meminta dilakukannya perhitungan ulang, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan,  Presiden Joko Widodo (jokowi) sama sekali tidak akan melakukan intervensi dalam persoalan kenaikan atau penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), listrik maupun gas.

Kepada Menteri BUMN, kata Pramono, Presiden Jokowi menginginkan perhitungan harga BBM dilakukan dengan baik saat masyarakat membutuhkan. “Nanti bagaimana hasilnya dipersilahkan kepada Pertamina, atau PLN karena sekarang ini mekanismenya sangat terbuka untuk mereka yang menyampaikan,” kata Pramono Anung kepada wartawan seusai Rapat Terbatas di Kantor Presiden,  Jakarta, (5/10) petang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) khususnya Premium dan Solar sampai saat ini masih dalam proses penghitungan. Begitu juga mengenai tarif listrik, sampai saat ini masih dalam penghitungan.

Presiden Jokowi menepis anggapan, bahwa dia telah meminta harga BBM dan tarif listrik diturunkan. “Saya kemarin tidak minta diturunkan, saya minta dihitung kembali, dengan seluruh efisiensi yang ada,” kata Presiden Jokowi saat meluncurkan program “Investasi Padat Karya Untuk Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia”, di lokasi pabrik PT Adis Dimension Footwear, di Balaraja Barat, Tangerang, Banten, Senin (5/10) siang.

Tidak Semua Bisa Diturunkan

Seskab Pramono Anung menjelaskan, bahwa tidak semua hal bisa diturunkan. “Ada yang harus dikoreksi. Presiden sama sekali tidak ingin melakukan intervensi kepada dunia usaha, termasuk kepada BUMN walaupun sahamnya dimiliki oleh Pemerintah,” kata Pramono

Menanggapi pernyataan Gubernur BI Agus Martowarjoyo mengenai harga BBM, Seskab Pramono Anung menyampaikan, Bank Indonesia (BI) adalah independen dan bertanggungjawab terhadap moneter, sementara fiskal adalah tanggungjawab pemerintah.

Pramono menegaskan, pemerintah atau Presiden tidak ingin menanggapi atau berpolemik. Ia menegaskan, yang dilakukan oleh Presiden, Istana, pemerintah, atau Kabinet semata-mata difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi.

“Sudah tidak ada waktunya lagi untuk cari popularitas dan juga untuk pencitraan,” kata Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.

Menurut Seskab, ini semua  perlu kerja nyata, kerja keras, dan Presiden sudah mengambil posisi, beliau sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, beliau mengambil resiko itu, “Sehingga dengan demikian kami tidak ingin sama sekali menanggapi persoalan ataupun hal yang disampaikan oleh Gubernur BI karena itu kewenangan Gubernur BI,” ungkap Pramono. (DNK/SLN/ES)