Transformasi Ke Investasi, Presiden Jokowi Minta Daerah Imbangi Pemerintah Pusat

Para gubernur, bupati dan walikota menyimak arahan Presiden Jokowi pada rapat kerja pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa pemerintah ingin ada transformasi fundamental ekonomi kita dari yang dulunya bertumpu pada konsumsi, bertumpu pada ekspor bahan-bahan mentah, komoditas-komoditas mentah,  harus dibalik total, dari konsumsi ke produksi, dari konsumsi ke investasi, dari konsumsi ke industri.

“Artinya, harus ada reindustrialisasi, ada hilirisasi total. Oleh sebab itu, daerah-daerah harus menyiapkan diri. Kalau ada investasi industri apapun, harus punya kecepatan untuk menangkap itu,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat kerja pemerintah (RKP) dengan para Gubernur, Bupati/Walikota, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10).

Presiden mengingatkan para kepala daerah, Gubernur, Bupati/Walikota misalnya, misalnya pemerintah pusat sudah memotong untuk izin-izin yang dulunya bisa berbulan, sekarang 3 jam misalnya, daerah juga harus mengikuti itu. Jangan sampai di sini sudah 3 jam, nanti masuk izin ke daerah masih berbulan-bulan. “Tidak ada yang akan mau masuk ke kita,” ujarnya.

Sekarang, lanjut Presiden Jokowi, yang 3 jam di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk urusan, pertama masuk investor minta NPWP, PT, pendirian perusahaan, tiga ini bisa selesai dalam 3 jam.

“Daerah imbangi itu, mengurus-urus cepat semuanya. Ini investasi, arus uang, arus modal ini akan masuk. Negara ini ekonomi akan baik kalau ada arus modal, arus investasi, arus uang masuk ke Indonesia,” pinta Presiden Jokowi seraya menyebutkan bahwa semua negara melakukan itu.

Menurut Presiden, kecepatan berkompetisi dengan negara-negara yang lain itu yang harus kita lakukan. Kalau tidak ditinggal kita, sudah ditinggal. Kalau masih pola-pola lama kita lakukan, tradisi-tradisi lama masih kita kerjakan, Presiden Jokowi mengingatkan, jangan berharap ekonomi kita akan menjadi baik. “Kompetisinya juga sangat ketat sekali,” ujarnya.

Presiden Jokowi memberi contoh, saat bertemu dengan Syeih Abu Dhabi di Uni Emirat Arab, dirinya diceritakan bawa pada tahun 70-an dari Dubai ke Abu Dhabi mereka masih naik onta. Tahun agak kesana lagi Dubai ke Abu Dhabi masih naik truk.

“Tetapi coba kita lihat, kita pergi kesana, sekarang dari Dubai ke Abu Dhabi, Dubai sudah kayak Manhattan, Abu Dhabi juga sudah kayak Manhattan. Dubai sudah kayak New York, Abu Dhabi juga sama. Betapa mereka cepat sekali, padahal kalau kita ingat tahun 60-an saya belum lahir, tahun 60 kita sudah naik Holden, naik Impala,” papar Jokowi.

Saat hal ini ditanyakan kepada Syeih Uni Emirat Arab kenapa mereka bisa seperti itu, jawabannya memang keterbukaan dan deregulasi total. Aturan-aturan itu harus se-simple mungkin, sesederhana mungkin, hanya itu, tidak ada yang lain.

Menurut Presiden Jokowi, dirinya pernah mencobanya kira-kira 14 tahun yang lalu, ngurus izin hanya 1 jam. Ia datang ke yang namanya Kantor Perekonomian, syaratnya dibawa, diberikan di meja itu. Kemudian petugasnya ngomong, “Bapak pergi ke gedung sebelah, kantor notariat”.

Di sana (gedung sebelah, red) dirinya diterima, cek, cek, cek, tanda tangan, lantas dirinya diminta kembali lagi ke meja yang pertama tadi. “Saya balik lagi kesini, izin sudah diberikan. Bisa, tidak ada satu jam, bisa mendirikan pabrik, bisa menyewa kantor, bisa mau tempat tinggal, semuanya. Tidak ada lebih dari satu jam. Itu kenapa yang namanya Uni Emirat Arab bisa cepat sekali,” tutur Jokowi.

Qatar juga begiti. Presiden Jokowi mengaku sudah bertanya kepada ,Syeih Tamim, jawabannya sama. “Ini untuk inspirasi Saudara-saudara semuanya, sama. Semakin cepat, semakin simpel itu yang arus uang akan masuk,” tegasnya.

Presiden mengakui Qatar punya minyak, iya, tapi kita juga kan dulunya juga punya. Dia punya gas kita kan juga punya gas. Kita punya kayu, dia nggak punya kayu. Apa yang salah? “Dulu kita booming minyak, booming kayu, booming minerba. Sekali lagi kuncinya ada di situ, mereka bisa mengambil kesempatan dari peluang yang ada. Ini yang harus kita reform total, yang harus kita reform total,” tutur Presiden Jokowi.

Rapat kerja pemerintah itu antara lain dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramil,  Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri