Tugasnya Berat, Megawati Minta Pengganti Ma’ruf Amin dan Mahfud MD di Dewan Pengarah BPIP
Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan pada acara Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila, Selasa, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12) siang. (Foto: Rahmat/humas)
Presiden ke-5 Republik Indonesia (RI) Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencarikan pengganti dua anggota Dewan Pengarah BPIP yang disebutnya naik pangkat, yaitu KH. Ma’ruf Amin yang kini sudah menjadi Wakil Presiden RI dan Mahfud MD yang kini menjadi Menko Polhukam.
“Sampai hari ini Bapak Presiden, mohon maaf belum ada penggantinya. Saya sudah berulang kali mengingatkan beliau, kami masih kurang,” kata Megawati saat memberikan sambutan pada acara Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12) siang.
Sebelumnya Megawati Soekarnoputri mengaku saat ditawari memimpin Dewan Pengarah BPIP sempat menanyakan kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung karena dirinya yang pensiunan Presiden ke-5 RI itu diturunkan ke Unit Kerja.
“Tapi begitu, untuk sebuah ideologi bangsa, jadi saya langsung bilang ‘iya saya terima’,” ungkap Megawati seraya menambahkan, dirinya yang meminta agar unit kerja itu menjadi badan karena lebih efektif untuk dalam pelaksanaan sehingga lahirlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019 sampai hari ini.
Berat Sekali
Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menilai, tugas yang diberikan kepada BPIP ternyata berat sekali, karena mempunyai sebuah beban bagaimana ideologi Pancasila itu yang sebenarnya sudah ada di dalam sanubari, tetapi karena perjalanan waktu Pancasila itu dapat dibelok-belokan.
Apa boleh buat, lanjut Megawati, kalau bicara Pancasila tidak bisa meninggalkan nama seseorang yang bernama Bung Karno. Karena beliaulah mau suka tidak suka, mau dibelokkan sepertinya ada katanya Pancasila versi Amin, ada Pancasila versi Soepomo, yang paling anyar adalah Pancasila dari Nugroho.
“Jadi saya sendiri lalu bertanya, ini sebetulnya yang mau dipakai yang mana karena saya tentunya masuk sebagai generasi baru bangsa. Tapi kalo saya baca sejarah Indonesia, di dalam BPUPKI itu sangat jelas, di arsip ada. Sehingga kami juga di BPIP ini bekerjasama dengan Arsip Nasional untuk bisa menyatakan dan membuktikan bahwa sebenarnya pidato Bung Karno, itu yang paling otentik mengenai Pancasila,” terang Megawati.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri, menurut Megawati, sudah mengatakan, Pancasila yang dimaksud adalah yang ada hari lahirnya yaitu 1 Juni. “Itulah Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia,” tegas Megawati.
Megawati menjelaskan, ideologi itu tidak bisa dengan mudah dibicarakan. Tapi sebenarnya yang gampang kalau orang Jawa akan sangat mengerti, apa? Roso, lanjut Megawati, yang ada di sini, yang sama akhirnya diucapkannya, itu.
“Jadi kalau sebenarnya kalau mau tahu Pancasila, nanti sejarah Pancasila itu apa nanti kapan-kapan. Tapi sebetulnya itu adalah gotong royong,” kata Megawati.
Bung Karno sendiri, lanjut Megawati, mengatakan bahwa kalau ndak mau lima sila yang disebutkan dipres. Ia menambahkan tidak akan sebutkan apa, silakan nanti dicari, menjadi 3. Tapi kalau juga tidak mau 3, lanjut Megawati, dipres menjadi ekasila, yaitu gotong royong.
“Itu sudah ada dalam bumi yang namanya negeri kita ini. Kita hidup bergotong-royong, kita adalah orang yang ramah tamah dikenal,” tutur Megawati.
Megawati menilai, dirinya sendiri tidak berani mengatakan siapa sih yang membuat Pancasila. Itu yang akibatnya, lanjut Megawati, sekarang itu kemasukan dengan yang namanya sekarang disebut radikalisme, ingin ada ideologi baru sebagai pengganti Pancasila.
“Pancasila dihina, rasanya tidak ada yang membela. Tapi ada loh rakyat yang membela, saya suka liat diviral. Luar biasa mereka ini, siapa mereka, ndak ada jabatannya. Itulah yang ingin saya sampaikan,” tutur Megawati.
Selain dihadiri Presiden Joko Widodo acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, para anggota Dewan Pengarah BPIP, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, para Kepala Staf TNI dan Kapolri Jenderal Idham Azis. (FID/RAH/ES)
