Tunggu Tawaran Investor, Presiden Jokowi Bantah Batalkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 15 September 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 26.240 Kali
EDIT_HMS_1909

Presiden Jokowi dan para menteri yang menyertainya berfoto bersama Diaspora Indonesia, di Wisma Duta KBRI Doha, Qatar, Senin (14/9) malam

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah penilaian sejumlah pihak mengenai batalnya rencana pembangunan kereta api cepat (high speed train) Jakarta-Bandung. Presiden menegaskan, yang terjadi bukan pembatalan, namun ia menginginkan agar pembangunan proyek itu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Presiden menegaskan, ada 3 (tiga) hal yang ia berikan penekanan, yaitu: 1) Tidak menggunakan APBN; 2) Tidak menggunakan jaminan pemerintah; 3) Itu urusannya Business to Business (B to B), entah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan BUMN atau swasta dengan swasta.

“Kalau saya menunggu hitung-hitungannya, kalau hitung-hitungannya masuk akal silakan jalan. Jadi bukan dibatalkan, siapa bilang dibatalkan,” kata Presiden Jokowi saat berbicara di hadapan Diaspora Indonesia, di Wisma Duta Doha, Qatar, Senin (14/9) malam.

Sebelumnya saat menjawab wartawan di sela-sela mengunjungi warga di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Kamis (3/9), Presiden Jokowi menyampaikan keputusannya, bahwa bahwa proyek pembangunan kereta cepat atau high speed train (HST) yang menghubungkan kota Jakarta-Bandung, tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), namun diserahkan ke badan usaha milik negara (BUMN).

“Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk Business to Business (B to B). Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi,” kata Presiden Jokowi saat itu.

Diakui Presiden Jokowi, pengembangan kereta di Indonesia memang sangat dibutuhkan, namun pemerintah tidak ingin pengembangan itu membebani anggaran, sehingga ia memilih pendekatan bisnis ke bisnis (business to business/B toB).

“Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis,” tegas Jokowi.

Dua Alternatif

Menurut Presiden Jokowi, ada 2 (dua) alternatif kereta api cepat Jakarta-Bandung yang  pemerintah belum memperoleh hitung-hitungannya secara konkret, yaitu yang yang 350km/jam  dan yang 250 km/jam.

Presiden mengingatkan, bahwa hitung-hitungan ekonomi proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang diperkirakan menelan investasi Rp 70 triliun – Rp 80 triliun itu sangat jelas. Namun karena ini keputusan politik, maka dalam jangka panjangnya sisi sosial ekonominya juga harus diperhitungkan.

“Jangan mentang-mentang bawa uang dan teknologi, terus mau ngatur-ngatur kita, ya nggak gitu. Memang harus seperti itu, jangan juga terlalu ikut dan disetir oleh investor, ndak mau saya,” tegas Presiden Jokowi.

Pertemuan dengan Diaspora Indonesia di Qatar itu juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menlu Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Menteri ESDM Sudirman Said. (RON/ES)

Berita Terbaru