Tutup Rakornas Penanggulangan Bencana 2022, Wapres: Wujudkan Rencana Aksi Dalam Kerja Nyata
Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin memimpin Penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2022, Kamis (24/02/2022) secara virtual. Dalam sambutannya, Wapres berpesan agar rumusan yang telah dihasilkan dalam Rakornas kali ini dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan dan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Rumusan kesepakatan dan rencana aksi harus netes dalam kerja nyata. Tidak cukup dalam tataran konsep dan kesepakatan saja, tapi sungguh-sungguh terimplementasi secara efektif dan solutif di lapangan,” ujar Wapres.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyampaikan empat strategi tindak lanjut hasil Rakornas kepada jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh Indonesia.
“Pertama, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana agar tetap dijadikan prioritas dalam meningkatkan ketahanan dan ketangguhan bencana, sebagaimana amanat dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2021-2044,” tutur Wapres.
Sebagai contoh, lanjut Wapres, capaian dalam penanganan COVID-19 harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan edukasi dan kolaborasi dengan semangat gotong royong. Sehingga, kesadaran, kepedulian, dan budaya masyarakat dalam menghadapi bencana tidak hanya tangguh tetapi juga aktif dalam menjaga lingkungan dan kelestarian alam.
“Kedua, penanganan tanggap darurat perlu terus diperkuat, terutama proses penanganan agar dipercepat guna mengurangi korban dan kerugian akibat bencana,” ujarnya.
Ketiga, Wapres menekankan bahwa proses pemulihan pascabencana harus semakin diperbaiki. Sebab, masa pemulihan ini merupakan salah satu fase terpenting dalam membangun motivasi dan kepercayaan masyarakat untuk dapat bangkit dari akibat bencana yang dialaminya.
“Penguatan proses pemulihan pascabencana tidak kalah penting. Prinsip membangun kembali menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan (build back better, safer, and sustainable) perlu diupayakan dengan pelibatan unsur masyarakat dan mitra secara partisipatif. Dalam hal ini, prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sekaligus ditegakkan, leave no one behind (tidak boleh ada yang ditinggalkan),” ungkapnya.
Oleh karena itu, Wapres menegaskan, agar masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan dengan normal dan baik maka seluruh proses pemulihan pascabencana harus dapat diselesaikan secara tuntas.
“Keempat, masih ada beberapa penuntasan pascabencana yang menjadi tugas kita sampai saat ini. Di antaranya penuntasan pemulihan pascabencana gempa, tsunami, dan likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah, penanganan pascabencana gempa di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, penanganan dampak pascabencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, dan penanganan pascabencana badai Seroja di Provinsi NTT. Semua penanganan masih on progress. Saya minta untuk terus dipantau dan ditangani hingga tuntas,” tegasnya. (BPMI SETWAPRES/UN)
Kunjungi laman resmi Wapres RI melalui tautan ini.