UKPBJ Kemlu Pelajari Praktik Baik Pengadaan Barang/Jasa di Setkab
Kepala Biro Umum Setkab Faisal Amir Masduki memimpin pertemuan dengan UKPBJ Kemlu, di Ruang Rapat Deputi Bidang Administrasi, Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (27/09/2023). (Foto: Humas Setkab/Deni)
Biro Umum, Sekretariat Kabinet (Setkab) menerima kunjungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Luar Negeri (Kemlu), di Ruang Rapat Deputi Bidang Administrasi, Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (27/09/2023).
Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kemlu Tb. Muhammad Ihsan mengatakan, kunjungannya beserta tim ke Setkab dimaksudkan untuk mengetahui praktik baik yang diterapkan oleh UKPBJ Setkab untuk meningkatkan nilai Indikator Tata Kelola Pengadaan (ITKP) khususnya indikator pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
“Hasil perolehan nilai indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan UKPBJ Kemenlu berada di bawah UKPBJ Sekretariat Kabinet, sehingga kami perlu mempelajari best practice langkah-langkah yang diterapkan UKPBJ Sekretariat Kabinet,” ujar Ihsan.
Sementara itu, Kepala Biro Umum (Karo Umum), Setkab, Faisal Amir Masduki menyambut baik kunjungan UKPBJ Kemlu yang dinilainya sebagai langkah baik dalam meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa kedua instansi.
“Saya senang sekali Setkab itu dikunjungi oleh teman-teman UKPBJ Kemlu. Saya pikir ini menjadi langkah yang baik untuk kita bisa saling berbagai pengetahuan, dari Setkab ke Kemenlu dan sebaliknya,” kata Faisal dalam pembukaannya.
Faisal menjelaskan, keberhasilan Setkab memperoleh nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan Tahun 2023 sebesar 29,33 dari skor maksimal 30 di antaranya karena adanya komunikasi dan koordinasi yang intensif antara UKPBJ dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) serta pengawasan yang berkelanjutan terhadap rencana pengadaan.
Selain itu, lanjut Faisal, pihaknya juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku pengadaan di UKPBJ maupun PPK, seperti melalui bimbingan teknis (bimtek) maupun pelatihan secara berkala.
“Kami juga harus rutin melaksanakan upgrade pemahaman, pengetahuan, karena bicara pengadaan barang dan jasa pasti itu akan dinamis. Itulah bimtek dengan menghadirkan LKPP,” ujarnya.
Faisal menambahkan, keberhasilan Setkab memperoleh nilai ITKP yang baik juga tidak terlepas dari komitmen dan dukungan dari pimpinan Sekretariat Kabinet terhadap peningkatan tata kelola pengadaan dan pengelolaan keuangan negara serta pemanfaatan sistem pengadaan yang ada.
“Kita ini memanfaatkan sistem pengadaan, dimulai dari SiRUP, e-purchasing, e-tendering, e-kontrak, non e-purchasing, sampai dengan non e-tendering,” tandasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain, Kepala Bagian Pengadaan/Kepala UKPBJ Marissa Istika, Kepala Bagian Pengelola Badan Milik Negara Yunita Nurhartanti, Kepala Bagian Perlengkapan dan Jamuan Quartini Dwiyanti, Kepaala Bagian Pemeliharaan Rachmat Imam Assari, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Dewi Pratama Bakti selaku mantan Kepala UKPBJ.
Hadir juga Kepala Subbagian Dukungan Administrasi/Koordinator LPSE May Debi Ramadhani, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Henni Verawati, sejumlah PPK di Sekretariat Kabinet yaitu Singgih Puji Raharjo, David Setia Maradong, dan Riskan Maulana, serta tim UKPBJ dari Kemlu. (FID/UN)
