Undang Dirut Jababeka, Presiden Jokowi Cari Masukan Pengembangan Kawasan Industri

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 3 Februari 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 55.256 Kali
Dirut PT Jababeka Setyono Djuandi Darmono menjawab wartawan seusai dipanggil Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2)

Dirut PT Jababeka Setyono Djuandi Darmono menjawab wartawan seusai dipanggil Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2)

Usai melakukan pertemuan dengan Bupati Kudus, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan pertemuan dengan Direktur Utama PT Jababeka Setyono Djuandi Darmono di Istana Merdeka, Selasa (3/2).

Presiden mengundang Darmono dalam rangka mendengar pengalaman Jababeka tentang bagaimana Jababeka berhasil membangun kawasan industri.

“Jababeka, sebagai pengguna kawasan industri, dimintai pendapat tentang kesulitan apa saja yang selama ini dihadapi para investor yang ingin masuk indonesia,” ujar Darmono.

Menurut Darmono, masalah yang dihadapi selalu mengenai kepastian hukum, tanah yang beres, sarana-sarana yang lengkap, Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup, dan yang paling bagus bisa menunjang itu semua hanya di Jabotabek. Karena itu semua industri numpuk di Jabotabek.

Jababeka juga dimintai pendapatnya soal apa saja yang selama ini sudah dikerjakan, secara mikro di Cikarang, secara makro di Indonesia, bagaimana mengaplikasikannya. Darmono menyebutkan, di Jababeka sendiri ada lebih dari 2.000 pabrik dari 30 negara.

“Kalau kita bikin konsep one city one factory, mau berapa banyak? Satu pabrik saja sudah cukup untuk mengembangkan satu kota baru. Jadi kalau satu pabrik dipindahkan, otomatis supplier, dan suppy chain akan ikut pindah semua,” kata Darmono.

Darmono mengusulkan agar pabrik-pabrik yang sudah sukses di Jakarta dan sekitarnya dihimbau untuk bisa pindah ke daerah-daerah, dengan diberikan insentif seperti apa yang mereka inginkan. Supaya bisa tumbuh kota baru kawasan industri di seluruh Indonesia.

Insentif yang dimaksud bisa berupa insentif pajak. “Tax insentive yang diminta juga tidak bisa disamaratakan, harus dibagi-bagi sesuai daerahnya, lalu kebutuhan dari investor juga,” tambah Darmono.

Didukung Menko Perekonomian

Hal senada juga disampaikan oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil seusai menemani Presiden Jokowi menemui Dirut Jababeka.

“Kita idenya adalah bagaimana supaya kota-kota harus lebih banyak berkembang, maka Jababeka punya ide, misalnya bagaimana kita memperkenalkan one city one industry, atau one city one factory,” kata Sofyan Djalil.

Caranya, misalnya, ongkos buruh di Jakarta sudah sangat mahal, selain itu beberapa industri sudah tidak kompetitif lagi. Kenapa tidak pemerintah menjadi inisiator untuk mendorong dan memberikan insentif untuk mereka pindah ke kota lain.

Pemerintah, menurut Sofyan Djalil, harus memberikan dukungan dengan demikian akan berkembang banyak kota-kota baru, baik di Jawa maupun luar Jawa yang nanti masih cocok dengan industri tertentu.

Ide-ide seperti ini yang penting adalah pemerintah harus menjadi fasilitator dan memberikan insentif termasuk kepastian hukum, kepastian pajak kalau perlu, membangun sekolah, dengan begitu bisa berkembang kota-kota baru di luar Jawa. Kota baru akan berkembang jika ada kehidupan ekonomi, dan kehidupan ekonomi yang paling banyak menciptakan lapangan pekerjaan salah satunya adalah industri. (Humas Setkab/ES)

Berita Terbaru