Undang Gubernur dan Ketua DPRD, Presiden Ajak Manfaatkan Momentum Ekonomi Yang Sangat Baik
Presiden Jokowi memberikan arahan pada Rapat Kerja Pemerintah mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/1). (Foto: Humas/Rahmat).
Usai menghadiri Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2018, di Aula Gedung Gatot Soebroto, Mabes TNI Cilangkap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan para Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/1).
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengajak para Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia untuk memanfaatkan momentum ekonomi nasional yang saat ini sangat baik dan memiliki kepercayaan internasional yang tinggi, sebagaimana tercermin dengan melonjaknya peringkat ease of doing business (EoDB) Indonesia yang saat ini berada di posisi ke-72.
Presiden juga menunjukkan posisi cadangan devisa Indonesia yang saat ini merupakan tertinggi sepanjang negara ini berdiri, yakni sekitar 130 miliar dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diprediksi tidak mungkin menembus angka 6.000, pada hari ini berada di kisaran 6.500.
Beberapa daerah, lanjut Presiden, sudah kembali merasakan kenaikan harga batubara dan kelapa sawit CPO. Saya lihat provinsi-provinsi yang memiliki kekuatan komoditas ini juga ekonominya yang dulu ada yang pertumbuhan ekonomi 2 persen atau 3 persen sekarang sudah di atas 5 semuanya, ungkap Presiden.
Sementara lembaga-lembaga rating internasional juga memberikan investment grade kepada Indonesia, seperti Moody’s, Standard and Poor, dan Fitch Rating yang terakhir menaikkan peringkat Indonesia dari BBB- menjadi BBB.
Kepercayaan-kepercayaan seperti ini adalah momentum, ujar Presiden Jokowi.
Pertumbuhan Ekonomi
Presiden menegaskan, bahwa kunci pertumbuhan ekonomi hanya ada dua, yaitu investasi dan ekspor. Hanya itu saja, enggak ada yang lain. Jangan bicara yang lain, hanya itu saja yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, tegasnya.
Untuk itu pada hari ini, Presiden mengaku sengaja mengumpulkan seluruh Gubernur serta Ketua DPRD Provinsi agar memiliki sebuah panduan yang sama serta visi bersama dalam menyelesaikan persoalan kemudahan berusaha ini.
Menurut Presiden, pemerintah ingin membangun sebuah single submission didahului dengan membentuk satuan tugas (satgas), terutama di pemerintahan pusat agar nanti menyambung dengan daerah-daerah tujuan investasi sehingga semuanya satu bahasa dalam menyelesaikan masalah.
Kita duduk bersama nanti untuk berkoordinasi, untuk membuat harmonisasi, sehingga menyatukan pasar besar kita dalam satu kesatuan, dalam sebuah destinasi investasi nasional, dengan aturan main dengan perizinan, dengan undang-undang, dengan perda yang inline satu garis, tutur Presiden.
Hadir dalam Rapat Koordinasi Pemerintah itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala BKPM Thomas Lembong, para Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia. (DID/DNS/ES)
