Untuk Percepatan Penanganan, Doni: Perlu Langkah Terintegrasi Seluruh Komponen di Daerah
Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo menyampaikan bahwa perlu ada langkah terintegrasi dari seluruh komponen yang ada di daerah betul-betul menjadi satu bagian untuk mempercepat penanganan.
”Jadi Gugus Tugas provinsi, Gugus Tugas kabupaten/kota harus diisi oleh seluruh elemen masyarakat,” ujar Doni saat menjawab keterangan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas), Senin (29/6) di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.
Dengan demikian, Doni berharap setiap kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah disambut positif oleh masyarakat, terutama yang berhubungan dengan upaya pencegahan, peningkatan disiplin, dan kampanye menggunakan masker. Lebih lanjut, Doni menyampaikan bahwa Presiden pada saat kunjungan ke Jawa Timur kemarin menugaskan Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan untuk memproduksi lebih banyak lagi masker dan dibagikan kepada masyarakat.
”Apabila di tiap posko Gugus Tugas ini unsur-unsurnya bisa lengkap dan semuanya saling memberikan dukungan, maka ini akan bisa membantu sehingga masyarakat secara sukarela bisa mematuhi imbauan yang disampaikan,” imbuh Doni. Ia menambahkan bahwa penggunaan bahasa daerah atau bahasa lokal dan juga penggunaan istilah-istilah yang tepat ini sangat diperlukan sekali.
Soal dukungan alat kesehatan, menurut Doni, Presiden telah memerintahkan Gugus Tugas dan juga Kementerian Kesehatan untuk mendistribusi lebih banyak lagi mesin PCR dan sekarang sudah ada 222 mesin yang tersebar di seluruh daerah.
”Memang belum merata di seluruh kabupaten/kota atau di tingkat provinsi, tetapi paling tidak hampir semua provinsi itu telah memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan spesimen, sehingga tidak perlu lagi ada satu provinsi yang mengirimkan ke provinsi lainnya,” ujar Ketua Gugus Tugas.
Untuk tenaga kesehatan terutama para dokter, Doni menyampaikan sudah dihimpun oleh Menteri Kesehatan untuk yang pertama dikirim/didistribusikan/
”Dalam waktu dekat ini segala kebutuhan dari tiap-tiap daerah terutama 57 kabupaten/kota yang risiko tinggi akan segera kita berikan dukungan,” pungkas Ketua Gugus Tugas. (FID/EN)