Untuk ‘Smart City’, Presiden Jokowi Anggap Lokasi Ibu Kota Baru Sangat Mendukung
Presiden Jokowi berdiskusi dengan Gubernur Kaltim Isran Noor saat mengunjungi lokasi calon ibu kota negara, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, Kaltim, Selasa (17/12) siang. (Foto: Humas/Agung)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, lokasi calon ibu kota negara yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), sangat mendukung untuk sebuah kota yang smart, compact, dan green city.
“Kontur yang sangat bagus, bukan menyulitkan. Kalau arsitek atau urban planner diberi sebuah kawasan naik turun bukit seperti ini pasti akan senang. Ya lihat saja nanti, desainernya kan pasti senang sekali,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meninjau lokasi Klaster Pemerintahan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, Kaltim, Selasa (17/12) siang.
Menurut Presiden, pemerintah menyiapkan lahan seluas 256 ribu hektare untuk seluruh kawasan dan juga dicadangkan untuk jangka waktu 100-200 tahun yang akan datang. Dari lahan seluas itu yang akan dijadikan kawasan ibu kota adalah 56 ribu hektare.
Namun yang akan dikerjakan terlebih dahulu, menurut Presiden, adalah klaster pemerintahan seluas 5.600 hektare, yang nanti diharapkan juga pararel dengan pembangunan klaster kesehatan, klaster pendidikan, klaster riset dan inovasi, dan financial center.
Mengenai area yang sebelumnya menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI), Presiden Jokowi menjelaskan, nanti akan ditata ulang. Luas lahan yang diambil dari bekas lahan HTI tersebut mencapai 56 ribu hektare, sedangkan yang 256 ribu hektare memang dicadangkan untuk kawasan-kawasan konservasi.
Badan Otorita Ibu Kota
Presiden Jokowi mengatakan, saat ini belum diputuskan apakah kawasan ibu kota negara tersebut akan menjadi sebuah kota atau sebuah provinsi. “Ini yang nanti akan segera diputuskan,” ujarnya.
Tetapi yang paling penting, menurut Presiden, pemerintah akan segera membentuk Badan Otorita Ibu Kota (BOI) pada akhir bulan Desember atau awal Januari.
Mengenai kandidat Kepada Badan Otoritas Ibu Kota itu, Presiden Jokowi menegaskan sampai saat ini belum ada. (UN/MAY/ES)
