Untuk Stimulus Pertumbuhan, Presiden Jokowi Minta Percepatan Penyerapan Anggaran
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2015, yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (29/4) pagi.
Saat mengawali sambutannya, Presiden Jokowi menyinggung pertanyaan yang diajukan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai Tari Saman yang disajikan panitia Musrenbangnas. Pak JK (panggilan akrab Jusuf Kalla, red) bisik pada saya kok ngga tabrakan ya? Padahal tariannya itu dinamis dan cepat, dan antara satu dengan yang lainnya kelihatannya terorganisir, terkonsolidasi sekali, sehingga kecepatan itu betul-betul menyatu, ujarnya.
Soal terorganisir, terkonsolidasi, dan kecepatan itu menginspirasi Presiden Jokowi untuk mengajak jajaran pemerintahan, mulai dari Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan.
Fokus kita jelas, fokus kita sekarang ini infrastruktur, baik berupa pertanian, irigasi, bendungan, jalan, jalan tol, maupun jalan-jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota. Baik yang berupa pelabuhan untuk konektivitas antar pulau, airport untuk konektivitas antar provinsi, antar pulau. Konsentrasi anggaran kita akan mengarah ke situ, kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengaku sudah mendengar banyak bisik-bisik kapan dimulai karena banyak yang tidak tahu, APBN baru didok pertengahan Januari. Kemudian, ada proses administrasi, lelang, sehingga akhir April sampai Mei, Juni baru akan mulai dilakukan.
Jadi kalau ada yang bertanya omong aja mana belum dimulai, ya memang di pemerintahan itu ada prosedur, proses-proses yang kita jalankan, terang Jokowi.
Namun saat bertemu dunia usaha kemarin, menurut Presiden Jokowi, mereka sudah bilang sudah kelihatan pertengahan April, sudah mulai bergerak.
Nantinya, apabila penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dipercepat, Presiden Jokowi meyakini pertumbuhan ekonomi akan bergerak karena daya beli rakyat itu banyak tergantung di APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota.
Rp 100 Miliar
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa belanja transfer ke daerah pada tahun 2016 mendatang akan dinaikkan Rp 106 triliun, dari jumlah yang dialokasikan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 643,834 triliun.
Terkait dengan penambahan itu, sesuai janjinya saat menerima Bupati/Walikota di Istana Bogor, beberapa waktu, Presiden Jokowi juga menyampaikan rencana pemerintah untuk memberikan anggaran tambahan sebesar Rp 100 miliar bagi setiap kabupaten/kota sebagai dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur.
Penambahan dana itu nantinya tidak merata, ada yang Rp 100 miliar, mungkin ada yang Rp 80 miliar, mungkin ada yang Rp 70 miliar, dan mungkin ada yang lebih besar, kata Presiden Jokowi seraya menyebutkan, besaran tiap-tiap daerah didasarkan pada indikator tata kelola, indeks korupsi sesuai audit BPK, dan indeks korupsi, dan juga luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing daerah.
Namun Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa pemberian dana tambahan sebesar Rp 100 miliar untuk kabupaten/kota itu tidak permanen. Ia menyebutkan, belum tentu pada tahun 2017 mendatang dana tersebut akan diberikan kembali.
Pembukaan Musrenbangnas 2015 itu dihadiri oleh ketiga Menteri Koordinator, para menteri Kabinet Kerja, Ketua DPD Irman Gusman, pada Gubernur, Bupati dan Walikota dari seluruh Indonesia. (Humas Setkab/ES)