Urusan Internal, Presiden Jokowi Sudah Setujui Pengunduran Diri Sekretaris MA Nurhadi

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 29 Juli 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 36.051 Kali
Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi

Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membenarkan adanya surat pengunduran diri Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurachman, tekait kasus hukum yang dihadapinya. Surat pengunduran diri Nurhadi itu telah disampaikan  kepada Presiden Joko Widodo, minggu lalu.

“Ketua MA telah secara resmi, mengirim surat kepada Presiden. Surat tertanggal 22 Juli, yang menyampaikan bahwa Saudara Nurhadi, sebagai Sekretaris Mahkamah Agung, mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 1 Agustus,” jelas Pramono Anung kepada wartawan di ruang kerjanya, Gedung III Lantai II, Kemensetneg, Jakarta, Jumat (29/7) siang.

Menurut Seskab, Presiden telah memutuskan dan menyetujui permintaan pengunduran diri Nurhadi tersebut melalui Surat Keputusan Presiden Nomor  80/TPA Tahun 2016.  “Surat itu ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 28 Juli. Berlaku efektif terhitung 1 Agustus sesuai dengan permintaan Saudara Nurhadi yang mengajukan pengunduran diri,” kata Pramono.

Rencananya, lanjut Seskab, Surat Persetujuan Presiden itu akan diserahkan kepada Mahkamah Agung dalam waktu dekat, karena masih perlu diundangkan dan diberikan nomor.

“Kalau dilihat dari proses pengajuan tanggal 22 Juli, persetujuan tanggal 28 Juli. Hanya butuh waktu enam hari, dan sudah selesai” tambah Seskab.

Terkait alasan pengunduran diri, Seskab menjelaskan bahwa urusan pengunduran diri adalah urusan internal yang bersangkutan di dalam Mahkamah Agung.

“Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden hanya menyampaikan yang bersangkutan mengundurkan diri terhitung tanggal 1 Agustus,” jelas Seskab.

Penggantian Sekretaris MA sendiri, menurut Seskab, akan dilakukan sesuai mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-Undang ASN. Ketua Mahkamah Agung akan mengajukan tiga (3) nama melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA).

“Kami mengharapkan tidak terlalu lama. Sehingga kekosongan Sekretaris Mahkamah Agung ini tidak lama. Pemerintah, juga Presiden mempersilakan kepada Ketua MA atau jajaran MA, sebelum ada Sekretaris definitif bisa menunjuk Plt-nya terlebih dahulu,” pungkas Seskab. (RMI/FID/ES)

 

Berita Terbaru