Usai Lantik Pejabat, Nazir Foead: BRG Fokus Restorasi 2 Juta Ekosistem Gambut
Kepala BRG lantik pejabat di Aula Serba Guna Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta (19/2). (Foto:Humas Setneg/Handi)
Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) melantik lima pejabat intinya, hari ini, Jumat (19/2). Mereka adalah Hartono Prawiratmadja (Sekretaris), Budi Wardhana (Deputi Perencanaan dan Kerjasama), Alue Dohong (Deputi Kontruksi, Operasi, dan Pemeliharaan), Myrna A. Safitri (Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan), dan Haris Gunawan (Deputi Penelitian dan Pengembangan).
Pelantikan ini dilakukan untuk melengkapi struktur lembaga BRG sesuai Perpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Setelah dilantik, para pejabat akan fokus pada pencapaian target restorasi dua juta hektar ekosistem gambut.
Para Deputi bertugas menyelesaikan rencana strategis dan rencana aksi dalam tiga bulan ke depan. Mereka juga berkoordinasi dengan KLHK, Kementerian, dan lembaga terkait, pemda, masyarakat, kelompok masyarakat sipil, dan dunia usaha, untuk pekerjaan tahap awal pemulihan gambut di empat kabupaten prioritas Meranti (Riau), Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (Sumsel), serta Pulang Pisau (Kalteng), kata Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut.
Lebih lanjut, Nazir Foead menuturkan bahwa pemilihan pejabat eselon I dilakukan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, integritas, dan kemampuan kerja sama, yang berkaitan erat dengan restorasi gambut. Pengalaman dan kemampuan profesional ini diharapkan dapat mempercepat proses adaptasi saat bermitra dengan dengan Pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, lembaga non-pemerintah dan swasta, baik di ranah international, nasional dan lokal.
BRG sebagai lembaga lintas sektor dan kementerian, dibentuk dalam rangka mempercepat pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Jokowi untuk terus mengutamakan upaya pencegahan kebakaran, konservasi biodiversitas, dan penanganan perubahan iklim. Adanya partisipasi masyarakat, dan penguatan kebijakan, diyakini mampu memaksimalkan proses restorasi gambut.
Pemulihan kondisi kawasan gambut harus dilakukan melalui upaya bersama yang dilandasi dengan komitmen kuat guna mewujudkan kondisi lingkungan yang semakin baik. Untuk itu, semua pihak perlu bersepakat untuk berbagi tugas dan tanggung jawab dalam suatu kerangka kerja yang sistematis, bertahap, dan dilaksanakan secara konsisten, ujar Hartono Prawiratmadja, Sekretaris Badan Restorasi Gambut yang baru dilantik. (Rahmi/EN)
