Visi Kompetisi, Seskab: Presiden Jokowi Minta Subsidi dan Proteksi Dikurangi Secara Bertahap

Seskab Pramono Anung menyampaikan keterangan hasil Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Bogor, Jabar, Selasa (8/12) siang (Foto: Setkab/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menyempurnakan melakukan perubahan terhadap nomenklatur. Beberapa nomenklatur yang berkaitan dengan yang dimaknai menimbulkan persepsi yang bisa bermacam-macam diminta untuk dihilangkan.  Untuk itu, apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan menjadi model di tempat lain sehingga dengan demikian betul-betul nomenklatur itu langsung pada substansinya.

“Yang jelas, anggaran diminta oleh Presiden untuk lebih produktif. Tidak ada lagi anggaran double atau ganda. Juga semuanya disusun atas Nawacita danTrisakti yang telah disampaikan oleh Presiden kepada semua Kementerian/Lembaga,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan seusai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Presiden Bogor, Jabar, Selasa (8/12) siang.

Ditambahkan Seskab, bahwa Presiden juga menekankan bahwa ke depan visi kita adalah visi kompetisi, maka hal yang bersifat berkaitan dengan subsidi, proteksi, dan perlindungan akan dikurangi secara bertahap, termasuk kepada BUMN-BUMN yang selama ini mendapatkan proteksi atau perlindungan.

“Salah satunya di bidang farmasi, karena harga farmasi kita sangat mahal, hal ini menimbulkan dampak atau pun kerugian di masyarakat karena harga obat-obat yang tinggi,” terang Pramono.

Presiden Jokowi, lanjut Seskab, telah meminta kepada seluruh Kementerian untuk mempersiapkan diri karena APBN ke depan ataupun pola pembangunan ke depan akan berbeda dibandingkan dengan sebelumnya.

Ia menyebutkan, APBN ke depan lebih berorientasi kepada hasil dibandingkan dengan prosedur. Tidak lagi secara business as usual yang berulang kali disampaikan oleh Presiden,  tetapi lebih kepada bagaimana apa yang menjadi target itu bisa dipenuhi.

Mengenai dijadikannya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai contoh atau model, Seskab Pramono Anung menjelaskan, karena kementerian ini telah berhasil mengubah paradigma di dalam kementeriannya.

“Yang dahulu belanja modal, belanja barang, belanja pegawai itu dalam persentase yang hampir sama, di KKP. Sekarang telah berhasil belanja modal dan barang itu 80 persen, sedangkan belanja pegawai hanya 20 persen. Sehingga kontribusi kepada stakeholders atau kepada pemangku kepentingan menjadi lebih besar,” papar Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.

Selain masalah anggaran, menurut Seskab, pada Sidang Kabinet Paripurna kali ini juga dibahas beberapa materi di antaranya persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan secara serentak pada Rabu (9/12) besok. (FID/UN/RAH/OJI/ES)