Wacana Mewujudkan Kota Layak Huni Bagi Manusia Lanjut Usia

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 24 Juni 2016
Kategori: Opini
Dibaca: 64.862 Kali
thanonOleh : Thanon Aria Dewangga
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan, Sekretariat Kabinet

Presiden Joko Widodo dalam acara Hari Keluarga Nasional bulan Agustus 2015 pernah menyinggung kesiapan masyarakat dalam menghadapi bonus demografi. Bonus demografi diprediksi akan dirasakan oleh kita pada tahun 2020-2030 nanti. Concern beliau terhadap bonus demografi sangat tinggi dan mengatakan  harus dikelola dengan tepat agar tidak menjadi bencana demografi.

Istilah yang disampaikan adalah bonus demografi ibarat pedang bermata dua dimana sisi yang satu membawa berkah bila kita mempersiapkan diri dengan serius dan sisi yang lain membawa bencana bila kualitas manusia Indonesia tidak disiapkan dengan baik.  Hal senada kembali diucapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan saat berkunjung ke kabupaten Bantaeng yang banyak menyoroti sisi kurang terampilnya tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan terbatas.

Namun dalam tulisan ini, kita tidak akan menyoroti siap tidaknya kita menghadapi bonus demografi pada tahun 2020-2030, namun justru lebih jauh kedepan dengan pertanyaan, siapkah kita menghadapi pendduduk Indonesia lanjut usia setelah kita mengalami bonus demografi. Permasalahan ini diangkat oleh World Bank yang bekerjasama dengan CSIS menyelenggarakan peluncuran laporan terbaru Bank Dunia, berjudul Live Long and Prosper, yang mengkaji tren penuaan di kawasan Asia Timur dan Pasifik serta tantangannya terhadap prospek pertumbuhan kawasan. Indonesia diyakini World Bank akan mengalami tren ini setelah menikmati bonus demografi dan memberikan early warning agar kita siap menghadapinya.

 Siapkah kita menghadapi Gelombang lansia Tahun 2045-2055?

Populasi lansia tentu akan melesat sekitar tahun 2045-2055 ketika generasi produktif Indonesia memasuki usia lanjut. Persoalan ini memang bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tapi merupakan tugas dari kita semua dan yang paling penting adalah mempersiapkan diri sendiri.

Profesor Prijono Tjiptoherjanto dalam sessi panel menyampaikan hal yang menarik bahwa masalah aging ini tentu menjadi PR besar bagi Indonesia. Beliau memberikan ilustrasi masalah aging ini dalam kacamata tiga pilar good governance. Dari sudut pandang pemerintahan tentu kita mengharapkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Dunia swasta mengharapkan iklim bisnis yang kondusif dan tercapainya kesejahteraan. Pun demikian dengan masyarakat yang mengharapkan kualitas hidup yang lebih baik salah satunya melalui meningkatnya tingkat harapan hidup dan kesejahteraan.

Menjadi manusia lanjut usia yang memiliki tingkat harapan hidup yang tinggi serta sejahtera tentu merupakan impian kita semua. Walikota Bandung Ridwan Kamil bahkan melakukan berbagai upaya bersama dengan Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakatnya. Salah satu yang dilakukan oleh Pemkot Bandung untuk meningkatkan indeks kebahagiaan warganya yaitu dengan membangun dan memperbaiki berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh warganya, salah satunya taman-taman kota, fasilitas pelayanan umum hingga tempat hiburan. Apa yang telah dilakukan oleh Pemkot Bandung selama ini, telah berdampak positif untuk meningkatkan indeks kebahagiaan warganya.

Mewujudkan Kota Layak Huni Bagi Manusia Lanjut Usia

Upaya yang dilakukan Kota Bandung yang seharusnya dicoba untuk dijadikan inisiatif oleh berbagai kota di Indonesia, agar sebagian kota di Indonesia menjadi kota yang mempunyai peringkat the most liveable city setidak-tidaknya di Indonesia untuk manusia lanjut usia. Upaya ini perlu didorong dan dijadikan salah satu terobosan bagi sebagian kota-kota di Indonesia agar tidak hanya menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator tapi juga Indeks Kebahagiaan Masyarakat.

Saat ini terkesan hampir semua kota berupaya untuk meningkatkan perekonomian dengan mengundang investor dalam dan luar negeri untuk membangun kotanya. Dampak yang dikhawatirkan terjadi adalah semua kota akhirnya menjadi sahabat bagi manusia usia produktif sedangkan manusia lanjut usia menjadi terlupakan. Ritme dan gaya hidup kota-kota yang berorientasi pada ekonomi tentu tidak sesuai dengan gaya hidup manusia lanjut usia. Untuk itulah menjadi sangat menarik bila ada satu atau dua kota di satu provinsi di Indonesia yang berani menawarkan diri sebagai ‘kota pensiun’ yang menawarkan kenyamanan bagi penghuni kotanya yang nanti mayoritas merupakan manusia lanjut usia.

Beberapa surat kabar terkemuka di luar negeri minimal satu kali dalam setahun selalu memberikan review terhadap beberapa kota yang dianggap sebagai kota layak huni. Salah satunya Huffington Post di tahun 2016 ini memunculkan 12 kota yang masuk dalam kategori layak huni atau cocok untuk dijadikan tempat pensiun. Sayangnya di Indonesia belum ada dari Kementerian/Lembaga atau penelitian dari media terkemuka yang mengetengahkan atau memberikan penilaian terhadap kota-kota di Indonesia yang dianggap sebagai layak huni bagi manusia lanjut usia.

Bila semua kota di Indonesia tidak berlomba-lomba menjadikan indikator ekonomi sebagai kunci kesuksesan sebuah pembangunan, rasanya bisa dikaji penetapan satu kota layak huni untuk tempat pensiun di semua provinsi. Rasanya sulit untuk menyelaraskan irama atau denyut nadi kota yang sibuk seperti ibukota-ibukota provinsi dengan keinginan dari manusia lanjut usia. Penulis mencoba mengambil sampel kota Magelang dan Ciamis yang rasanya sangat ramah bagi manusia lanjut usia. Pertanyaannya adalah mungkinkah kepala daerah yang kabupaten/kotanya dijadikan kota pensiun  mau menerimanya? Seharusnya banyak yang berminat karena di balik ketenangan kota pensiun tersimpan potensi ekonomi yang cukup menjanjikan. Diperlukan diskusi dan pembicaraan yang lebih dalam  terhadap isu kota pensiun ini.

 

 

 

Opini Terbaru