Wamen PUPR Diminta Presiden Wakili Papua, Wamenag Akan Tangani Masalah Radikalisme
Wakil Menteri PUPR John Wempi Witepo menyampaikan keterangan pers usai dilantik oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10) siang. (Foto: Rahmat/Humas)
Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) John Wempi Wetipo mengaku mendapat 3 (tiga) pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas penugasannya.
“Yang pertama ada beberapa infrastruktur yang sudah dibangun tapi belum tuntas dikerjakan karena kurang ada pengawasan. Jadi beliau minta penekanannya untuk lakukan pengawasan yang lebih baik sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan penjabaran visi dan misi itu untuk membangun infrastruktur di Indonesia itu bisa terlaksana dengan baik, apalagi di periode pertama yang belum tuntas dikerjakan bisa selesai, kemudian dilanjutkan dengan program yang baru diperiode yang kedua,” kata Wempi kepada wartawan usai pelantikan dirinya sebagai Wamen PUPR kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10) siang.>!–more–>
Yang kedua, lanjut Wempo, Presiden sampaikan kalau untuk memacu pertumbuhan pembangun di wilayah timur Indonesia, seperti di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, kemudian Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan seterusnya beliau meminta untuk bagaimana kita bisa membangun infrastruktur yang lebih baik, sehingga bisa dirasakan manfaat untuk masyarakat.
Kemudian yang ketiga, Presiden sampaikan bagaimana saya mewakili masyarakat Papua bisa memberikan warna tersendiri di Kementerian PUPR, bagaimana bergandengan tangan membangun Indonesia Raya ke depan dari sisi infrastruktur.
Tangani Radikalisme
Wakil Menteri Agama Zainud Tauchid menyampaikan keterangan pers usai dilantik oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10) siang. (Foto: Rahmat/Humas)
Sementara itu Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainud Tauchid Saadi mengatakan, salah satu amanat yang disampaikan oleh Presiden adalah terkait dengan penanganan masalah radikalisme.
“Saya kira ini sangat penting. Karena apa, ya kita ingin bahwa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang rukun, bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban, nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai keagamaan sehingga tindakan-tindakan, gerakan-gerakan yang di luar nilai-nilai yang selama ini kita pegang teguh saya kira itu harus menjadi kewaspadaan kita,” kata Zainud kepada wartawan usai pelantikan dirinya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10) siang.
Menurut Wamenag, harus diurai terlebih dahulu secara lebih komprehensif terkait persoalan radikalisme. Untuk itu, Kementerian Agama akan mencari akar persoalan sehingga bisa diberikan solusi yang sebaik-baiknya. Karena ini persoalannya sangat kompleks.
“Radikal tidak hanya bersumber dari paham keagamaan tapi radikal itu juga bisa bersumber dari persoalan-persoalan sosial, persoalan ekonomi, persoalan ketidakadilan dan sebagainya. Jadi saya kira Kementerian Agama akan serius dan untuk mencari solusi yang setepat-tepatnya,” ujar Zainud.
Menurut Wamenag, kalau kita mengacu kepada hasil-hasil penelitian, survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei memang radikalisme ini sudah masuk diberbagai sektor, baik itu di pendidikan, baik itu di maaf saya sebutkan di militer.
Bahkan secara terbuka, lanjut Wamenag, juga disampaikan oleh Ryamizard Ryacudu (mantan Menhan) bahwa di kalangan militerpun sudah terpapar terhadap masalah radikalisme itu. Sehingga tentunya ini harus bisa diurai dengan baik sehingga kita cari solusi yang tepat.
“Karena apa, ya tadi saya katakan radikalisme tidak hanya bersumber dari paham keagamaan bisa juga bersumber dari persoalan-persoalan ekonomi, masalah ketidakadilan, dan masalah-masalah yang lain,” pungkas Wamenag. (FID/RAH/ES)
