Wapres Dorong Zakat sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 Forum Zakat, di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Selasa (16/07/2024). (Foto: BPMI Setwapres)
Pemerintah dengan dukungan dari segenap elemen bangsa terus berupaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu negara yang maju, makmur, dan berkelanjutan. Menuju keberhasilan cita-cita ini, zakat dipercaya dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah air.
“Saya meyakini dengan adanya gerakan zakat yang masif, niscaya akan menghasilkan daya yang kuat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di masyarakat,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 Forum Zakat, di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Selasa (16/07/2024).
“Potensi zakat yang dapat mencapai Rp327 triliun harus dioptimalkan agar menjadi instrumen penting dalam pembangunan demi mewujudkan keadilan sosial di masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh, Wapres menguraikan, potensi tersebut setara dengan 76 persen anggaran perlindungan sosial pada APBN 2022. Untuk itu, langkah-langkah strategis dalam penguatan tata kelola zakat penting untuk terus didorong, mulai dari penguatan regulasi untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat hingga penyusunan peta jalan sebagai acuan dan arah kebijakan strategis pengelolaan zakat menuju Indonesia Emas 2045.
“Berbagai upaya ini juga krusial untuk membangun ekosistem zakat yang transparan, profesional, dan akuntabel sehingga kontribusi zakat semakin berdampak signifikan dalam pengentasan kemiskinan,” ungkap Wapres.
Senada dengan Wapres, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengungkapkan optimismenya bahwa di tengah berbagai tantangan yang ada, filantropi Islam ini akan tetap bisa memainkan peran strategisnya dalam pembangunan yang adil dan merata serta dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.
“Kita harus memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, kita dapat mengoptimalkan potensi zakat untuk mendukung program-program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial yang berdampak luas bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai informasi, Munas ke-10 Forum Zakat merupakan agenda rutin setiap tiga tahun untuk pemilihan ketua umum periode baru. Forum Zakat, sebagai asosiasi lembaga pengelola zakat, mengumpulkan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari seluruh Indonesia. Dengan semangat kolaborasi, Munas ke-10 Forum Zakat diharapkan akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi zakat sebagai sumber kekuatan ekonomi inklusif bagi bangsa Indonesia.
Hadir dalam acara ini, Plt. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Titi Eko Rahayu, Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Mokhamad Mahdum, Deputi Direktur Dana Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Urip Budiarto, jajaran pengurus Forum Zakat, para pimpinan lembaga zakat, dan segenap pemangku kepentingan di bidang dana sosial syariah. (BPMI Setwapres/ DNS)
