Wapres Minta Hasil Reformasi Birokrasi Disampaikan ke Publik
Wakil Presiden (Wapres) Boediono memita para pejabat terkait agar menyampaikan capaian dan langkah-langkah reformasi layanan dasar publik dan kemudahan berusaha (ease of doing business) yang diluncurkan pada bulan Oktober tahun lalu kepada masyarakat secara luas. Ia mengingatkan, publik perlu mengetahui secara utuh capaian apa saja yang sudah berhasil dicapai dalam reformasi birokrasi itu.
Dalam merumuskan langkah-langkah quick wins, yang diutamakan adalah pelayanan yang bisa dirasakan masyarakat. Dari segi makro tidak terlalu menonjol, tapi di tingkat mikro sangat dirasakan, kata Wapres saat memimpin rapat koordinasi reformasi birokrasi di kantor wakil presiden, Jakarta, Kamis (18/9).
Dalam konperensi pers yang diselenggarakan seusai rapat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan, Wapres Boediono dengan tekun terus mengikuti langkah-langkah tersebut melalui serangkaian rapat-rapat koordinasi dan monitoring yang cakupannya luas dan dengan proses yang detil. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa bangsa ini bisa berubah. Kita bisa berubah asal mau serius melakukannya, katanya.
Azwar menunjukka salah satu contoh keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu pendaftaran peserta didik baru secara online di 50 kabupaten/kota. Selain pendaftaran peserta didik baru itu, terdapat pula seleksi terbuka dengan metode assessment center untuk jabatan eselon I dan II dan penggunaan Computer Asisted Test (CAT) untuk seleksi masuk CPNS di 485 instansi.
Sementara Menteri Hukum dan HAM Amir Syarifuddin mengatakan, dari sekitar sepuluh langkah reformasi di sektor hukum satu di antaranya adalah pengesahan badan hukum dan pendaftaran hak-hak atas kekayaan intelektual yang bisa dilakukan secara online.
Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Hendarman Supandji menyampaikan, langkah reformasi birokrasi dari kantornya termasuk kemudahan proses peralihan hak dan kemudahan pengecekan sertifikat di 200 kantor dari 460 kantor. Langkah reformasi ini menuntut adanya penerapan sistem kendali yang di semua kantor.
Harapan kami 400 lebih kantor pertanahan di tanah air bisa menerapkan sistem yang sama, kata Kepala BPN.
Sedangkan Deputi Kepala BKPM bidang Perencanaan Tampa Hutapea menyampaikan berbagai capaian kemudahan usaha tidak dilakukan di BKPM namun koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait setahun ke belakang telah berhasil membuahkan banyak terobosan.
Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Koentoro Mangkusubroto, Wakil Menteri Keuangan Ani Ratnawati, Wakil Menteri PAN Eko Prasodjo, Kepala BPKP Mardiasmo, dan Kepala BPN Hendarman Supandji .
(SetwapresRI/ES)
