Wapres: Perlu Kolaborasi dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Wapres Ma’ruf Amin saat meninjau lokasi terdampak banjir di Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (13/02/2021). (Foto: BPMI SETWAPRES)
Bencana banjir yang melanda Kabupaten Subang dan beberapa wilayah di Jawa Barat sejak 7 Februari 2021 lalu telah menyebabkan korban jiwa dan materil yang tidak sedikit. Setidaknya tercatat lebih dari 38 ribu warga menderita mengungsi akibat banjir.
Untuk menangani bencana tersebut, pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam menentukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Tentu saja penanganan banjir tidak hanya dikerjakan oleh unsur pemerintah saja. (Ini) tidak bisa (dilakukan) sendirian. Maka, baik pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan swasta diharapkan ikut memberikan peranan dan kontribusinya yang secara kolaboratif menentukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat meninjau lokasi terdampak banjir di Kantor Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (13/02/2021).
Lebih jauh Wapres menyampaikan bahwa sejalan dengan komitmen global yang telah disepakati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penanganan pascabencana perlu menerapkan prinsip pembangunan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih berkelanjutan.
“Karena itu saya imbau, mari kita sama-sama upayakan proses penanganan kedaruratan yang bersifat mendesak, yang diikuti dengan pemulihan pascabencana jangka pendek dan jangka menengah. Untuk dapat dilakukan dengan pelibatan komponen bangsa, tak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, tetapi juga kontribusi aktif dari masyarakat, termasuk juga dunia usaha,” imbaunya.
Wapres berharap bencana ini tidak terulang kembali. Dengan kerja sama dari semua pihak, ia yakin nantinya tidak ada lagi yang menjadi korban.
Saat peninjauan, Wapres juga menyerahkan tiga jenis bantuan kepada para pengungsi dan Pemerintah Kabupaten Subang. Pertama, Wapres secara simbolis menyerahkan bantuan dari Presiden, yaitu 1.500 paket sembako, berupa beras, minyak, teh, gula, dan masker.
Kedua, Wapres secara simbolis menyerahkan bantuan berupa 200 paket alat kebersihan, yang merupakan dukungan dari Kementerian Sosial. Ketiga, Wapres menyerahkan bantuan berupa 10.000 alat rapid test, 300.000 masker, 5.000 sarung, dan 1.000 matras, dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sementara, pada titik peninjauan kedua, yaitu Kantor Desa Desa Karangligar, Jalan Pertamina 2, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Wapres menyerahkan bantuan berupa 600 paket makanan siap saji, 300 paket makanan anak, 300 lembar selimut, 300 lembar matras, 200 buah kasur, dan 50 paket keperluan anak.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengungkapkan, dua saluran air yang jebol disebabkan selain oleh curah hujan tinggi, juga disebabkan oleh kondisi saluran air di sekitar Kabupaten Subang yang tidak baik.
“Di Kabupaten Sumedang, saya pernah mendatangi sendiri, ternyata di dekat aliran sungainya ada penambangan liar. Saya pernah datangi dan tutup penambangan tersebut, namun hingga kini penambangan liar tersebut masih terjadi. Di Kabupaten Garut, terdapat alih fungsi hutan, yang walaupun berizin, setahun – dua tahun tidak apa-apa, bertahun-tahun kemudian menimbulkan masalah. Di Majalengka juga, aliran (sungai) diubah menjadi persawahan,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Subang Ruhimat melaporkan beragam tindakan jangka pendek untuk menanggulangi bencana dan tindakan jangka panjang untuk mencegah bencana banjir terulang kembali. Ia berharap, penanganan bencana ini juga dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Penanganan banjir pantura di Kabupaten Subang mohon dapat menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Karena banjir ini dapat menghambat pembangunan Pelabuhan Patimban, yang merupakan salah satu program strategis nasional,” terangnya.
Hal serupa juga disampaikan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. “Dua tahun lalu saya pernah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR), untuk dilakukan pembuatan bendungan di wilayah hulu dan normalisasi di hilir Sungai Cibeet dan Sungai Citarum,” ungkap Cellica.
Ia berharap, 17 kecamatan dan 34 desa di wilayahnya yang tahun ini mengalami banjir akibat meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, tidak kembali terendam pada waktu yang akan datang. (BPMI SETWAPRES/UN)
