Warga Kaltim Siap, Pemerintah Jamin Pemindahan Ibu Kota Tidak Mengganggu Hutan Konservasi
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoto didampingi Menteri ATR/Kepala BPN dan Gubernur Kaltim menjawab wartawan pada konperensi pers pemindahan ibu kota negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) siang. (Foto: BPMI)
Pemerintah memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur (Kaltim), tidak akan mengganggu hutan konservasi. Pemerintah bahkan memperbaikinya, termasuk hutan konservasi Bukit Soeharto.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, dari areal seluas 180 ribu hektar yang disediakan untuk ibu kota baru nanti, kawasan induknya mulai dengan 40 ribu dulu, kemudian suatu saat di masa depan bisa diperluas sampai 180 ribu hektar.
“180 ribu itu separuhnya nanti adalah ruang terbuka hijau termasuk hutan lindung,” kata Bambang menjawab pertanyaan wartawan usai Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers mengenai Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) siang.
Bambang menegaskan, hutan lindung tidak akan diganggu bahkan di tempat yang disebut tadi sebagian dari Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara ada hutan konservasi Bukit Soeharto.
“Justru kita akan perbaiki hutan konservasi itu yang sekarang, Pak Gubernur lebih tahu dari saya, ada yang memakainya tidak untuk keperluan hutan, termasuk perkebunan. Jadi, justru akan direhabilitasi yang namanya hutan konservasi Bukit Soeharto,” ujar Bambang seraya menambahkan, untuk hutan lindung yang ada di Kaltim tidak akan diganggu.
Warga Kaltim Siap
Sementara itu Gubernur Kaltim Isran Noor mengemukakan, bahwa pemerintah provinsi yang dipimpinnya beserta segenap warga Kaltim siap menerima pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.
“Kalau kami semua siap, masyarakat siap, pemerintah daerah siap, dan kita akan melakukan koordinasi dengan dua wali kota, Samarinda dan Balikpapan, kemudian Bupati Kutai Kartanegara dan Bupati Penajam Paser Utara. Itu kesiapan kita, tentu tidak ada pilihan lain kecuali harus siap,” tegas Isran.
Gubernur meyakini, dampak positif pemindahan ibu kota itu bukan hanya untuk kepentingan Kalimantan Timur, tapi juga untuk semua provinsi dan wilayah yang ada di Kalimantan, termasuk juga provinsi-provinsi yang ada di wilayah tengah dan timur.
“Kenapa? Karena ini berbatasan langsung dengan Sulawesi bagian barat, jadi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Ini adalah suplai dari pada bahan baku bangunan seperti batu yang kualitasnya yang sangat bagus,” ujar Isran.
Menurut Gubernur Kaltim, dampak positif pemindahan ibu kota negara itu akan banyak, bukan hanya persoalan-persoalan yang ada di Kalimantan Timur tapi juga di beberapa wilayah Indonesia tengah ke timur akan mendapatkan dampaknya karena jarak dari wilayah ini berada pada posisi di tengah-tengah negara. (DNA/AGG/ES)
