Waseskab Berharap KTT IORA Teguhkan Komitmen Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
Waseskab Ratih Nurdiati membuka FGD Penyiapan Posisi Pemerintah RI Sebagai Negara Poros Maritim Dunia Pada KTT IORA”, di Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (28/2) pagi. (Foto: JAY/Humas)
Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Ratih Nurdiati mengharapkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara di Kawasan Samudera India atau Indian Ocean RIM Association (IORA), pada 5-7 Maret mendatang, di Jakarta, akan semakin meneguhkan komitmen Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Hal ini seiring dengan komitmen dari Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang sangat tinggi komitmennya, karena bagi bangsa Indonesia samudera memiliki arti penting baik secara historis, ekonomi, maupun geopolitik, kata Ratih Nurdiati saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyiapan Posisi Pemerintah RI Sebagai Negara Poros Maritim Dunia Pada KTT IORA”, di Ruang Rapat Sekretariat Kabinet, Gedung III Lantai 2, Selasa (28/2) pagi.
Sebagaimana diketahui, Indian Ocean RIM Association, yang dikenal dengan IORA, sebagai pelopor dari organisasi regional di wilayah Samudera Hindia berdiri sejak tahun 1997, dengan mempertimbangkan bahwa Samudera Hindia berperan strategis, terutama bagi perekonomian dunia, dengan menghubungkan perdagangan internasional dari Asia ke Eropa dan sebaliknya.
Saat ini jumlah anggota IORA terdiri atas 21 negara, yaitu Australia, Bangladesh, Komoro, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Seychelles, Singapura, Somalia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Yaman.
Saling Menguntungkan
Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Ratih Nurdiati mengemukakan dasar dalam pengembangan kerja sama IORA adalah saling menguntungkan yang didasarkan pada pilar-pilar ekonomi, keamanan, keselamatan maritim, pendidikan, dan kebudayaan.
Indonesia sendiri sejak 2015 memegang keketuaan IORA sampai dengan 2017, dengan mengusung tema Strengthening Maritime Cooperation for a Peaceful, Stable, and Prosperous Indian Ocean.
Tentunya dengan tema tersebut kita juga mengharapkan bahwa terutama dalam KTT IORA mendatang akan semakin diteguhkan komitmen negara kita sebagai poros maritim dunia, ujar Ratih.
Kita ini sudah terlalu lama memunggungi laut, padahal jati diri kita adalah negara maritim, kata Ratih mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, lanjut Ratih, pemerintah kembali menegaskan narasi besar Indonesia sebagai poros maritim dunia yang memuat garis-garis besar landasan kebijakan kelautan Indonesia melalui strategi pertahanan dan penetapan garis delimitasi batas negara, serta pokok-pokok kebijakan pengembangan kelautan nasional.
Terkait dengan topik FGD hari ini, Waseskab mengingatkan, posisi Indonesia dalam penyelenggaraan KTT IORA bila dikaitkan dengan komitmen mewujudkan poros maritim dunia tentu sangat strategis. Ia menyebutkan beberapa poin yang dapat diangkat dalam diskusi ini, diantaranya:
- Mewujudkan sasaran bidang politik luar negeri dan mendukung program prioritas di bidang kemaritiman yang tertuang dalam RPJP dan RPJMNN 2015-2019
- Menyusun strategi peningkatan kerja sama untuk penguatan IORA di masa depan
- Menjadi media untuk mengangkat posisi pemerintah Indonesia dalam menyusun posisi pada KTT IORA tanggal 7 Maret 2017.
FGD hari ini menjadi penting untuk setidaknya, merangkum semua pemikiran yang berkembang dalam berbagai diskusi-diskusi sebelumnya, untuk memastikan bahwa tidak ada isu penting yang tertinggal. Selain itu, untuk menangkap pemikiran-pemikiran tambahan yang mungkin muncul sesuai dengan dinamika yang berkembang akhir-akhir ini, yang sekiranya penting untuk melengkapi pemikiran-pemikiran yang muncul, yang sudah kita rangkum sebelumnya, ujar Ratih.
FGD yang dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional Setkab Thanon Aria Dewangga itu, menghadirikan sejumlah narasumber, yaitu: Direktur Eksekutif CSIS Philips Jusario Vermonte, Direktur Kerja Sama Intra-Kawasan Asia, Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI Benyamin Carnadi, dan Arif Havas Oegroseno Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim.
Adapun peserta yang hadir berasal dari Sekretariat Kabinet, Kemenko Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan. (DNA/JAY/ES)
