Waseskab: Humas Pemerintah Tidak Hanya ‘Mengcounter’ Serangan, Tapi Menciptakan Kondisi

Wakil Seskab Bistok Simbolon (tengah) saat memberikan paparan pada Pertemuan Tematik Bakohumas, di Lemhanas, Jakarta, Rabu (2/9)

Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Bistok Simbolon mengemukakan, informasi mengenai kerja pemerintah yang besar  saat ini tidak cukup hanya diselesaikan oleh Juru Bicara Presiden, namun harus ada institusi yang capable, untuk bisa memperoleh informasi dan data tentang program-program pemerintah dari pusat sampai daerah.

Saat berbicara pada Pertemuan Tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas), di Gedung Lemhanas, Jakarta, Rabu (2/9) siang, Bistok menyampaikan bahwa Pemerintah beranggapan kementerian yang lebih tepat untuk ikut menyampaikan informasi kepada masyarakat. Atas dasar itulah, terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

“Dalam Inpres tersebut, memang ada disebut narasi tunggal yang diharapkan pemerintah terutama melalui hubungan masyarakat (Humas) di setiap instansi bisa menyampaikan kepada publik apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah,” kata Bistok.

Melalui Inpres No. 9 Tahun 2015 itu, tegas Bistok, Humas pemerintah diharapkan mempunyai agenda setting ke depan, sehingga tidak hanya meng-counter serangan-serangan, tetapi juga menciptakan suatu kondisi, tanpa bermaksud mematikan peran media massa.

Waseskab berharap, ke depannya Bakohumas seluruh Indonesia dapat menjadi wakil pemerintah terhadap publik untuk menyampaikan kinerja pemerintah, apa yang sudah dilakukan, dan apa yang belum dilakukan oleh pemerintah.

Pertemuan Tematik Bakohumas yang membahas “Efektivitas Peran Humas dalam Implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional” itu, diselenggarakan selama 3 (tiga) hari, tanggal 2-4 September 2015.

Acara tersebut diikuti oleh peserta yang merupakan humas pemerintah dari 416 instansi pusat dan daerah di seluruh Indonesia. Para peserta berdiskusi tentang bagaimana pandangan pemerintah soal pemberitaan media, serta bagaimana pandangan  pemerintah terhadap humas dalam melaksanakan fungsinya. (DND/AGG/ES)