Presiden Instruksikan Kepala Daerah Antisipasi Kekeringan dan Gelombang Panas untuk Jaga Pangan dan Inflasi

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 14 Juni 2024
Kategori: Berita
Dibaca: 297 Kali

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Memberikan Sambutan dan Membuka Rakornas Pengendalian Inflasi 2024 dan TPID Award di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/06/2024). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

 

Presiden mengingatkan untuk mewaspadai tantangan di masa depan berkaitan dengan isu iklim dan pangan. Presiden juga menyebutkan peringatan dari Sekretaris Jenderal PBB António Guterres bahwa dunia menghadapi ‘neraka iklim’.

“Kita harus tetap harus waspada, hati-hati tidak boleh lengah, tantangan ke depan tidak mudah. Saya kira Bapak-Ibu semuanya sudah mendengar warning dari Sekjen PBB bahwa dunia menuju pada neraka iklim. Ngeri. Neraka iklim. Suhu akan mencapai rekor tertinggi lima tahun ke depan, hati-hati,” kata Presiden dihadapan gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/06/2024) pagi

Presiden mengatakan, dalam satu tahun terakhir, Indonesia telah mengalami gelombang panas. Bahkan, imbuhnya, suhu panas di India mencapai 50 derajat Celcius dan di Myanmar mencapai 45,8 derajat Celcius.

Jika situasi ini dibiarkan, imbuhnya, menurut FAO [Food and Agriculture Organization] pada tahun 2050 dunia akan mengalami kekeringan yang berdampak pada kekurangan pangan. Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya mengantisipasi kekeringan dan gelombang panas yang dapat berimbas pada produksi pangan dan inflasi.

“Artinya apa? Jangan main-main urusan kekeringan. Jangan main-main urusan gelombang panas. Larinya nanti bisa ke inflasi. Begitu stok tidak ada, produksi berkurang. Produksi berkurang stok tidak ada, artinya harga pasti akan naik. Otomatis itu. Hukum pasar memang seperti itu.” kata Presiden.

Untuk mengantisipasi rentetan masalah tersebut, Presiden telah menginstruksikan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan TNI untuk memasang pompa-pompa air. Setidaknya, imbuhnya, sekitar 20 ribu pompa dipasang di daerah-daerah produksi pangan, utamanya daerah penghasil beras.

“Saya cek kemarin di Jawa Tengah sudah masuk pompanya 1.400, tapi akan tambah lagi, terutama daerah-daerah produksi. Akan saya cek di lapangan, sehingga betul-betul saat kering karena El Nino nanti di beberapa wilayah mungkin di bulan Juli sudah mulai, mungkin yang masuk ke Agustus, September, Oktober kita siap, sehingga produksi tidak turun. Itu golnya kenapa dipasang pompa.” imbuhnya.

Selain pemasangan pompa, pemerintah dalam 10 tahun memiliki target membangun 61 waduk dan bendungan. Hingga saat ini, sudah 43 waduk dan bendungan yang diresmikan. Namun, sambungnya, pembangunan waduk dan bendungan diperlukan sistem irigasi yang baik, termasuk saluran primer, sekunder, dan tersier agar air sampai ke sawah sehingga meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan.

Presiden juga menekankan pentingnya penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi pada sektor pertanian dan perkebunan.

“Sekarang adalah eranya teknologi, eranya smart system. Utamanya yang di kabupaten kita harus bisa meng-upgrade sistem perekonomian kita menjadi smart agriculture, terutama untuk unggulan-unggulan yang ada di daerah kita masing-masing.” ujar Presiden.

Presiden juga mengajak untuk mengundang investasi dalam membangun industri pengolahan agar nilai tambah dari setiap produksi pertanian dan perkebunan meningkat.

“Bangun juga sistem distribusi yang terintegrasi. Ini sudah dilakukan sekarang oleh RRT. Sehingga betul-betul sistem distribusinya betul-betul terintegrasi betul. Saya kira kalau koordinasi pusat dan daerah bisa berjalan, apa yang tadi saya sampaikan akan bisa kita lakukan,” pungkasnya. (FID/ABD)

Berita Terbaru