Presiden Prabowo Sampaikan Sepuluh Langkah Besar Transformasi Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sepuluh langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dalam transformasi Indonesia. Langkah-langkah tersebut mencakup penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, kedaulatan komoditas, optimalisasi aset negara, kemandirian energi, penguatan pusat keuangan, pembangunan proyek strategis jangka panjang, elektrifikasi mobilitas rakyat, hingga kebijakan kewarganegaraan bagi talenta istimewa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di Majelis yang terhormat ini untuk menyampaikan setidaknya sepuluh langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Perkuat layanan dasar dan kualitas SDM

Langkah pertama, pemerintah akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Mulai 2027, sebanyak 10.000 Puskesmas di 7.285 kecamatan akan direnovasi dengan anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar untuk setiap Puskesmas. Pemerintah juga akan merenovasi atau membangun 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).

Program renovasi Puskesmas dan Labkesmas tersebut ditargetkan selesai paling lambat pada 2030. Presiden menegaskan bahwa Puskesmas merupakan benteng pertama dalam menjaga kesehatan bangsa sekaligus pintu pertama negara ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup,” kata Presiden.

Langkah kedua, Pemerintah akan membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) agar setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai.

RSUD tersebut akan diperkuat terutama untuk menangani penyakit penyebab kematian tertinggi, yaitu kanker, jantung, stroke, dan ginjal, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Sebelumnya, Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari jumlah tersebut, 20 RSUD telah beroperasi.

“Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar,” tegas Presiden.

Langkah ketiga, Pemerintah akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat pada 2029. Presiden menyebut kebijakan tersebut sebagai program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia.

Selain perbaikan fisik sekolah, seluruh ruang kelas juga akan dilengkapi dengan layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Di akhir Desember 2026, seluruh sekolah akan menerima tambahan tiga IFP setelah sebelumnya menerima satu IFP.

“Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak Indonesia belajar di sekolah yang aman dan bermartabat,” ujar Presiden.

Perkuat kedaulatan ekonomi dan energi

Langkah keempat, Pemerintah akan segera mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 Januari 2027. Ketentuan penyelenggaraan bursa tersebut ditargetkan dibahas bersama DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026.

Melalui bursa tersebut, Pemerintah akan membangun Indonesia Reference Price untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kebijakan ini diarahkan untuk membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya oleh dunia.

“Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia,” tegas Presiden.

Langkah kelima, Pemerintah akan mempercepat optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain melakukan restrukturisasi terhadap BUMN yang tidak produktif, Pemerintah akan mempermudah kerja sama pemanfaatan aset BUMN yang belum optimal dengan pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel, dengan tetap menjaga kepemilikan strategis negara.

Langkah keenam, pemerintah akan mempercepat pembangunan 100 gigawatt energi surya. Pada tahun ini, Pemerintah menargetkan pembangunan 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya sekaligus menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.

Dengan PLTS, Pemerintah juga mendorong kemandirian energi hingga tingkat desa. Presiden menyampaikan, dengan PLTS 100 Giga Watt, negara diperkirakan dapat menghemat setidaknya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik.

“Matahari Indonesia tidak boleh terbuang. Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa harus kita manfaatkan untuk kemakmuran rakyat,” kata Presiden.

Langkah ketujuh, Pemerintah telah menentukan lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Jakarta dan Bali. PFII akan menjadi pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia.

“Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia,” ujar Presiden.

Bangun industri dan talenta masa depan

Langkah kedelapan, Presiden memperkenalkan Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen untuk menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi bangsa, tetapi belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek.

Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan diarahkan untuk membiayai sejumlah proyek strategis, termasuk mobil nasional, motor nasional, serta Giant Sea Wall di pantai utara Jawa.

Presiden menyampaikan, pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa ditujukan sebagai sabuk perlindungan bagi jutaan warga, sekaligus infrastruktur air, jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa.

Langkah kesembilan, pemerintah akan mempercepat elektrifikasi mobilitas rakyat. Pemerintah akan memberikan insentif untuk satu juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri.

Kebijakan tersebut memiliki tiga tujuan, yaitu menurunkan biaya kendaraan bagi rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, dan layanan purnajualnya.

“Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah tiga kemenangan sekaligus: penghematan bagi keluarga, pengurangan impor energi, dan pekerjaan bagi anak bangsa,” ujar Presiden.

Langkah kesepuluh, pemerintah akan mengajukan perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi warga negara Indonesia yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberikan sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional.

Kebijakan tersebut akan dirancang secara selektif dan terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara.

Presiden menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut memiliki satu tujuan, yaitu mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia.

“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian, dan nyata dalam kehidupan rakyat,” tegas Presiden. (AIT)