Yakin Mampu Bersaing, Presiden Jokowi: Sampaikan Kepada Rakyat Kita Harus Siap Hadapi MEA
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kepala daerah agar mereka menyampaikan kepada rakyat, bahwa akhir tahun ini telah telah dibuka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana semua negara-negara ASEAN akan saling terhubung satu sama lain.
Sebetulnya semua kepala negara/pemerintahan juga tidak bisa mengira-ngira akan terjadi apa. Akan terjadi kontraksi apa, goncangan apa, atau akan terjadi perbaikan apa, kata Jokowi saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Otonomi Daerah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4) sore.
Di negara-negara yang menjadi anggota ASEAN, lanjut Presiden Jokowi, semua juga masih menduga-duga, apakah terjadi arus migrasi dari Indonesia ke Malaysia atau Singapura secara besar-besaran. Atau terjadi arus investasi dari Indonesia, misalnya ke Brunei atau Thailand, Myanmar, Laos, atau Vietnam.
Kita juga belum bisa menduga-duga itu. Karena memang sekarang modal arus uang mudah sekali berpindah-pindah. Apalagi dengan dibukanya MEA, semuanya masih menduga-duga, ujar Jokowi
Menurut Presiden Jokowi, ia telah berbicara dengan sejumlah pengusaha, yang umumnya ada yang takut, kita nanti kalah bersaing dengan Singapura, Malaysia, atau Thailand. Namun, saat berbicara dengan kepala negara/pemerintahan di negara-negara ASEAN, menurut Presiden Jokowi, mereka juga takut, jangan-jangan nanti dikuasai Indonesia yang GDP (Gross Domestic Product)-nya sudah, penduduk juga 40 persen lebih dari yang ada di Asia.
Artinya, semuanya memang pada posisi khawatir, tidak tahu apa yang akan terjadi, papar Jokowi.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah, pimpinan daerah, agar masalah MEA ini terus disampaikan kepada masyarakat. Kita harus siap. Tapi kalau melihat kondisi yang ada, saya masih meyakini kita masih mampu berkompetisi, bersaing dengan negara-negara di ASEAN ini. Saya masih meyakini, tegasnya.
Namun demikian, Presiden mengakui harus banyak perbaikan-perbaikan, baik di pusat maupun di daerah. Pelayanan publiknya, pelayanan perizinannya, praktek tata kelola yang belum baik harus diperbaiki. Kemudian ketimpangan-ketimpangan pembangunan kota dan desa sebelah barat, tengah dan timur, semuanya memang harus dikejar.
Presiden Jokowi menekankan, bahwa otonomi daerah juga harus menjadi bagian untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dan konektivitas antar kota, propinsi, dan pulau sangat diperlukan.Oleh sebab itu, kata Jokowi, pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, perdagangan ini harus terus digenjot habis-habisan sehingga daya saing kita dengan negara-negara yan lain bisa ditingkatkan.
Pemerintah Pusat sendiri, lanjut Jokowi, pada minggu-minggu ini akan mulai lagi pembangunan infrastruktur. Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak kira-kira 88 juta akan mulai dibagi, Kartu Indonesia Pintar (KIP) 22 juta akan terus dibagi ke semua daerah.
Kemudian juga jalan tol Trans Sumatera, kata Presiden Jokowi, mungkin hari Kamis akan di-groundbreaking dari Lampung menuju ke atas nanti sampai di Aceh, dan diharapkan itu juga menjadi sebuah jembatan untuk konektifitas antar provinsi, antar kota kabupaten yang ada di Pulau Sumatera.
Nanti juga di pulau-pulau besar yang lainnya juga akan segera dimulai, tambah Presiden Jokowi seraya menyebutkan, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Solo, Ngawi, Kertosono yang sudah berhenti karena masalah kontraktor yang tidak memiliki kapasitas dana juga langsung diambil alih.
Kemudian, diharapkan juga tahun ini juga akan mulai pembangunan kereta api cepat. Tapi nggak usah saya sebutkan jalurnya yang mana,akan segera kita mulai karena juga ini masalah konektifitas, high speed train itu diperlukan, kata Jokowi.
Presiden Jokowi optimistis bahwa perubahan sudah dan sedang berlangsung di daerah. Ia menyebutkan, semakin banyak daerah yang melakukan inovasi dan terobosan dalam membangun daerah, akan semakin memperkuat perekekonomian kita dan akhirnya akan memberikan kesejahteraan kepada daerah.
Acara Peringatan Hari Otonomi Daerah itu selain dihadiri oleh para Gubernur, Bupati dan Walikota, juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. (Humas Setkab/ES)