Yakin Tidak ‘Overlapping’, Menlu Akan Koordinasikan Para Menteri Penghubung

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengemukakan, penunjukan 12 menteri yang mendapat tambahan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi penghubung antar negara adalah dimaksudkan untuk meyakinkan implementasi investasi yang datang dari luar.

Menurut Menlu, banyak investasi dari luar, yang pada akhirnya sulit untuk diimplementasikan karena adanya masalah yang ada di kita. Sehingga Presiden meminta, ada satu menteri yang benar-benar menggaransi, bahwa investasi tersebut bisa benar-benar jalan.

“Ini masalah realisasi investasi. Jadi tidak akan ada overlapping.  Justru ini kita membentuk satu tim yang kuat  untuk melakukan kerjasama yang intensif dengan negara lain khusus di bidang investasi,” jelas Menlu, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/11) sore.

Penjelasan itu disampaikan Menlu Retno Marsudi menanggapi pemberian tugas tambahan kepada 12 menteri Kabinet Kerja untuk menjadi penghubung antar negara terkait masalah investasi, perizinan, dan tindak lanjut dari kerjasama dengan Indonesia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya ke-12 menteri dimaksud adalah:

1. Menteri ESDM Sudirman Said bertanggung jawab untuk Timur Tengah;

2. Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil untuk Jepang;

3. Menteri BUMN Rini Soemarno untuk RRT;

4. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk Rusia.

5. Menteri Perdagangan Thomas Lembong untuk Eropa dan Australia;

6. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk India;

7. Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan untuk Singapura;

8. Menko Maritim Rizal Ramli untuk Malaysia;

9. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf untuk Korea Selatan;

10. Kepala BKPM Franky Sibarani untuk Taiwan dan Hongkong;

11. Menkominfo Rudiantara untuk AS dan Amerika Selatan; dan

12. Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk Thailand dan Vietnam dan negara Asia lainnya di luar Singapura dan Malaysia.

Dibawah Menlu

Menjawab wartawan, Menlu Retno Marsudi menjelaskan, bahwa koordinasi ke-12 menteri penghubung itu ada di bawah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

“Iya. Kan ada BKPM dan sebagaianya , Menlu mengkoordinir. Kuncinya adalah koordinasi, tidak akan ada overlapping,” kata Retno seraya menambahkan, Presiden selalu mengatakan bahwa investasi realisasinya harus cepat. Ruhnya adalah untuk depotal making dan meyakinkan bahwa implementasi dari investasi itu dapat dijalankan.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/11) malam menyebutkan, tugas dari para Menteri yang  ditunjuk adalah berperan menjadi focal point penyelesaian masalah yang muncul dalam implementasi kerjasama investasi tersebut.

Namun demikian, lanjut Seskab, dalam menjalankan tugas tambahan tersebut, menteri-menteri tersebut tetap berada dibawah koordinasi Menteri Luar negeri (Menlu).

“Menteri Luar Negeri tetap memegang tanggung jawab penuh dalam menjalankan diplomasi ekonomi, menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dan bertanggung jawab untuk menjalin hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat,” terang Seskab.

Ditegaskan Seskab, bahwa Menteri Luar Negeri juga  tetap memegang peranan kunci dalam proses negosisasi untuk dicapai kesepakatan kerjasama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan negara-negara lain. (DID/AGG/ES)