web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 3 September 2015
  • 27709 Views

Diundang Makan Siang Ke Istana, Pedagang Ini Hadiahi Presiden Jokowi Burung Kenari

Presiden Jokowi mengangkat burung kenari hadiah yang diberikan pedagang tradisional yang telah diundangnya makan siang, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/9) siang

Presiden Jokowi mengangkat burung kenari hadiah yang diberikan pedagang tradisional yang telah diundangnya makan siang, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/9) siang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak makan siang dan berdialog dengan para pedagang dari 19 pasar tradisional di DKI Jakarta di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/9) siang.

Dialog diawali dengan makan siang bersama. Kepala Staf Presiden Teten Masduki, yang memandu pertemuan ini, mempersilahkan para pedagang untuk mencicipi masakan istana.

Para pedagang pun menuju meja dan memilih menu kesukaan mereka antara lain empal gentong, soto, siaomay, gado-gado, oseng-oseng. Mereka kemudian kembali menuju meja bundar dan menyantap makan siang bersama Presiden Jokowi.

  • 3 September 2015
  • 26626 Views

Presiden Jokowi Umumkan 7 Nama Calon Anggota Komisi Yudisial 2015-2020

Presiden Jokowi didampingi anggota Pansel mengumumkan 7 nama calon anggota KY 2015-2020, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/9)

Presiden Jokowi didampingi anggota Pansel mengumumkan 7 nama calon anggota KY 2015-2020, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/9)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan 7 (tujuh) nama calon anggota Komisi Yudisial (KY) untuk masa jabatan 2015-2020, yang telah berhasil dijaring oleh Panitia Seleksi (Pansel) KY sejak empat bulan terakhir. Pengumuman dilakukan setelah Presiden Jokowi menerima Pansel KY yang dipimpin oleh ketuanya Harkristuti Harkrisnowo, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/9).

Ketujuh nama calon anggota KY itu adalah: 1. Joko Sasmito mewakili unsur mantan hakim; 2.    Maradaman Harahap mewakili unsur mantan hakim; 3. Farid Wajdi mewakili unsur praktisi hukum; 4. Sumartoyo mewakili unsur praktisi hukum; 5. Wiwiek Awiati mewakili unsur akademisi hukum; 6. Harjono mewakili unsur akademisi hukum; dan 7. Sukma Violetta mewakili unsur anggota masyarakat.

  • 3 September 2015
  • 22299 Views

Lepas Satelit LAPAN-A2, Presiden Jokowi: Penelitian Konkret Seperti Ini Yang Dibutuhkan

Presiden Jokowi meninjau hasil penelitian LAPAN seusai meluncurkan Satelit Ekuatorial LAPAN-2, di Pusat Teknologi Satelit LAPAN, Bogor, Jabar, Kamis (3/9) pagi

Presiden Jokowi meninjau hasil penelitian LAPAN seusai meluncurkan Satelit Ekuatorial LAPAN-2, di Pusat Teknologi Satelit LAPAN, Bogor, Jabar, Kamis (3/9) pagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas satelit ekuatorial pertama di Indonesia, LAPAN-A2, Kamis (3/9) pagi, di Pusat Teknologi Satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Jl. Cagak Satelit KM 4, Rancabungur, Bogor, Jawa Barat. Satelit tersebut digunakan untuk pemantauan kemaritiman Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh LAPAN. “Penelitian yang konkret seperti inilah yang dibutuhkan,” tegas Presiden Jokowi.

Sebelumnya Kepala LAPAN Thomas Djamaludin dalam laporannya mengatakan,  bahwa satelit LAPAN A2 merupakan pengembangan dari LAPAN A1/LAPAN-TUBSAT hasil kerja sama TU Berlin, Jerman.

  • 3 September 2015
  • 25364 Views

Badan Usaha Pelabuhan Kini Bisa Langsung Dapat Konsesi Pelayanan Jasa Kapal Dan Penumpang

Sunda KelapaDalam rangka mempercepat penyediaan infrastruktur kepelabuhanan melalui peningkatan investasi di bidang kepelabuhanan guna mendorong pembangunan nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 19 Agustus 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.

Perubahan dilakukan menyangkut masalah pemberian konsensi kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, yang termuat dalam Pasal 74 PP Nomor 61 Tahun 2009.

  • 2 September 2015
  • 23180 Views

Waseskab: Humas Pemerintah Tidak Hanya ‘Mengcounter’ Serangan, Tapi Menciptakan Kondisi

Wakil Seskab Bistok Simbolon (tengah) saat memberikan paparan pada Pertemuan Tematik Bakohumas, di Lemhanas, Jakarta, Rabu (2/9)

Wakil Seskab Bistok Simbolon (tengah) saat memberikan paparan pada Pertemuan Tematik Bakohumas, di Lemhanas, Jakarta, Rabu (2/9)

Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Bistok Simbolon mengemukakan, informasi mengenai kerja pemerintah yang besar  saat ini tidak cukup hanya diselesaikan oleh Juru Bicara Presiden, namun harus ada institusi yang capable, untuk bisa memperoleh informasi dan data tentang program-program pemerintah dari pusat sampai daerah.

Saat berbicara pada Pertemuan Tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas), di Gedung Lemhanas, Jakarta, Rabu (2/9) siang, Bistok menyampaikan bahwa Pemerintah beranggapan kementerian yang lebih tepat untuk ikut menyampaikan informasi kepada masyarakat. Atas dasar itulah, terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

  • 2 September 2015
  • 23630 Views

Presiden Jokowi Minta Lembaga Penyiaran Tidak Hanya Kejar ‘Rating’ Dan Tonjolkan Sensasi

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada pembukaan Rapim KPI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9)

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada pembukaan Rapim KPI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta lembaga penyiaran untuk tidak hanya mengejar rating, dengan menonjolkan sensasi. Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memusatkan perhatian pada pengawasan program siaran sehingga lembaga penyiaran tidak menyimpang dari regulasi dan aturan yang ada.

“Apabila kita hanya mengejar rating saja, masyarakat akan mudah terjebak pada sensasi,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)  di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9) siang.

  • 2 September 2015
  • 23172 Views

Dorong Penyerapan Anggaran, Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Pemberian Sanksi Bagi Daerah

Mendagri Tjahjo Kumolo

Mendagri Tjahjo Kumolo

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Sekretaris Kabinet (Seskab), dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) akan segera menyusun aturan memberikan sanksi bagi daerah, apa itu provinsi, kota, kabupaten yang penyerapan untuk tahun anggaran 2015 ini rendah sekali. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan stimulus terhadap daerah yang penyerapan anggarannya bisa maksimal.

“Saya kira ini yang harus dilakukan, memperketat ijin Kepala Daerah untuk meninggalkan daerahnya. Kalau sakit, apa boleh buat. Presiden ke daerah, kepala daerahnya tidak ada tanpa ijin yang jelas, saya kira juga sesuatu hal yang harus ada sanksi,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan seusai menghadiri sidang kabinet paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9) siang.

  • 2 September 2015
  • 23129 Views

Kejar ‘Dwelling Time’ 3-4 Hari, Rizal Ramli Akan Pangkas Perijinan Dan Sikat Mafia Pelabuhan

Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyampaikan langkah-langkah pemangkasan waktu 'dwelling time', di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9)

Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyampaikan langkah-langkah pemangkasan waktu ‘dwelling time’, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9)

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menegaskan tekadnya, untuk mewujudkan target memangkas masa bongkar muat (dwelling time) dari 7-8 hari menjadi 3-4 hari. Untuk itu, Rizal Ramli bertekad menyederhenakan proses perijinan yang saat ini jumlahnya mencapai 124, dan akan menyikat habis mafia-mafia pelabuhan.

Rizal menjelaskan, ada 124 ijin dari 20 Kementerian dan Lembaga, nggak masuk akal. Dari Kemenperin sendiri ada hampir 44 peraturan dan perijinan, Perdagangan juga sama banyaknya, Pertanian, dll.

  • 2 September 2015
  • 23664 Views

Rapat Marathon, Pemerintah Akan Bahas 154 Perundangan Yang Jadi ‘Barrier’

Sekretaris Kabinet Pramono Anung berbincang dengan Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9)

Sekretaris Kabinet Pramono Anung berbincang dengan Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 3 (tiga) hari berturut-turut mulai Kamis (3/9) besok, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, akan memimpin rapat marathon termasuk di antaranya membahas ditemukannya 154 peraturan perundang-undangan yang dianggap menjadi barrier dalam menggerakaan roda perekonomian nasional, dan juga berbagai hal termasuk di dalamnya adalah persoalan serapan  daerah yang masih sangat rendah.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, Presiden Jokowi telah meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menerapkan sistem reward and punishment kepada daerah yang serapannya masih sangat rendah.

  • 2 September 2015
  • 20445 Views

Meski Kondisi Ekonomi Lebih Baik, Presiden Jokowi Ingatkan Perlunya Deregulasi Besar-besaran

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9)

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9)

Meskipun kondisi ekonomi kita saat ini kalau dibandingkan dengan tahun 1998 maupun 2008 jauh lebih baik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran pemerintahan harus hati-hati, dan waspada.

“Apapun seperti yang saya sampaikan pada rapat kabinet yang lalu, diperlukan deregulasi besar-besaran dan pembuatan regulasi yang baru yang betul-betul memberikan iklim yang baik pada ekonomi kita dalam waktu yang secepat-cepatnya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9).