web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 3 November 2015
  • 23164 Views

Presiden Jokowi Inginkan WNI Peroleh Fasilitas Bebas Visa Masuk Ke Finlandia

Presiden Jokowi dan Presiden Finlandia Sauli Vainamo Niinisto menyampaikan keterangan pers, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11)

Presiden Jokowi dan Presiden Finlandia Sauli Vainamo Niinisto menyampaikan keterangan pers, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11) sore

Selain masalah-masalah ekonomi yang menyangkut perdagangan, investasi dan energi terbarukan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Finlandia Sauli Vainamo Niinisto yang tiba di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11), bersama Ibu Negara Jenni Hauk, juga membicarakan masalah hubungan internasional, khususnya menyangkut konteks Uni Eropa, dan masalah penyelesaian sengketan di sebagian wilayah dunia.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, pada bidang ekonomi ada tiga bagian yang dibahas, yaitu pertama upaya peningkatan perdagangan dan investasi. Menurut Menlu, kedua presiden sepakat untuk meningkatkan perdagangan bilateral sampai seniali 1 miliar dollar AS pada tahun 2016, atau naik dibanding  nilai perdagangan sampai tahun 2014 hampir 800 juta dollar AS.

  • 3 November 2015
  • 17977 Views

Terima Presiden Sauli Niinisto, Presiden Jokowi: RI – Finlandia Kerjasama Promosi Perdamaian Dunia

Presiden Jokowi menunjukkan sesuai kepada Presiden Finlandia Sauli Vainamo Niinisto, yang mengunjunginya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11) sore

Presiden Jokowi menunjukkan sesuai kepada Presiden Finlandia Sauli Vainamo Niinisto, yang mengunjunginya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11) sore

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Presiden Finlandia Sauli Vainamo Niinisto dan Ibu Negara Jenni Hauki, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11) sore. Presiden Jokowi menyambut kunjungan  Presiden Finlndia itu dengan upacara penyambutan kenegaraaan, dan mengumandangkan lagu kebangsaan kedua negara.

Seusai mengikuti upacara penyambutan, Presiden Jokowi mengajak tamunya Presiden Finlandia Sauli Vainamo Niinisto  untuk berbincang di teras belakang Istana Merdeka. Selanjutnya kedua petinggi negara melakukan pertemuan di ruang tengah Istana Merdeka untuk membahas kerjasama bilateral.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengharapkan kerjasama RI dengan Finlandia yang telah berlangsung selama 61 tahun bisa semakin baik dengan adanya pertemuan ini.

  • 3 November 2015
  • 21448 Views

Terima Pokja UGM, Presiden Jokowi Minta Pemetaan Detil Lahan Gambut Di Tanah Air

Presiden Jokowi didampingi sejumlah Menteri menerima Tim Pokja Karhutla dan Gambut, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11(

Presiden Jokowi didampingi sejumlah Menteri menerima Tim Pokja Karhutla dan Gambut, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/11)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memandang serius masalah pengolahan lahan gambut ke depan. Untuk itu, Presiden meminta dilakukannya segera dilakukan pemetaan detil seluruh kawasan gambut di Indonesia, bukan kedalamannya tapi topografinya. Sehingga gerakan penyekatan kanal dan perbaikan restorasi air itu akan segera dilakukan dalam waktu beberapa bulan ke depan.

Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat menerima Kelompok Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan dan Gambut (Pokja Karhutla dan Gambut) Universitas Gadjah Mada, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11) siang. Dalam kesempatan ini Pokja Karhutla dan Gambut UGM melaporkan hasil kajian yang dilakukan sejak tahun 1974 lalu.

  • 3 November 2015
  • 20432 Views

Jumlah Perkara Menurun, Jimly Optimistis Pilkada Serentak 2015 Akan Sukses

Ketua DKPP Jimly Asshidiqi didampingi Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan keterangan pers, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/11)

Ketua DKPP Jimly Asshidiqi didampingi Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan keterangan pers, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/11)

Meskipun dianggap masih kurang semarak oleh beberapa kalangan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqi meyakini penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang akan menuai sukses. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah perkara yang diadukan terkait tahapan pelaksanaan Pilkada serentak itu.

Menurut Jimly, pada tahun 2014 lalu, jumlah pengaduan yang diterima DKPP mencapai 879 kasus ketidakpuasaan terhadap kinerja penyelenggara Pemilu. Dari jumlah tersebut, yang disidangkan karena dianggap memenuhi syarat sebanyak 333 perkara. Sementara saat ini, hingga bulan November ini atau tinggal 1 bulan pemungutan suara, jumlah pengaduan yang diterima hanya sebanyak 289 pengaduan. Itu pun yang resmi disidangkan hanya tercatat 75 perkara.

  • 3 November 2015
  • 18349 Views

Semarakkan Pilkada Serentak, KPU Gagas Acara ‘Election Visit’

Ketua KPU Husni Kamil Manik didampingi pimpinan Bawaslu dan DKPP menyampaikan keterangan pers, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/11)

Ketua KPU Husni Kamil Manik didampingi pimpinan Bawaslu dan DKPP menyampaikan keterangan pers, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/11)

Guna menyambut puncak pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menyelenggarakan kegiatan internasional yang melibatkan pemantau-pemantau internasional, baik KPU atau penyelenggara pemilu negara sahabat, kantor perwakilan negara sahabat yang ada di Jakarta, serta lembaga-lembaga nasional yang punya perhatian terhadap Pemilu.

“Kami mengemas suatu kegiatan election visit untuk Pilkada,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik kepada wartawan seusai bersama pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/11) pagi.

  • 3 November 2015
  • 38700 Views

Inilah Ketentuan Tentang Upah Minimum Dalam PP Nomor 78 Tahun 2015

pekerja di pabrikPeraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan juga mengatur agak rinci mengenai masalah upah minimum. Menurut PP ini, Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman.

“Upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas: a. Upah tanpa tunjangan; atau b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap,” bunyi Pasal 41 ayat (2) PP tersebut.

PP ini menegaskan, bahwa Upah minimum sebagaimana dimaksud hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.

  • 3 November 2015
  • 144052 Views

Inilah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

KerjaDengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dalam PP itu disebutkan, bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh. Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.

  • 3 November 2015
  • 20762 Views

Lapor Persiapan Pilkada Serentak, KPU, Bawaslu, Dan DKPP Hadap Presiden Jokowi

Presiden Jokowi menerima pimpinan KPU, Bawaslu, dan DKPP, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11)

Presiden Jokowi menerima pimpinan KPU, Bawaslu, dan DKPP, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/11)

Seluruh pimpinan jajaran penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/11).

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, kedatangan unsur penyelenggara Pemilu itu dimaksudkan untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.

“Sekarang ini sedang berlangsung proses tahapan kampanye,” kata Husni.

  • 3 November 2015
  • 19231 Views

Meski Sudah Capai 70%, Presiden Jokowi Terus Dorong Serapan Anggaran Lebih Maksimal Lagi

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11) sore

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11) sore

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sesuai laporan yang diterimanya dari Menteri Keuangan, Senin (2/11) pagi, penyerapan anggaran tahun 2015 sudah mencapai 70%. Namun demikian, karena masih tersisa dua bulan lagi, November dan Desember, Presiden mendesak jajaran pemerintah untuk lebih maksimal lagi dalam penyerapan anggaran.

“Masih sisa waktu November dan Desember. Saya harapkan saudara-saudara konsentrasi untuk melihat secara detail yang bisa secepatnya segera dilakukan untuk yang berkaitan dengan serapan anggaran ini,” pinta Presiden Jokowi saat memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11) sore.

  • 2 November 2015
  • 25903 Views

Presiden Jokowi Minta Para Menteri Tidak Berpolemik Soal Perpres, Keppres, Inpres

Seskab Pramono Anung didampingi Mendagri dan Menkeu menyampai keterangan pers seusai sidang kabinet paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11) sore

Seskab Pramono Anung didampingi Mendagri dan Menkeu menyampaikan keterangan pers seusai sidang kabinet paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11) sore

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta para menteri atau pejabat setingkat menteri dan para pejabat pemerintahan untuk tidak membuat polemik terkait beberapa Peraturan Presiden (Perpres) yang telah dikeluarkannya.

“Beliau (Presiden, red) menegaskan semua yang telah diputuskan oleh beliau tersebut tidak boleh dipolemikkan,“ kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan seusai sidang kabinet paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11) sore.

Seskab menegaskan, bahwa Keputusan  Presiden bagi para pembantu Presiden, para Menteri, pejabat setingkat, bawahan Menteri, bawahan pejabat setingkat Menteri adalah menjalankan apa yang telah diputuskan oleh Presiden.