web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 6 May 2015
  • 32899 Views

Di Depan Tokoh KIH Dan KMP, Presiden Jokowi Ajak Pimpinan Parpol Bersatu Hadapi Tantangan Bangsa

Presiden Jokowi di antara tokoh-tokoh KIH dan KMP saat hadir dalam pembukaan Rakernas PAN, di Bidakara, Jakarta, Rabu (6/5) malam

Presiden Jokowi di antara tokoh-tokoh KIH dan KMP saat hadir dalam pembukaan Rakernas PAN, di Bidakara, Jakarta, Rabu (6/5) malam

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan tokoh-tokoh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan tokoh-tokoh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Rakernas I Partai Amanat Nasional (PAN) 2015 di Balai Sudirman Jakarta, Rabu (6/5) malam.

Tokoh-tokoh partai politik KIH  yang hadir dalam acara itu adalah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PKB Muhaimi Iskandar, Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum PKPI Sutiyoso, Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella.

  • 5 May 2015
  • 38364 Views

Sebut Indonesia Potensial, Sejumlah Pimpinan Perusahaan AS Hadap Presiden Jokowi

Presiden Jokowi saat menerima sejumlah pemimpin perusahaan AS, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (5/5)

Presiden Jokowi saat menerima sejumlah pemimpin perusahaan AS, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (5/5)

Sejumlah pimpinan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) setingkat Chief Executive Officer (CEO) yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5).

Para pimpinan perusahaan itu antara lain CEO Cigna Asia Pacific Patrick Graham, President Coca-Cola ASEAN Business Unit Iain McLaughlin, Group Managing Director ASEAN & Managing Director DuPont Singapore Hsing Ho, CEO of GE ASEAN, GE Global Growth & Operations Stuart Dean, Managing Director, Intel Southeast Asia Prakash Mallya.

  • 5 May 2015
  • 38849 Views

Menko Polhukam: Tugas Wakapolri Bina Internal Polri

EDIT_UNI_6337Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno memberikan tanggapan terkait perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Budi Gunawan agar tidak membuat kontroversi.

Ia menilai, pernyataan Presiden Jokowi itu merupakan penegasan agar Wakapolri tetap bertanggung jawab atas tugas-tugasnya ke dalam.

“Wakapolri harus bertanggung jawab kepada tugas-tugasnya ke dalam, kalau Kapolri itu lebih banyak tugas ke luar. Wakapolri harus membina internal sebaik-baiknya,” kata Tedjo kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (5/5).

  • 5 May 2015
  • 46689 Views

BPS: Penduduk Bekerja Bertambah 6,2 Juta Orang, Pengangguran Terbuka Turun 5,81%

pekerja di pabrikBadan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, jumlah penduduk bekerja pada Februari 2015 telah mencapai 120,8 juta orang, atau bertambah sebanyak 6,2 juta orang dibanding keadaan Agustus 2014. Sementara bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2014, jumlah penduduk bekerja pada Februari 2015 menunjunkkan pertambahan 2,7 juta orang.

Kepala BPS Suryamin mengemukakan, secara keseluruhan pada Februari 2015 jumlah angkatan kerja Indonesia tercatat 128,3 juta orang, atau bertambah 6,4 juta orang dibanding Agustus 2014.

  • 5 May 2015
  • 34344 Views

Resmikan IPC University, Presiden Jokowi Berharap Indonesia Jadi Pusat Unggulan Maritim

Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat menandatangani prasasti peresmian kampus IPC Corporate Universitasi, di Ciawi, Bogor, Jabar, Selasa (5/5) pagi

Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat menandatangani prasasti peresmian kampus IPC Corporate University, di Ciawi, Bogor, Jabar, Selasa (5/5) pagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan International Port Cooperation (IPC) Corporate University, yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), di Kampus IPC Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/5) pagi.

IPC Corporate University didirikan pada tahun 2013 dengan tujuan utama menjadi Center of Excellence, sebuah mercusuar pengetahuan di bidang kepelabuhanan, maritim, dan logistik. Lembaga pelatihan yang berlokasi di kaki Gunung Salak ini, merupakan bagian dari program transformasi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dengan kompetensi teknis kepelabuhanan dan logistik, manajemen, dan kepemimpinan.

  • 5 May 2015
  • 46292 Views

Organisasi Baru Kementerian Pertanian, Jumlah Ditjen Berkurang Satu Staf Ahli Tetap

kementerian-pertanianSehubungan dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden Joko Widodo pada 22 April 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Kementan).

Menurut Perpes ini organisasi Kementerian Pertanian terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; d. Direktorat Jenderal Hortikultura; e. Direktorat Jenderal Perkebunan; f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; g. Inspektorat Jenderal.

  • 5 May 2015
  • 32443 Views

Presiden Jokowi Siapkan 92 Rancangan Peraturan Presiden Sepanjang Tahun 2015

Presiden Jokowi dalam satu kesempatan rapat paripurna Kabinet Kerja, beberapa wkatu lalu

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam satu kesempatan rapat paripurna Kabinet Kerja, beberapa wkatu lalu

Guna melaksanakan ketentuan Pasal  26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 29 April 2015 telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015.

Dalam Keppres itu, Presiden Jokowi menetapkan 92 Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana terlampir dalam Keppres tersebut sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015. “Program Penyunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun,” bunyi diktum KEDUA Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 itu.

  • 5 May 2015
  • 30025 Views

3 Kontrak Gas Ditandatangani, Negara Berpotensi Terima Tambahan Penerimaan Rp 3,47 Triliun

Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan kontrak jual beli gas, di Bantul, DI Yogyakarta, Senin (4/5)

Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan kontrak jual beli gas di sela peluncuran Program Pembangunan Pembangkit 35 ribu MW, di Bantul, DI Yogyakarta, Senin (4/5)

Tiga kesepakatan jual beli gas bumi ditandatangani dalam acara peluncuran program proyek listrik 35.000 megawatt (MW) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Bantul, Yogyakarta, Senin (4/5) kemarin. Perjanjian itu berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara sekitar Rp 3,74 triliun (299 juta dollar AS) selama masa kontrak berlangsung.

Tiga perjanjian tersebut terdiri atas dua perjanjian jual beli gas (PJBG) dan satu pokok-pokok perjanjian atau Head of Agreement(HOA). Perjanjian yang pertama adalah PJBG antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ConocoPhillips Grissik Ltd dengan PT PLN (Persero) untuk memenuhi kebutuhan pasokan gas untuk sektor kelistrikan di Sumatera, Jawa bagian barat, dan Batam sebesar 40 BBTUD (billion British thermal unit per day) selama tiga tahun.

  • 4 May 2015
  • 30968 Views

Presiden Jokowi Ingin Manfaatkan Dana BPJS Ketenagakerjaan Untuk Bangun Perumahan Buruh

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada pembukan Kongres VII KSBSI, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Senin (4/5) petang

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada pembukan Kongres VII KSBSI, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Senin (4/5) petang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku ingin menggunakan dana yang dimiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang mengendap sekitar Rp 180 triliun untuk mendukung program pembangunan perumahan bagi buruh.

Selama ini, lanjut Presiden Jokowi, dana BPJS Ketenagakerjaan hanya bisa digunakan 5 persen untuk investasi di sektor perumahan karena ada regulasi yang membatasi. Untuk itu, Presiden Jokowi menyampaikan kesiapannya untuk merevisi aturan tersebut agar investasi dana BPJS Ketengakerjaan tidak hanya 5 persen tapi bisa sampai 40-50 persen.

  • 4 May 2015
  • 35907 Views

Organisasi Baru Kemenko Polhukam, Jumlah Deputi Tetap 7, Staf Ahli Berkurang Jadi 5

Ktr. PolhukamSehubungan dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden Joko Widodo pada 22 April 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Pasal 4 Perpres ini menyebutkan, Kemenko Polhukam mengoordinasikan: a. Kementerian Dalam Negeri; b. Kementerian Luar Negeri; c. Kementerian Pertahanan; d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.