web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 11 July 2015
  • 27345 Views

Surat Perjanjian Dana Talangan Lapindo Ditandatangani, Minggu Depan Dibayarkan Ke Rakyat

Suasana penandatanganan perjanjian dana talangan Lapindo, di Jakarta, Jumat (10/7) malam

Suasana penandatanganan perjanjian dana talangan Lapindo oleh perwakilan MLJ Nirwan Bakrie dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Jumat (10/7) malam

Pemerintah,  Lapindo Brantas Inc. dan PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) melaksanakan penandatanganan surat perjanjian mengenai Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi atau sering disebut dana talangan untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, Jumat (10/7) sekitar pukul 19.35 WIB.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai dalam siaran persnya Jumat (10/7) menjelaskan, surat perjanjian itu ditandatangani oleh Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mewakili Pemerintah sebagai Pihak Pertama.

  • 10 July 2015
  • 29044 Views

Kirim Utusan Khusus, PM Jepang Sampaikan Komitmen Bangun Infrastruktur Indonesia

Presiden Jokowi memperkenalkan menterinya kepada Utusan Khusus PM Jepang, Hiroto Izumi, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (10/7)

Presiden Jokowi memperkenalkan menterinya kepada Utusan Khusus PM Jepang, Hiroto Izumi, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (10/7)

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perdana Menteri (PM) Jepang, Hiroto Izumi, di Istana Merdeka, Jumat (10/7).

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, kunjungan Hiroto Izumi itu dimaksudkan untuk mengantarkan surat PM Jepang Shinzo Abe kepada Presiden Jokowi, bahwa Pemerintah Jepang sangat komit untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.

  • 10 July 2015
  • 38847 Views

Perkuat Sinergi, Presiden Jokowi Teken Revisi PP No. 43 Tentang Desa

Poro KadesDengan pertimbangan untuk memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, serta keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan mengenai desa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 30 Juni 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hal pokok dalam revisi ini adalah penekanan wewenang menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dalam berbagai urusan tentang Desa, mengingat PP disebutkan menteri yang dimaksud adalah menteri yang menangani Desa.

  • 10 July 2015
  • 29332 Views

Inilah Alasan Presiden Jokowi Pilih Fokus Membangun Infrastruktur

Presiden Jokowi didampingi Darmin Nasution da Agus Martowardojo saat memasuki ruang temu bisnis, di JCC Jakarta, Kamis (9/7)

Presiden Jokowi didampingi Darmin Nasution da Agus Martowardojo saat memasuki ruang temu bisnis, di JCC Jakarta, Kamis (9/7)

Pada bagian lain paparannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah saat ini fokus ke proyek infrastruktur karena infrastrukur itu padat modal dan jangka panjang. Buruknya infrastruktur saat ini, kata Presiden, menjadi hambatan utama untuk membuat growth engine baru agar ekonomi kita bisa bangkit.

“Perbaikan infrastruktur penting untuk menekan biaya produksi, menekan biaya transportasi, menekan ongkos distribusi, menekan biaya distribusi,” ungkap Presiden Jokowi di hadapan para pengusaha dan ekonom pada forum “Paparan Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi”, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (9/7) siang.

  • 10 July 2015
  • 23196 Views

Presiden Jokowi: Ngga Ada Sim Salabim, Kemudian Semua Bisa Teratasi

Presiden Jokowi saat berdialog dengan dunia usaha, di JCC Jakarta, Kamis (9/7)

Presiden Jokowi saat berdialog dengan dunia usaha, di JCC Jakarta, Kamis (9/7)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa kita benar-benar sekarang tidak bisa menunda lagi untuk melakukan reformasi perekonomian secara fundamental. Perombakan ekonomi yang harus dijalankan pemerintah saat ini, kata Presiden, harus mendalam dan harus menyeluruh, meskipun sakit, meskipun pahit. Kita tidak boleh lagi menunda.

“Tidak ada kemajuan tanpa pengorbanan. Sekali lagi tidak ada kemajuan tanpa pengorbanan,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan paparan “Jokowi Menjawab Tantangan Ekonomi”, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (9/7) siang.

  • 9 July 2015
  • 22645 Views

Lebih Ringan Dibanding 1998, Presiden Jokowi Meyakini Bisa Atasi Tantangan Ekonomi

Presiden Jokowi saat menyampaikan paparan "Jokowi Menjawab Tantanga Ekonomi", di JCC Jakarta, Kamis (9/7)

Presiden Jokowi saat menyampaikan paparan “Jokowi Menjawab Tantanga Ekonomi”, di JCC Jakarta, Kamis (9/7)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, situasi yang kita hadapi saat ini sebenarnya lebih ringan dibandingkan dengan tantangan yang kita hadapi sebelumnya di tahun 1998, saat krisis moneter yang dahsyat melanda ekonomi kita. Karena itu, Presiden meyakini tantangan yang kita hadapi sekarang insya Allah sangat bisa kita atasi.

“Marilah kita bahu-membahu sebagai bangsa yang besar, saya ajak semua kalangan untuk kompak, kalangan dunia usaha saling bahu membahu, saya ajak untuk semuanya bekerja sama, berkontribusi untuk membangkitkan perekonomian kita saat ini,” pinta Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan pelaku bisnis nasional “Jokowi Menjawab Tantangan Ekonomi, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (9/7) siang.

  • 9 July 2015
  • 22265 Views

Kumpulkan Sejumlah Menteri, Wapres: Pemerintah Ingin Birokrasi Yang Efisien Dan Inovatif

Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat reformasi birokrasi, di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (9/7)

Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat reformasi birokrasi, di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (9/7)

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja, Kamis (9/7), di kantor Wakil Presiden, Jakarta, memimpin rapat yang membahas tentang reformasi birokrasi di Indonesia.

“Hari ini kita rapat tentang reformasi birokras,” kata Kalla.

Terkait masalah reformasi birokrasi itu, Wapres menuturkan, inti pokoknya bagaimana birokrasi kita yang besar ini dapat efisien, dapat berinovasi, dapat bergerak untuk memajukan.

  • 9 July 2015
  • 26174 Views

Mulai Tahun Pajak 2015, Penghasilan Rp 36 Juta Ke Bawah Tidak Kena Pajak

Bayar PajakDengan pertimbangan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang meningkat, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah meningkatkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 24,3 juta menjadi Rp 36 juta per tahun.

Keputusan untuk meningkatkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan P.S. Bambang Brodjonegoro pada 29 Juni 2015 lalu.

  • 9 July 2015
  • 19804 Views

Siapkan Pilkada Serentak, Pemerintah Dan KPU Akan Bertemu DPR Selesaikan Dualisme Pengurus

Ketua KPU Husni Kamil Manik bersama pimpinya unsur penyelenggara Pemilu dan wakil pemerintah dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/7) sore

Ketua KPU Husni Kamil Manik bersama pimpinan unsur penyelenggara Pemilu dan wakil pemerintah dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/7) sore

Pemerintah, DPR-RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang masih terjadi pada dua partai politik (Parpol), yaitu kepengurusan ganda pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.

“Posisi pemerintah sudah sangat jelas, di mana nanti perwakilan pemerintah akan hadir dalam pertemuan segitiga atau tripartit antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR. Dan segera kami akan lakukan itu,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam konperensi pers seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/7) sore.

  • 8 July 2015
  • 23683 Views

Pemerintah Dan KPU Sepakat Pilkada Serentak Tidak Bisa Diundur

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno didampingi Ketua KPU, Ketua DKPP, da Ketua Bawaslu saat konperensi pers, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/7)

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno didampingi Ketua KPU, Ketua DKPP, da Ketua Bawaslu saat konperensi pers, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/7)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (8/7) sore, di kantor Kepresidenan, Jakarta, menggelar rapat terbatas membahas masalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang diikuti oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie, dan Ketua Badan Pengawas nUmum (Bawaslu) dr. Muhammad.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno dalam keterangan pers didampingi Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua DKPP Jimly Asshidiqie, Ketua Bawaslu Muhammad, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, meskipun masih dijumpai sejumlah permasalahan dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang, tetapi pemerintah dan unsur penyelenggara Pemilu meyakini masalah itu bisa diselesaikan.