web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 1 June 2015
  • 27607 Views

Sekretariat Kabinet Siap Laksanakan Inpres Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Kepala Biro Perencanaan Keuangan Setkab M. Amperawan memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Inpres Aksi PPK, di Gedung III Setneg, Jakarta, Senin (1/6)

Kepala Biro Perencanaan Keuangan Setkab M. Amperawan memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Inpres Aksi PPK, di Gedung III Setneg, Jakarta, Senin (1/6)

Guna melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet (Setkab), M. Amperawan, di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (1/6), memimpin Rapat Koordinasi/pertemuan guna membahas berbagai rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Amperawan selaku focal point Aksi PPK Sekretariat Kabinet Tahun 2015 menegaskan, pertemuan ini sangat penting dalam rangka konsolidasi dan menyamakan persepsi dalam melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, khususnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.

  • 30 May 2015
  • 38002 Views

Kunjungi Mamuju Utara, Presiden Jokowi Resmikan Jalan Soekarno Dan Canangkan Kampung Tambak Udang

Presiden Jokowi mengambil udang di Kampung Tambak Udang, Vaname, Mamuju Utara, Sulbar, Sabtu (30/5)

Presiden Jokowi mengambil udang di Kampung Tambak Udang, Vaname, Mamuju Utara, Sulbar, Sabtu (30/5)

Setelah Jumat (29/5) kemarin mengunjungi Kabupaten Morowali dan Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Widodo da sejumlah menteri Kabinet Kerja mengunjungi Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, Sabtu (30/5), untuk mencanangkan Kampung Vaname sebagai kampung tambak udang, meresmikan Jalan Ir. Soekarno, dan membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Saat meresmikan Kampung Vannamei yang terletak di Desa Pajalele, Kecamata Tikke Raya, Kabupate Mamuju Utara sebagai Kampung Tambak Udang, Presiden Jokowi meminta agar Gubernur, Bupati, serta seluruh menteri mengembangkan daerah yang memiliki potensi sangat besar untuk usaha pertambakan, baik tambak bandeng, udang, maupun ikan.

  • 30 May 2015
  • 38817 Views

Mulai Tahun Ini, Calon Haji Minimal Berusia 12 Tahun Pada Saat Mendaftar

Haji-Ind-750x410Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 27 Mei 2015 lalu telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Salah satu hal penting yang diatur dalam PMA ini adalah pendaftaran haji hanya bisa dilakukan oleh mereka yang saat mendaftar minimal berusia 12 tahun.

“Artinya, mulai berlakunya PMA 29/2015 ini, maka masyarakat Indonesia yang bisa mendaftar haji adalah mereka yang pada saat mendaftar minimal berusia 12 tahun,” bunyi siaran pers yang dimuat dalam situs Kementerian Agama.

Selain itu, bagi jemaah haji yang sebelumnya sudah pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftara haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.

  • 30 May 2015
  • 33863 Views

Bagi-Bagi Kartu Di Parigi Moutong, Presiden Jokowi: Ingat, Ini Tidak Boleh Untuk Beli Pulsa

Presiden Jokowi membagikan KIP dalam kunjungan di Parigi Moutong, Sulteng, Jumat (29/5) sore

Presiden Jokowi membagikan KIP dalam kunjungan di Parigi Moutong, Sulteng, Jumat (29/5) sore

Seusai meresmikan smelter di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (29/5) sore, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Widodo langsung meluncur ke Kabupaten Parigi Moutog, untuk membagi-bagikan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Asistensi Disabilitas, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada warga setempat.

Kartu yang dibagikan oleh Presiden Jokowi itu terdiri atas 117 Kartu Asistensi Untuk Penyandang Disabilitas, 139 KKS, 126 KIP, dan 112 KIS. Presiden memanggil satu persatu perwakilan penerima kartu untuk menerima langsung kartu dari dirinya.

  • 29 May 2015
  • 34604 Views

Beri Waktu 3 Tahun, Presiden Jokowi Berharap Sulteng Ekspor ‘Stainless Stell’

Presiden Jokowi berkunjung ke Parigi Moutong, Sulteng, Jumat (29/5) siang, untuk membagikan KIS, KIP, dan KKS kepada masyarakat

Presiden Jokowi berkunjung ke Parigi Moutong, Sulteng, Jumat (29/5) siang, untuk membagikan KIS, KIP, dan KKS kepada masyarakat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut gembira pembangunan smelter industri pengolahan nikel, yang dibangun PT Sulawesi Mining Investment (SMI), di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), yang diresmikannya Jumat (29/5) siang. Presiden berharap, Sulteng tidak lagi mengekspor raw material atau barang mentah tetapi minimal sudah menjadi barang setengah jadi.

“Saya berikan target minimal 3 (tiga) tahun harus bisa memproduksi barang jadi, bukan raw material tetapi nantinya harus susah stainless stell,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tegah, Jumat (29/5) sore.

  • 29 May 2015
  • 30999 Views

Siap Dukung Dana, Presiden Jokowi Harap Produksi Coklat Nasional Jadi Nomor Satu Di Dunia

Presiden Jokowi bersama sejumlah pejabat menekan tombol sirene tanda peresmian pembangunan smelter nikel, di Morowali, Sulteng, Jumat (29/5)

Presiden Jokowi bersama sejumlah pejabat menekan tombol sirene tanda peresmian pembangunan smelter nikel, di Morowali, Sulteng, Jumat (29/5)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan agar produksi coklat Indonesia dapat menjadi nomor satu di dunia dalam 5-6 tahun ke depan.

“Saat ini coklat kita nomor tiga di dunia, diharapkan dalam waktu 5-6 tahun bisa menjadi nomor satu,” kata Presiden Jokowi seusai meresmikan pabrik smelter nikel di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopo, Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat (29/5).

Untuk dapat memacu produksi tersebut, Presiden Jokowi menyerukan untuk menyuntik dana lagi guna meremajakan tanaman coklat yang sudah tua, kalau itu dilakukan secara konsisten.

  • 29 May 2015
  • 44161 Views

Inilah Organisasi Baru Kementerian Pertahanan Sesuai Perpres No. 58 Tahun 2015

Ktr Kementerian-Pertahanan-RISehubungan dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 18 Mei 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan.

Menurut Perpres ini, Kementerian Pertahanan terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan; c. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan; d. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan; e. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan; f. Inspektorat Jenderal.

  • 29 May 2015
  • 30596 Views

Beri ‘Deadline’ 3 Juni, KPU Ancam Tunda Pilkada Daerah Yang Belum Serahkan NPHD

Pemilu-di-TPS-750x410Sehubungan dengan masih adanya daerah yang belum memberikan persetujuan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi deadline atau batas waktu hingga 3 Juni mendatang untuk daerah-daerah itu menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Apabila sampai batas waktu tanggal 3 Juni 2015 belum dilakukan penandatanganan NPHD Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupetan/Kota akan menunda pelaksanaan Pilkada,” bunyi Surat Edaran KPU Nomor 259/KPU/V/2015 tertanggal 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik.

  • 29 May 2015
  • 38471 Views

Organisasi Baru Kementerian PP Dan PA: Jumlah Deputi Tetap, Staf Ahli Berkurang Satu

PP dan PASehubungan dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 18 Mei 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA).

Dalam Perpres itu disebutkan, bahwa organisasi Kementerian PP dan PA terdiri atas: a. Sekretariat Kementerian; b. Deputi Bidang Kesetaraan Gender; c. Deputi Bidang Perlindungan dan Hak Perempuan; d. Deputi Bidang Perlindungan Anak; e. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak; f. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat.

  • 29 May 2015
  • 25939 Views

Berbenah, Presiden Jokowi: Tidak Apa-Apa Sepakbola Absen Sementara Di Kompetisi Internasional

ParigiPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, saat ini adalah waktunya untuk berbenah bagi persepakbolaan nasional. Karena itu, tidak apa-apa jika kita absen dalam kompetisi internasional sementara, tapi kita bisa membangun prestasi besar di masa datang.

Presiden meyakini, kalau organisasi sepak bola di Indonesia sudah tertata dengan baik, barulah Indonesia bisa berbicara soal capaian prestasi.

“Saya yakin setelah pembenahan ini selesai prestasi sepak bola kita terus merangkak naik,” kata Jokowi kepada wartawan di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (29/5) pagi.