Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi skema padat karya yang diterapkan oleh industri lampu listrik nasional. Presiden berharap, industri ini menjadi tuan rumah di negara sendiri, tidak seperti saat ini dimana 80% pasar lampur listrik dikuasai oleh pasar impor. “Presiden tadi katakan dengan skema padat karya yang diterapkan ini diharapkan industri lampu mampu menjadi tuan rumah […]

Selain memberikan penugasan kepada PT Wijaya Karya atau Wika (Persero) Tbk untuk memimpin konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengani penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta – Bandung, melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 yang ditandatanganinya pada 6 Oktober 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menugaskan kepada sejumlah Kementerian/Lembaga untuk menangani pembangunan kereta […]

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan transportasi untuk mendukung pembangunan di wilayah Jakarta – Bandung, pemerintah memandang perlu dilakukannya percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Oktober 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Koordinator bidang Pertahanan dan Keamanan (Menko Polhukam) memberikan tanggapan terkait pro kontra di masyarakat mengenai usulan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Presiden tidak ingin ada pelemahan KPK, Presiden menginginkan KPK tetap menjadi badan yang kuat yang bisa melakukan penindakan terhadap kasus korupsi,” tegas Luhut seusai mengikuti rapat terbatas […]

Selain memberikan wewenang penuh kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk melakukan penegakan hukum dalam mengatasi masalah membanjirnya impor illegal, rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Kepresidenan, Jakarta, juga sepakat untuk memperkuat sistem Informasi Teknologi (IT) dalam memonitor arus masuk barang di pelabuhan, yang melibatkan sejumlah kementerian dan […]

Rapat terbatas yang membahas masalah impor illegal dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden Jakarta, Senin (12/10) menegaskan komitmennya untuk memerangi impor illegal. “Tadi di awal Presiden telah memberikan penegasan bahwa pemerintah secara sungguh-sungguh akan memerangi kongkalikong yang terjadi di dalam perdagangan illegal,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung Wibowo kepada […]

Para pengusaha industri petrokimia yang tergabung dalam Asosiasi Industri Olefin dan Plastik Indonesia (INAPLAS) dan pengusaha industri aneka tenun plastik yang tergabung dalam Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI), diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10) siang. Seusai pertemuan Wakil Ketua INAPLAS Suhat Miyarso mengatakan, kedatangan segenap pengurus INAPLAS […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas yang membahas masalah-masalah, terutama yang berkaitan dengan impor ilegal, di Kantor Presiden, Jakarta,  Senin (12/10) siang. Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dari beberapa kali menerima asosiasi,terakhir dari asosiasi pertekstilan, ia menerima keluhan mengenai banjirnya produk-produk impot  ilegal di Indonesia. “Kalau ini diteruskan akan mematikan produsen dalam negeri […]

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menilai, selama satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) laporan pemeriksaan keuangan pemerintah cenderung membaik. Untuk itu, BPK meminta Presiden Jokowi supaya menjaga tren yang baik ini. “Memang ada tantangannya, karena di 2015 ini kita mulai mengubah pola pemeriksaan dengan cash basis menuju akrual basis. Dan Presiden memerintahkan kepada Menteri Keuangan […]

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai pelaksana tugas Kehumasan Pemerintah membuka lowongan untuk 100 (seratus) tenaga mudah muda berpengalaman di bidang kehumasan dan/atau media yang berbakat untuk mengabdi kepada pemerintah Republik Indonesia menjadi Tenaga Humas Pemerintah (THP). Mereka yang terpilih akan dikontrak (Non PNS) dan ditugaskan (PNS) selama 2 (dua) tahun untuk mendukung komunikasi publik bersama jajaran […]