Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan aturan teknis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi Covid-19 agar tetap akuntabel.
Presiden Joko Widodo (Widodo) menyaksikan pengucapan sumpah Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (6/5).
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian para peserta Sidang Kabinet Paripurna di bulan Mei ini. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada Menteri Keuangan untuk memaparkan rencana pagu indikatif RAPBN tahun anggaran 2021, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian para Menteri dan Kepala Lembaga.
Presiden Joko Widodo (Widodo) melantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (6/5).
Dengan mempertimbangkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional.
Penerima bantuan pertanian bagi petani miskin terdiri atas petani serabutan, berstatus buruh tani, dan petani penggarap, karena mereka ini yang dalam terdampak Covid-19 secara langsung.
Pemerintah sedang mempersiapkan exit strategy dari pandemi Covid-19 agar masalah pada bencana kesehatan tidak merembet ke sektor-sektor yang lain.
Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan bahwa neraca pangan sampai dengan Juni dari 11 komoditi yang disampaikan dalam kondisi yang aman dan dalam kendali Pemerintah yang cukup baik.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa perkembangan 11 komoditas pangan seluruhnya cadangan maupun stoknya relatif terjaga.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) guna mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian perekonomian pada masa Pandemi Covid-19.
