Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tatalaksana
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Penguatan Akuntabiitas Kinerja
5. Penguatan Pengawasan
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Manajemen Perubahan

   1. Pemantauan dan evaluasi pembangunan

      1. Laporan Pembangunan Zona Integritas

   2. Perubahan pola pikir dan budaya kerja

      1. Agen Perubahan di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
      2. Surat Perintah Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tentang Agen Perubahan

2. Penataan Tata Laksana

   1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama

      1. SOP Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
      2. Laporan Evaluasi Pelaksanaan SOP Tahun 2016
      3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan SOP Tahun 2018

   2. E-office

      1. Laporan Layanan Informasi Publik Setkab Tahun 2019
      2. Penggunaan teknologi informasi pada kepegawaian
      3. Penggunaan teknologi informasi pada pelayanan kepada publik

   3. Keterbukaan informasi publik

      1. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet
      2. Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik Tahun 2018
      3. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018
      4. Sertifikat Hasil Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019

3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

   1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

      1. Penyampaian Hasil Penghitungan Kebutuhan ASN TA 2019 ke BKN

   2. Pola mutasi internal

      1. SOP Pengurusan Administrasi Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural

   3. Pengembangan Pegawai berbasi kompetensi

      1. Laporan Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Kabinet Tahun 2019

   4. Penetapan Kinerja Individu

      1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2020

   5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku Pegawai

      1. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4/RB Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

   6. Sistem Informasi Kepegawaian

      1. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Sekretariat Kabinet

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

   1. Keterlibatan Pimpinan

      1. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

   2. Pengelolaan Akuntabiblitas Kinerja

      1. Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2020
      2. Laporan Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019
      3. Sistem Informasi Kinerja Terpadu Sekretariat Kabinet

5. Penguatan Pengawasan

   1. Pengendalian gratifikasi

      1. Laporan Implementasi, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan Whistleblowing System di Lingkungan Sekretariat Kabinet

   2. Penerapan SPIP

      1. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Sekretariat Kabinet

   3. Pengaduan masyarakat

      1. SP4N LAPOR Sekretariat Kabinet
      2. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019

   4. Whistle Blowing System 

      1. Laporan Implementasi, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan Whistleblowing System di Lingkungan Sekretariat Kabinet

   5. Penanganan benturan kepentingan

      1. Laporan Implementasi, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan Whistleblowing System di Lingkungan Sekretariat Kabinet

   6. Penyampaian laporan harta kekayaan Pegawai

      1. Rekapitulasi Laporan LHKPN di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
      2. Laporan LHKASN di Lingkungan Sekretariat Kabinet

6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

   1. Standar pelayanan

      1. Standar Pelayanan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
      2. Maklumat Pelayanan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

   2. Budaya pelayanan prima

      1. Kemudahan akses pelayanan dalam berbagai media Sekretariat Kabinet
      2. Sarana/Layanan terpadu/terintegrasi
      3. Inovasi Pelayanan

   3. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

      1. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat